Pendidikan Gratis Sulsel Bukan Mimpi Lagi

LIMA tahun lalu sekolah gratis masih sekadar wacana, bahkan sebagian kalangan  menilai program itu sebatas mimpi. Tapi, kini mimpi itu sudah terwujud. Dari pemantauaan di 14 kabupaten di Sulsel, pendidikan gratis tampaknya berjalan lancar. Meski anggaran masih menjadi alasan kendala di sebagian kecil kabupaten, tapi program ini boleh dibilang mendekati sukses.


----------------

Pendidikan Gratis Sulsel Bukan Mimpi Lagi

Laporan : Elvianus Kawengian
(Wartawan Tabloid PEDOMAN, Makassar)
-Artikel ini dimuat di Tabloid PEDOMAN, pada Volume II, edisi 75, 20 Oktober 2010

Pendidikan gratis, khususnya bagi anak kurang mampu untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2008. Tahun mendatang, pendidikan gratis juga akan berlaku untuk jenjang  Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA). Meski demikian, beberapa kabupaten di Sulsel bahkan sudah menggratiskan siswanya di tingkat SMA. Sebut saja Kabupaten Sinjai, Pangkep,  Gowa,  Enrekang, dan Parepare.

Sejak program pendidikan gratis dicanangkan di Sulsel tahun 2008, Pemprov Sulsel sudah menyiapkan dana untuk diberikan pada sekitar 1,3 juta siswa SD dan SMP di daerah ini.  Program menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa ini tidak sulit dilaksanakan sebab 60 persen anggarannya dari pusat, sisanya 40 persen ditanggung pemerintah provinsi Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota melalui APBD Sulsel dan APBD kabupate/kota.

Sebelumnya, memang ada keraguan beberapa kabupaten apakah bisa mewujudkan program ini, dengan dukungan dana yang ada. Sharing dana itu 60 persen APBD Provinsi Sulsel dan 40 persen APBD kabupaten maing-masing. Namun tampaknya semua kabupaten bisa merealisasikan  program pendidikan gratis sebagai komitmen tinggi dari kepala pemerintahan di daerah, yang menginginkan murid SD dan SMP, bahkan SMA dibebaskan dari biaya pendidikan.

Bagi Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, pendidikan dan kesehatan gratis bukanlah program yang sulit untuk diterapkan. Hitung-hitungan itu sudah dirumuskannya dengan matang dan hati-hati sehingga dia optimis program ini berjalan dengan baik.  Secara umum pada program pendidikan gratis, ada 14 item yang dibebaskan kepada siswa.

''Wajib belajar itu merupakan hak dasar rakyat yang diatur dalam amanat UUD 45. Saya ini cuma melaksanakan amanat undang-undang. Ini berarti, pemerintah Sulsel telah menindak-lanjuti UU tersebut dengan menggratiskan biaya pendidikan sembilan tahun khususnya kepada anak didik,'' kata Syahrul Yasin Limpo, di gubernuran sebelum melepas sekitar 60 wartawan peserta Safari Jurnalistik 2010 yang memantau pelaksanaan Pendidikan dan Kesehatan Gratis di 14 kabupaten dari rencana 16 kabupaten di Sulsel yang dikunjungi selama lima hari. Dua kabupaten tidak sempat dikunjungi rombongan karena terbatasnya waktu. Safari jurnalistik ini kerjasama PWI Sulsel dan Pemprov Sulsel.

Reaksi positif dari program pendidikan gratis boleh dikata sungguh luar biasa. Kabupaten mengembangkan program ini dengan kiat dan strategi masing-masing. Di Kabupaten Gowa misalnya,  sudah membuat Perda Nomor 4/2008 soal pendidikan gratis yang dibarengi sanksi. Hukuman denda dan kurungan diberikan kepada orang tua yang tidak bertanggungjawab menyekolahkan anaknya. Kendati belum ada yang menjadi ''korban'' sanksi Perda tersebut, namun ini menjadi ‘warning’ bagi orang tua yang lalai menyekolahkan anaknya.

Di Gowa ada juga Satpol yang menjemput guru-guru yang malas mengajar. Kendati sudah berjalan tiga tahun,  pendidikan gratis di Gowa betul-betul gratis.  ‘’Tidak ada pungutan disini, dan wajib belajar kami malah 15 tahun,’’ kata Sekda Gowa, H Muh Yusuf Sonneng Msi saat menerima peserta Safari Jurnalistik di Kantor Bupati Gowa, Rabu (6/10).

Gowa tampaknya tidak mau ada warganya yang tidak sekolah dengan alasan apapun. Karena itu pada penerimaan siswa baru semuanya bisa terserap.

‘’Kami antisipasi dengan penambahan kelas agar semua bisa tertampung. Jadi tidak ada lagi alasan orang tua tidak menyekolahkan anaknya. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi,’’ tambah Yusuf Sonneng.

