Kesehatan Gratis, Murah Tapi tak Mudah


SIAPA yang tidak mau mendapat pelayanan kesehatan gratis? Bagi mereka yang berduit, berobat kemanapun mungkin tidak ada masalah. Tapi, bagi rakyat yang hidup pas-pasan akan bertambah pusing jika keluarganya jatuh sakit. Apalagi penyakit yang diderita butuh penanganan medis yang mahal. Betul, kesehatan itu mahal sekalipun disandingkan dengan emas dan permata.


----------------

Kesehatan Gratis, Murah Tapi tak Mudah

Laporan : Elvianus Kawengian
(Wartawan Tabloid PEDOMAN, Makassar)
-Artikel ini dimuat di Tabloid PEDOMAN, pada Volume II, edisi 75, 20 Oktober 2010

Dalam konteks pelayanan kesehatan gratis di Sulsel, hampir sebagian besar dinas kesehatan daerah mengeluhkan soal anggaran kesehatan gratis itu. Memang ada rumusan yang digunakan untuk menganggarkan budget anggaran bagi warga sakit, namun istilah ''kapitasi'' itu kadang meleset dari yang diperhitungkan. Maka yang terjadi adalah divisit anggaran untuk kesehatan gratis.

Berbeda dengan hitungan dalam hal pendidikan gratis yang jumlah siswanya sudah dapat dipastikan menerima subsidi pendidikan, tapi pada pelayanan kesehatan gratis justeru warga sakit yang datang ke puskesmas dan dirujuk kerumah sakit sulit diprediksi. Kadang sedikit, tapi malah sering tiba-tiba membludak. Ini belum lagi bila di suatu daerah terjadi wabah penyakit yang menyebabkan lebih banyak pasien lagi yang berobat. Tak heran jika puskesmas dan rumah sakit ada yang harus kehabisan obat dan sebagainya.

Inilah dilema kesehatan gratis itu ketika pasien terpaksa mendapat pelayanan terbatas dan pulang dengan membawa obat generik.

Fenomena lain yang biasa terjadi, ketika kepuasaan pelayanan medis dan para medis menjadi sesuatu yang ''mahal'' bagi pasien gratis. Sehingga wajar kalau dikatakan kesehatan gratis itu murah tapi sekaligus mahal dari sisi anggaran biaya.

Program Kesehatan Gratis Pemprov Sulsel ini memang menelan anggaran sangat besar. Selain pelayanan obat dan peralatan yang sudah ditetapkan, jasa dokter dan para medis juga tidak menggunakan dana yang sedikit. Ini karena kata ‘’gratis’’ itu tidak bisa dikonotasikan semuanya gratis, tapi gratis itu juga ada batasannya.

''Yang gratis itu untuk kamar kelas tiga dan obatnya generik. Kalau sudah pengobatan sakit jantung, cuci darah atau bedah diluar hitungan gratis lagi,'' kata Kadis Kesehatan Sulsel, dr H Rachmat Latief, SpPd, MKes ketika memberikan pengarahan kepada 60an wartawan peserta Safari Jurnalistik di Gedung Sangiaseri Gubernuran Makassar,  Rabu  6 Oktober 2010. 

Memang, sudah digariskan bagi para pasien yang berobat dan menginap di kamar kelas tiga tidak dibenarkan untuk membayar apapun. Itu karena sudah menjadi tanggungan pemerintah.

Soal pembiayaan kesehatan gratis memang menjadi bermacam masalah bagi sejumlah daerah di Sulsel. Mulai dari kecukupannya sampai pada alokasi dan pembelanjaannya untuk sektor kesehatan, hitungannya pun harus akurat.

Berapa besar alokasi anggaran, apakah biaya kesehatan itu cukup, apakah biaya tersebut sudah digunakan secara efektif dan efisien, sejauh mana realisasinya, dan hambatan serta kendala apa yang dialami? Pertanyaan inilah yang banyak dilemparkan oleh peserta Safari Jurnalistik PWI kepada  dinas kesehatan Pemkab masing-masing kabupaten/kota yang dikunjungi.

Kabupaten Sinjai misalnya. Meskipun tidak menggunakan dana provinsi namun program kesehatan gratis di daerah ini boleh dikatakan berhasil dengan strategi dan konsep kiat yang diterapkan. Pemkab Sinjai memang memiliki komitmen yang tinggi menggagas dan melaksanakan program pelayanan kesehatan.

