Sekolah Swasta Lebih Murah dan Berkualitas

Makassar, (PR).
Sekolah-sekolah swasta, baik SMP, SMA, maupun SMK, umumnya juga berkualitas dan lebih murah biayanya dibanding sekolah negeri. Buktinya, banyak sekolah swasta yang siswanya lulus 100 persen pada Ujian Nasional (UN) 2007, sedangkan sekolah negeri banyak siswanya yang tidak lulus dalam UN.
''Sebagai contoh, hasil UN di SMP, SMA, dan SMK PGRI di Sulsel tahun ini cukup menggembirakan. Banyak yang lulus 100 persen,'' kata Sekretaris YPLP PGRI Sulsel, H Burhanuddin, kepada wartawan di Makassar, Kamis (5/7).
PGRI Sulsel dewasa ini membina 52 SMP, SMA, dan SMK, serta 50 Taman Kanak-kanak (TK). Sekolah Dasar (SD) tidak dibuka oleh PGRI.
Menyinggung biaya pendidikan di sekolah swasta, Burhanuddin yang pernah menjabat Kepala SMP Negeri 3 Makassar, mengatakan, sekolah negeri umumnya lebih pembayarannya dibanding sekolah negeri.
''Sekolah swasta hanya memungut biaya pendaftaran bagi siswa baru dan uang SPP setiap bulan, sedangkan sekolah negeri membebani orangtua siswa uang pendaftaran, uang Komite Sekolah yang besarnya bervariasi, serta berbagai macam pungutan lainnya,'' ungkapnya.
Di Makassar, katanya, malah ada sekolah negeri yang membebani orangtua siswa iuran Komite Sekolah sebesar Rp 165.000 per bulan, sedangkan sekolah lain umumnya berkisar Rp 50.000/bulan hingga Rp 100.000/bulan.
''Kalau mau jujur, sebenarnya sekolah negeri itu lebih mahal dibanding sekolah swasta, padahal sekolah negeri seharusnya gratis, apalagi sudah ada dana BOS (Biaya Operasional Sekolah),'' tutur Burhanuddin yang juga menjabat Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BSMP) Sulsel.

Tak Perlu UN di SMK

Ketua YPLP PGRI Sulsel, Drs H Hanafi Mappasomba MPd, meminta kepada pemerintah agar tidak perlu memberikan UN kepada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
''Kalau banyak siswa SMK tidak lulus dalam UN itu wajar, karena siswa lebih fokus kepada pelajaran bidang keahlian, sedangkan UN mengujikan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris,'' katanya.
Karena itu, ia meminta agar mulai tahun ajaran 2007/2008, pemerintah tidak lagi mengadakan UN untuk siswa SMK.
Khusus menyangkut siswa SMP dan SMA/SMK yang akan ikut ujian kesetaraan Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA) setelah tidak lulus dalam UN, dia juga meminta kebijakan dari pemerintah agar mereka tidak lagi mengikuti ujian pada mata pelajaran yang telah dilulusi dalam UN.
''Kalau seorang siswa misalnya tidak lulus matematika, tetapi sudah lulus bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya, maka dalam ujian kesetaraan mereka cukup mengikuti ujian matematika ditambah tiga mata pelajaran lainnya. Jadi jangan disamakan dengan peserta reguler yang memang murni warga belajar, bukan siswa yang tidak lulus dalam UN,'' tuturnya.

(Dimuat di Harian Pedoman Rakyat,
Makassar, 6 Juli 2007,
Halaman 17/Humaniora)