Tak jauh berbeda dengan Gowa, Kabupaten Sinjai juga merupakan daerah yang getol soal pendidikan gratis. Program gratis ini  telah dilaksanakan di Sinjai sejak tahun 2004 , merupakan aktualisasi dalam memperkokoh tiga pilar pembangunan yaitu agama, pendidikan dan kesehatan.

''Ketiganya merupakan pondasi penting dalam menyukseskan pembanguan,'' kata Bupati Andi Rudiyanto Asapa.

Pendidikan gratis di Sinjai mulai dari SD, SMP dan SMA baik negeri maupun swasta. Untuk menjaga keberlangsungan pendidikan gratis di kabupaten ini telah ditetapkan Perda No 6 tahun 2010 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan. Program ini juga dibarengi dengan program peningkatan kompetensi guru, peningktan mutu dan sarana prasarana. Termasuk penyempurnaan kurikulum. Pelaksanaan program pendidikan gratis ini ditunjang pula oleh beberapa program oleh instansi terkait seperti fasilitas perpustakaan malam dan internet gratis.

Menurut Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Sinjai,  Drs A Grandiyanto Asapa MSI,  pendidikan gratis dilaksanakan untuk pendidikan 9 tahun yakni mulai dari SD - SMP.

Program ini pertama kali dilakukan oleh Kabupaten Sinjai, jauh sebelum keluarnya Perda Provinsi.  "Program kerja pemerintah sinjai mengenai pendidikan gratis sudah dilaksanakan jauh sebelum perda gubernur dikeluarkan. Kami sudah memulai program ini sejak tahun 2004, sedangkan provinsi baru mencanangkan program tersebut pada tahun 2008,’’ ungkap Asisten II Kabupaten Sinjai, Drs Mukhlis Isma MSi.

Sinjai adalah satu-satunya kabupaten yang sementara ini‘’menolak’’ dana pendidikan dan kesehatan gratis dari Provinsi Sulsel dengan alasan program tersebut sudah berjalan sejak 2004. Namun, Mukhlis Isma menyatakan kedepan sharing dana itu akan dibicarakan kembali dengan pemprov untuk menemukan persamaan persepsi.

‘’Bukan menolak, belum ada persamaan persepsi saja,’’ tuturnya.

Kendati demikian daerah ini cukup berhasil mewujudkan program ini yang terlihat dari kualitas output sekolahnya yang berada di atas standar rata-rata.

‘’Gratis tanpa bermutu, saya kira itu sia-sia,’’ tambah Mukhlis. 

Lain Gowa, lain pula Bantaeng. Kabupaten hijau yang berhasil dengan pertaniannya ini tak mau kalah soal program pendidikan dan kesehatan gratis. Khusus untuk program kesehatan, Bantaeng punya strategi membanggakan soal penanganan bencana alam. Disana disiapkan mobil penanganan kesehatan masyarakat.

"Cukup tekan nomor 123, maka haram hukumnya bagi dokter, perawat dan sopir yang piket tidak segera menangani pasien. Pasti kami langsung menanganinya. Boleh jadi model penanganan bencana alam ini satu-satunya dilaksanakan di Indonesia," aku Kepala Sub Bagian Pelayanan, Drs Cu'la' Daeng.

Pelayanan bencana alam dan penanganan kesehatan darurat, serta  pendidikan gratis merupakan program andalan daerah ini.

Berbicara sekolah gratis, daerah ini memang betul-betul menerapkan sekolah gratis. Ini diakui salah satu siswa SMP yang berdomisili di Pa'jukukang. Sedikit pun uang orang tuanya tidak keluar selama bersekolah di SMP. Namun, ada pula siswa SMKN 3 Bantaeng justeru mengaku dikenakan biaya sekitar Rp 10 ribu sampai Rp 13 ribu untuk pembelian buku paket.

‘’Sarana yang diberikan kepada guru berupa fasilitas pelatihan guna menambah mutu pendidikan guru. Ini terkait SDM. Sementara pendidikan gratis dibiayai oleh pemda masuk dalam 14 item,’’ kata Kadis Pendidikan Bantaeng.

Dalam konteks realisasi pendidikan gratis, hampir semua daerah yang kami kunjungi sudah mencapainya mendekati 100%. Di kabupaten Bone misalnya, pendidikan gratis sebenarnya telah dilaksanakan sejak Januari 2003 sebelum diprogramkan secara khusus di Sulsel. Program ini dilaksanakan dalam bentuk subsidi pendidikan mulai tingkat SD sampai SMA, dimana disinergikan dengan program yang digagas Gubernur Sulsel.