Ini dibuktikan dengan disahkannya Perda No 3 tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Melalui Jamkesda Pemkab berusaha menjamin kesehatan masyarakatnya tanpa membedakan strata ekonomi dan memberi pelayanan mulai dari pustu, puskesmas sampai rumah sakit, maupun dokter keluarga. Semua warga tanpa terkecuali dapat menjadi anggota Jamkesda hanya dengan membayar premi sebesar Rp 10.000 per kepala keluarga setiap bulan. Sedangkan bagi keluarga miskin pembayaran premi ditanggung pemerintah daerah.

Sampai tahun 2010, jumlah keanggotaan Jamkesda di Sinjai telah mencapai 90 persen dari keseluruhan total penduduk. Peserta terbagi tiga, yakni Jamkesda Umum, Askes, dan Jamkesda Gakin. Pelayanan gratis itu bahkan untuk rawat jalan, inap sampai ruang perawtan kelas 2, serta jaminan operasi kecuali operasi plastik. Pelayanan juga menyentuh bagi warga yang berada di daerah terpencil.

Bupati Sinjai, Andi Rudiyanto Asapa mengakui alasan mengapa dana kesehatan gratis provinsi belum diterimanya sampai saat ini karena menghindari  tumpang tindihnya program Jamkesda  yang telah ada di Sinjai sejak tahun 2004. Termasuk overlapping kebijakan pendanaannya jika dana itu digunakan. Di Sinjai pun paket layanannya berbeda sehingga perlu dibicarakan lagi singkronisasinya. Sinjai menyatakan bersedia menerima dana provinsi dalam bentuk hibah sehingga dana yang dikelola dapat digunakan berdasarkan inovasi-inovasi tersendiri yang dapat di atur oleh pemerintah Sinjai secara transparan dan akuntable.

Namun, bagi masyarakat miskin yang jumlahnya mencapai 22.000 orang paska bencana banjir lalu, Pemda Sinjai berusaha memberi pelayanan maksimal.

Dari kondisi obyektif di hampir semua kabupaten, masyarakat kita yang masih tinggi angka kemiskinannya, berdampak pula dimana akses masyarakat terhadap kesehatannya  masih rendah yang kesemuanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebesar apapun biaya kesehatan yang diberikan tidak akan pernah cukup apabila dalam mengalokasikan dan membelanjakan anggaran kesehatan itu tidak tepat dan efektif.

Ketepatan alokasi dan efektivitas pembiayaan kesehatan tersebut dan sejauh mana peningkatan derajat kesehatan penduduk setelah program kesehatan gratis ini diluncurkan, itulah yang perlu dievaluasi terus-menerus..

LINTAS DAERAH

Persoalan lain dialami sejumlah kabupaten yang terbilang maju pelayanan rumah sakitnya. Sebut saja misalnya kota Parepare dan Palopo dimana banyak pasien rujukan dari kabupaten tetanggga bahkan dari jauh  yang diterima di rumah sakit ini.

‘’Terkait pelayanan kesehatan gratis, banyak penduduk dari luar Parepare berobat di kota ini. Hal itu bagi kami adalah persoalan tersendiri karena ini tentunya terkait klaim biaya yang akan dibayarkan,’’ kata Kepala Rumah Sakit Umum Parepare.

Dia mengaku dana yang diberikan provinsi sangat kecil jika dibandingkan dengan daerah lain, sehingga nyaris tidak cukup membiayai pelayanan pasien yang masuk atau yang dirujuk dari luar daerah. Hal yang sama juga dialami Pemkot Palopo. Rumah sakit dan puskesmas di kota ini banyak menerima pasien dari daerah perbatasan alias ‘’pasien lintas daerah’’. Kondisi ini membuat puskesmas dan rumah sakit di Palopo serba salah untuk memberikan pelayanan.

"Mau dikasi gratis, kita ada perda yang mengatur dan mereka tidak masuk syarat dalam perda itu. Ada juga orang yang sengaja mengurus KTP di Palopo untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Ini yang membuat biaya kita untuk pelayanan kesehatan gratis terus meningkat.  Perlu solusi agar pelayanan di daerah perbatasan dengan kabupaten lain tetap berjalan normal. Tapi bagaimanapun kesehatan gratis umumnya sudah terlaksana dengan mekanisme atau juknis pemprov,"  ungkap Sekda Palopo, HM Jaya saat dialog dengan peserta Safari Jurnalistik PWI di kantor pemerintah kota setempat.

