Prof Abu Hamid, Antropologi, dan Politik




Sebagai wartawan yang menangani berita-berita pendidikan di harian Pedoman Rakyat, saya cukup sering bertemu dan berdiskusi dengan Prof Abu Hamid, seorang akademisi, budayawan, dan saat itu menjabat Rektor Universitas 45 Makassar. Kami berdiskusi tentang program studi Antropolgi di Unhas, tentang Syech Yusuf, tentang politik, dan tentang budaya. Berikut beberapa serpihan ingatan diskusi saya dengan almarhum Prof Dr Abu Hamid.




------------



Prof Abu Hamid, Antropologi, dan Politik


Oleh: Asnawin

Kaget dan sedih, itulah yang saya rasakan ketika membaca berita di internet, Rabu, 25 Mei 2011, tentang wafatnya Prof Dr Abu Hamid. Kaget terutama karena saya baru tahu bahwa budayawan, antropolog dari Universitas Hasanuddin, dan mantan Rektor Universitas 45 Makassar itu ternyata sudah wafat dua hari sebelumnya (Senin malam, 23 Mei 2011) di Makassar.

Sedih karena orang Sulsel dan Indonesia pada umumnya kehilangan salah seorang tokoh budaya dan akademisi. Secara pribadi, saya juga sedih, karena kami cukup sering bertemu dan berdiskusi, terutama ketika saya masih aktif sebagai wartawan harian Pedoman Rakyat.

Beberapa tahun silam, kami ngobrol selama sekitar dua jam di ruang kerjanya sebagai Rektor Universitas 45 Makassar. Ketika itu, beliau menceritakan bagaimana sampai dirinya berangkat ke Afrika Selatan untuk meneliti sejarah Syech Yusuf, serta apa saja yang beliau alami selama berada di Afrika Selatan.

Pada kesempatan lain, beliau menceritakan bagaimana ketika dirinya mendampingi seorang pelukis di Makassar, membuat lukisan wajah Syech Yusuf.

Almarhum Abu Hamid juga beberapa kali mengungkapkan kebahagiaannya setelah buku yang ditulisnya dengan judul ''Syekh Yusuf; Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang'', akhirnya menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia memberian gelar Pahlawan Nasional kepada Syech Yusuf.

''Buku saya itu juga sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dan menjadi buku pegangan bagi dosen dan mahasiswa di berbagai negara. Sampai sekarang saya masih sering mendapat honor dari royalti buku saya itu,'' ungkap Prof Abu Hamid kepada penulis ketika itu.

Pernah pula suatu hari beliau menceritakan pengalamannya ketika melakukan penelitian terhadap suku primitif di Australia.

''Saya terpaksa melakukan salat secara diam-diam untuk menghormati adat dan kebiasaan mereka,'' ungkapnya.

Merasa Sedih

Dua tahun silam (2009), beliau sempat mengutarakan kesedihan dan penyesalannya, karena mata kuliah Antropologi semakin kehilangan daya tarik, sehingga jumlah mahasiswa program studi Antropologi di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, semakin berkurang dari tahun ke tahun.

''Padahal dulu sangat diminati,'' katanya.

Pernah pula kami berbincang-bincang tentang politik dan pemerintahan, karena kebetulan waktu itu pemerintah baru saja mengumumkan partai politik yang lolos mengikuti Pemilu 2009.

Prof Abu Hamid mengatakan, parpol yang lolos menjadi peserta Pemilu 2009 (34 parpol) pada umumnya tidak jelas identitasnya. Ada beberapa parpol yang hampir sama saja idenya. Pertanyaannya, apa sesungguhnya yang ingin dicari, ingin diterapkan, dan ingin dibangun.

Jawaban paling simpel, kata beliau, adalah mereka semata-mata mencari kekuasaan dan jabatan.

Menurut pria kelahiran Sinjai, 3 Maret 1934, parpol dan para politisi seharusnya membina budaya, mempertahankan nilai-nilai kebudayaan, mengembangkan kebudayaan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, parpol dan politisi tidak membina budaya. Budaya yang tumbuh di tengah masyarakat adalah budaya ingin menggapai kekuasaan dan ingin mencari jabatan.

Beliau mengatakan, kebudayaan merasakan diri dikendarai saja oleh kekuasaan, padahal seharusnya kekuasaan harus mengambil alih nilai-nilai budaya dalam menjalankan kekuasaan dan parpol.

Dengan tidak dibina dan tidak dikembangkannya kebudayaan, lanjutnya, generasi muda pun ikut terpancing memburu kekuasaan semata-mata. Generasi muda tidak lagi merasakan tebalnya nasionalisme dalam diri mereka, karena kekuasaan tidak lagi berupaya memantapkan nasionalisme dalam diri generasi muda.

Pada akhirnya, masyarakat yang semakin cerdas merasa jenuh melihat kekuasaan yang berjalan sekarang, bahkan mungkin pada suatu waktu nanti rakyat tidak lagi mempercayai kekuasaan, apalagi parpol dan politisi.

Seharusnya, kata Abu Hamid, calon penguasa dan calon legislator adalah orang-orang yang berprestasi dan sudah melalui proses berjenjang. Dia kemudian mencontohkan calon presiden Amerika Serikat. Mereka, katanya, haruslah seorang senator atau pernah menjadi gubernur. Mereka juga umumnya sudah doktor (S3).
 

“Jadi calon presiden AS itu benar-benar sudah teruji kerja dan kemampuannya, begitu pula prestasinya,” tandasnya.
 

Sementara calon penguasa dan calon legislator di Indonesia umumnya tidak jelas latar belakang pendidikan dan prestasinya.
 

Dengan format Pilkada dan Pemilu sekarang ini, bisa saja hanya orang kaya atau preman yang punya uang yang jadi calon penguasa atau calon legislator. 

“Nanti setelah menjadi penguasa atau duduk sebagai anggota dewan, barulah mereka mempopulerkan diri,” urai Abu Hamid.

Zaken Grupen

Pada zaman dulu, ungkapnya, memang tidak ada partai politik, tetapi ada pengelompokan-pengelompokan semacam kelompok kerja (yang dalam bahasa Belanda disebut zaken grupen atau kelompok kerja) yang dibentuk oleh raja.


Orang-orang yang direkrut masuk dalam kelompok kerja itulah yang berfungsi sebagai wakil rakyat dan menjalanlan fungsi kerajaan. Kelompok kerja itu dibentuk untuk mempertahankan eksistensi kerajaan (negara).
 

“Orang-orang yang direkrut masuk dalam zaken grupen itu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, jadi mereka memang benar-benar refresentasi perwakilan rakyat,” ungkap Abu Hamid. 


Makassar, 5 Oktober 2011

Komentar

Pos populer dari blog ini

Kode Etik Jurnalistik PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)

Mengenang Tiga Tahun Wafatnya Pedoman Rakyat