Berdasarkan evaluasi, program ini mendapat respon sangat baik dari masyarakat dan mampu mencapai target yang diharapkan. Ini terlihat meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia SD, SMP dan SMA yang berarti meningkatnya daya serap sekolah-sekolah dimana SD hampir mencapai 100%, SMP 98% dan SMA 78%.

Sesuai data yang ada, Kabupaten Bone telah mengalokasikan dana pendidikan gratis tahun 2009 sebesar Rp 19.561.210.480 yang bersumber dari alokasi dana Pemprov 40% dan kabupaten 60%. Untuk tahun 2010 dialokasikan dana Rp 31.375.959.000 dan sementara berjalan.

Disamping alokasi dana itu, Kabupaten Bone juga menerima dana DAK dari pemerintah pusat untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) yang sejak kurun tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan dimana telah dibangun 112 USB di Bone.

Disana juga ada sekolah satu atap. Bahkan Pemerintah Australia juga membantu dana pembangunan unit sekolah baru itu. Di Bone juga tercatat ada 4000 guru tenaga honorer. Sementara  realisasi dana pendidikan tahun 2009 mencapai Rp 19 miliar atau sekitar 53 persen. Untuk 2010 mencapai Rp 31 miliar.

‘’SMA di Bone belum tersentuh pendidikan gratis. Meski demikian daya serap sekolah mencapai 100 persen,’’ papar Taswin Arifin SPd selaku Kadis Pendidikan.

Soal regulasi sekitar pendidikan gratis ini, Sekteratis Pendidikan Bone berpendapat masih ada ketentuan pasal yang bertentangan dalam UU No 17 dan 15 tahun 2005. Dari aspek yurudis ketentuan itu  kontras dengan Peraturan Gubernur Sulsel.

''Regulasi itu yang perlu direvisi,'' kata Sekretaris Dinas Pendidikan Bone, H Bustam Ramli.

Untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun bagi anak putus sekolah, juga dibangun sekolah satu atas (satap) termasuk USB tadi. Realisasi dananya dari Rp 15 miliar itu sudah mencapai 53,33%.

Wakil Bupati Bone, Drs HAM Said Pabokori mengungkapkan, pendidikan gratis sejak tahun 2008 ini membutuhkan waktu untuk mencapai sasaran yang lebih bermutu.  Jumlah anak putus sekolah dan pembenahan faktor sarana dan prasarana pendidikan terus digenjot. Untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun bagi anak putus sekolah, juga diupayakan melalui  pendidikan luar sekolah melalui paket A dan C, termasuk mendirikan SMP terbuka.

Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010 Kabupaten Bone sampai saat ini belum dilaksanakan karena menunggu juknis.

‘’Saat ini kami fokus pada perpustakaan. Kalau tahun kemarin DAK untuk revitalisasi kelas, dan sekolah yang diberi bantuan ada skala prioritas. Alokasi DAK diberikan sesuai kebutuhan,’’ jelas Taswin Arifin.

Kami juga mendengar keterangan H St Nurhayati Malik—salah seorang  Kepala Sekolah SD di Bone. Nurhayati mengaku sangat berhati-hati menggunakan dana pendidikan gratis ini.  Pemanfaatan dana yang tidak terdapat dalam DBS diberikan sesuai juknis. Ada pemanfaatan dana pendidikan gratis untuk membayar insentif  kepsek, guru dan bendahara yang tidak terdapat dari DBS.

‘’Untuk pengadaan buku tidak dipungut biaya,’’ ucapnya.

Lain Bone, lain pula Kabupaten Wajo. Sekda Wajo, Natsir Taufik justeru mengaku mendapat bantuan JICA untuk pendidikan gratis. Program ini memang tidak statis. Bagai sebuah pertandingan bola, pemkab tidak selalu harus menunggu bola, melainkan juga menjemput bola. Cukup banyak negara dengan dukungan dana Internasional yang peduli dengan pendidikan dunia. Tidak ada salahnya kalau bantuan-bantuan serupa juga dirasakan daerah lain demi meringankan beban anggaran yang ada. Apalagi partisipasi orang tua yang mampu atau pihak ketiga yang ingin membantu sekolah tidak selamanya bisa diharapkan, karena sifatnya insidentil dan tentu terbatas. 

Pendidikan gratis umumnya sudah terlaksana dengan mekanisme atau juknis pemprov dan Pemda Wajo. Alokasi pembiayaan pendidikan gratis di Wajo tahun 2010 total Rp 12.153.555.000 terdiri dana kabupaten Rp 7.292.133.000 dan dana provinsi Rp 4.861.422.000 dari pagu anggaran Rp 24.571.967.000. 

''Kami masih punya sisa anggaran,'' kata Kadis Pendidikan Wajo.