Hal senada juga diakui kabupaten lainnya, seperti  Wajo, Bone, Pinrang, Pangkep, Maros, Gowa dan Bantaeng.  Pelayanan kesehatan dasar berlangsung mendekati 100% sesuai mekanisme. Pihak dinkes masing-masing mengaku terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan gratis. Untuk realisasi klaim Jamkesda triwulan I tahun 2010 Kabupaten Pangkep pada 10 puskesmas tercatat sebesar Rp 249.377.500.   

Kabupaten Pangkep, Toraja dan Toraja Utara, serta Sinjai misalnya, punya persoalan tersendiri menyangkut jangkauan pelayanan karena banyak penduduk di ke empat daerah ini yang tinggal terpencil—jauh dari pusat pelayanan. Kendati demikian mereka tetap mendapat pelayanan kesehatan gratis yang sama.

Dalam konteks pelayanan, pemerintah memang sudah harus menerapkan sistem jemput bola, dan bukan hanya menunggu bola.  Yang jelas, kebijakan kesehatan gratis pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan biasanya diukur dengan angka tingkat partisipasi puskesmas guna mengentaskan program ini.

Sementara untuk Kabupaten Bone sesuai data yang ada, tercatat warga yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan gratis sebanyak 185.884 jiwa, yang dijamin jamkesmas 137.214, Askes 48.227, dan Askes komersial 443 jiwa. Adapun alokasi dana tahun 2009 sebesar Rp 4.736.309.896 dengan rincian alokasi dana provinsi Rp 1.276.724.100, sisanya APBD kabupaten. Tahun 2010 total alokasi dana kesehatan Bone mengalami peningkatan yakni Rp 12.417.792.000.

Sedangkan di Kabupaten Pinrang, menurut Kepala Dinas Dr H Rusman Achmad M.Kes, dari jumlah penduduk  345.911 jiwa tercatat jumlah peserta Jamkesda  240.550 jiwa. Angka kesakitan  20 %  x peserta  48110 maka total dana  Rp 5.773.200.000, dengan pembagian  40 %  provinsi dan  60%  kabupaten.

Menyangkut kesehatan gratis, Kabupaten Enrekang punya pengalaman ironis tersendiri. Kepala Rumah Sakit Umum daerah ini mengaku sempat mengalami devisit anggaran, namun sudah dapat diatasi. 

Kendati demikian, Sekda Enrekang, Muh Amiruddin mengakui  kesehatan gratis yang dilaksanakan Provinsi Sulsel telah diterapkan di  Enrekang dengan baik.  ‘’Ini mungkin disebabkan karena program ini sudah dilaksanakan sebelumnya, ” jelas Amiruddin.

Lain Enrekang, lain pula Bantaeng. Kabupaten hijau yang berhasil dengan pertaniannya ini tak mau kalah soal program kesehatan dan pendidikan gratis. Khusus untuk program kesehatan, Bantaeng punya strategi membanggakan soal penanganan bencana alam. Disana disiapkan mobil penanganan kesehatan masyarakat.

"Cukup tekan nomor 123, maka haram hukumnya bagi dokter, perawat dan sopir yang piket tidak segera menangani pasien. Pasti kami langsung menanganinya. Boleh jadi model penanganan bencana alam ini satu-satunya dilaksanakan di Indonesia," aku Kepala Sub Bagian Pelayanan, Drs Cu'la' Daeng.

Pelayanan bencana alam dan penanganan kesehatan darurat merupakan program andalan kesehatan daerah ini.

Memang, dalam teori dan praktik kadang tidak seiring. Tapi indikator keberhasilan program pelayanan kesehatan gratis dapat dilihat dengan meningkatnya akses masyarakat untuk datang memeriksakan kesehatannya di puskesmas yang kian meningkat. Dari data di 14 kabupaten umumnya terlihat peningkatan kunjungan pasien yang datang berobat di puskesmas. Bahkan daerah berusaha mendekatkan akses daerah terpencil dan perbatasan, sehingga masyarakat mendapat pelayanan kesehatan murah, aman, dan cepat namun berkualitas. Tapi bagaimanapun layanan gratis itu harus juga dijelaskan ke masyarakat secara detail supaya diketahui item mana saja yang bisa dinikmati gratis.

Beberapa kepala dinas juga mengakui meningkatnya kunjungan ibu hamil yang datang ke puskesmas atau bidan desa  untuk memeriksakan kehamilannya. Misalnya yang biasanya datang memeriksakan kehamilannya di puskesmas hanya 10 orang, namun dengan adanya kesehatan gratis meningkat sampai 20 orang setiap minggu. Artinya ada peningkatan 100%.  Ini juga terkait kesadaran masyarakat yang mulai membaik tentang pentingnya hidup sehat.

Pelayanan kesehatan gratis di Sulsel diregulasikan melalui Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2008 tertanggal 01 Juli 2008. Untuk itu diperlukan sebuah komitmen penuh menyukseskan program unggulan ini secara bertahap.

Kini, sudah dua tahun lebih program kesehatan gratis ini berjalan dan memasuki akhir tahun 2010. Sejauh mana angka kepesertaan, pembiayaan, jenis pelayanan kesehatan dan pengawasan yang mendukung program ini? Disini memang perlu evaluasi terus-menerus. Dari pemantauan di 14 kabupaten, program kesehatan gratis ini boleh dibilang berjalan cukup baik dan perlu pengembangan terus untuk mendekati target sasaran.

Pemprov telah memberikan jaminan akses terhadap kebutuhan dasar rakyatnya, dimana sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, pentingnya keadilan dalam mengakses pelayanan kesehatan bermutu dan maksimal. Dana yang disiapkan pemerintah provinsi sebesar 2,3 triliun menjadikan tidak ada alasan untuk  membela rakyat akan kesehatannya.

”Jangan belenggu energimu untuk menggratiskan kesehatan bagi rakyat,” kata Syahrul Yasin Limpo seperti yang dikutip.

Memang dimana-mana daerah kesehatan gratis menjadi ‘’jualan politik’’ yang sedang trend. Tapi apapun alasannya, program kesehatan gratis sebuah langkah positif dan sangat diharapkan rakyat karena menjadi sebuah kebutuhan yang hakiki.

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, sekarang ini cukup memperlihatkan KTP. Namun hampir semua kabupaten membuat kartu jaminan pelayanan kesehatan yang diperlihatkan saat berobat.  Tahun ini jumlah masyarakat miskin yang terdata dalam program kesehatan gratis mencapai 4,4 juta orang lebih, jauh lebih besar dibanding data tahun lalu yang hanya sebesar 4,2 juta orang lebih.

Harus diakui pula,  pemerataan tenaga kesehatan di setiap daerah juga masih menjadi kendala, sehingga sering muncul disparitas antar beberapa wilayah yang ada. Soal pelayanan juga masih memprihatinkan bagi daerah-daerah terpencil.

Di sisi lain, penggunaan anggaran memang cukup besar dan perlu kehati-hatian. Beberapa kadis kesehatan dan kepala rumah sakit di daerah malah mengusulkan mekanisme subsidi yang hanya menjamin pelayanan kesehatan di tingkat dasar dialihkan kepada model subsidi silang yang luas antara penduduk melalui pengembangan sistem asuransi/jaminan kesehatan (Askes). Askes memang ahlinya dalam urusan ini, namun seperti yang dikemukakan seorang peserta Safari Jurnalistik bahwa tidak bisa dipungkiri Askes juga mengejar provit.   Karena, seperti diungkapkan seorang peneliti bahwa kebijakan memberikan subsidi hanya pada pelayanan kesehatan tingkat dasar secara luas pada seluruh lapisan masyarakat adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip equity egaliter dalam bidang kesehatan.

Mekanisme subsidi yang hanya menjamin pelayanan kesehatan di tingkat dasar harus dialihkan kepada model subsidi silang yang luas. Subsidi pelayanan kesehatan dasar kepada penduduk non-gakin dapat dialihkan untuk mensubsidi pelayanan lanjutan atau mensubsidi premi jaminan kesehatan komprehensif  bagi kelompok penduduk keluarga miskin.

Mungkin itulah yang menyebabkan kesehatan gratis kita murah alias masih terbatas, tapi sesungguhnya juga tak bisa dikatakan mudah untuk mengimplementasikannya. Ini karena pelayanan kesehatan gratis itu masih ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi dan daerah.  Istilah yang sedikit membingungkan  ‘’murah tapi sekaligus mahal’’ seperti itu barangkali yang dihadapi rakyat kita.

Karena itulah istilah paradigma sakit dan paradigma sehat sepertinya perlu dikedepankan lagi. Bukankah lebih baik mencegah dari pada mengobati.  Nah, pilih yang mana…. (*)

[Blog http://pedomanrakyat.blogspot.com/ berisi berita, artikel, feature, dan beragam informasi. Terima kasih atas kunjungan dan komentar anda.]

Komentar

Pos populer dari blog ini

Kode Etik Jurnalistik PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)

Mengenang Tiga Tahun Wafatnya Pedoman Rakyat