Dana itu antara lain terserap untuk biaya 58.244 siswa SD yang mendapat subsidi Rp 4000 persiswa/bulan. Sedangkan SMA 24.097 siswa dengan biaya Rp 17.600 persiswa/perbulan. Sedangkan untuk tahun 2009, SD sebanyak 47.235 siswa dan SMP 8134 siswa. Mereka mendapat subsidi biaya yang sama setiap bulan.

Pengunaan dana pendidikan gratis ini ditujukan untuk SD-SMP SLB dan masuk dalam 14 item sesuai juknis pemprov. Format atau kegiatan yang terkait dengan tenaga pendidikan dan kependidikan tahun 2009 dibiayai sesuai anggaran pendidikan gratis yang tersedia.

Karena itu, Pemkab Wajo tidak segan-segan menurunkan tim pengawas untuk melihat apakah program pendidikan gratis tersebut berjalan atau tidak di sekolah-sekolah.

‘’Kami berharap program ini sukses dilaksanakan, dan kalau bisa menjadi  contoh secara nasional. Saya kira disini peran kepala sekolah dengan sistem kebijakannya, termasuk disiplin moral para guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan gratis yang bermutu,’’ tandas Natsir.

Dari sejumlah pemantauan tatap muka soal pendidikan gratis, Pemkot Palopo satu-satunya kota yang mengklaim diri sebagai kota pendidikan. Wajar saja karena di sana terdapat beberapa perguruan tinggi selain sekolah unggulan yang diminati siswa dan mahasiswa dari luar Palopo. Ada 30.000 mahasiswa mengenyam pendidikan di kota sagu ini. 

Palopo memang dikenal kota damai, indah sejahtera dan aman. Ikon pendidikan gratis sudah menjadi komitmen politik daerah ini--jauh sebelum pemprov menjadikan program unggulan.  Ini merupakan grand strategi yang akan mengangkat Palopo dalam konteks membangun dimensi religi, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan manusia.

Tidak heran kalau Palopo menjadi kota tujuan pendidikan APM-nya masuk 8 besar se-Indonesia berdasarkan Rapenas.

‘’Ini juga berkat eksistensi pemprov menjadikan pendidikan gratis suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, bukan hanya sesaat tapi seterusnya. Walikota, bupati atau gubernur boleh berganti, tapi pendidikan gratis tidak boleh berhenti. Harus terus berjalan,’’ demikian Sekda Kota Polapo, HM Jaya. 

Sejalan program gubernur, dana sharing kota palopo 60% -40% sudah berjalan baik. Memang,  pendidikan gratis tidak menjamin terciptanya pendidikan yang bermutu atau berkualitas. Sebab itu,  menurut HM Jaya, di Indonesia tidak dikenal adanya  pendidikan gratis tetapi pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Dan hal ini telah diterapkan di tingkat sekolah dasar. Kewenangan untuk menerapkan format pendidikan seperti itu memang ada pada masing-masing pemerintah kota dan kabupaten.

BANTUAN NATURA

Yang menarik dari program pendidikan gratis ini justeru ada di Toraja dan Toraja Utara. Disana ada sekolah satu atap. SD dan SMP gratis dengan kepala sekolah yang sama dengan rasio siswa yang terbatas pula. Dengan pola satu atap atau regrouping ini, selain memberikan keuntungan dari sisi proses belajar dan mengajar serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukungnya, juga terjadi efisiensi anggaran yang sangat besar. Itu karena sekolah hanya membayar gaji untuk satu kepala sekolah.

‘’Partisipasi orang tua dan masyarakat juga terbuka luas dimana masyarakat umumnya memberi sumbangan pada saat pesta kematian (rambu solo) dan pesta syukuran (rambu tuka). Sumbangan untuk sekolah biasanya berupa hewan ternak seperti  babi atau daging kerbau yang kemudian diuangkan untuk kebutuhan sekolah,’’ kata Sekda Toraja Utara, Lewaran L.

Meski  DPRD Torut menolak diterapkannya program pendidikan gratis di tingkat SMA-SMK dengan alasan terbatasnya dana, namun daerah ini lebih mengedepankan pendidikan bermutu. Regulasinya pun sudah diatur dalam Perda.

Boleh jadi ini persoalan istilah saja. Mungkin istilah pendidikan gratis belum cocok diterapkan di Torut dengan alasan mengajak orang tua siswa apatis yang tidak memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

Namun alasan klasik bisa jadi  karena anggaran APBD Torut sebagai kabupaten baru berdiri setelah pemekaran dengan Toraja induk ini belum mampu membiayai seluruh komponen dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di tingkat SMA-SMK. Pendidikan gratis pun  menggunakan istilah subsidi pendidikan bermutu untuk siswa SMA-SMK dan dituangkan melalui perda, meski tujuannya sama.  Berbeda dengan pembiayaan pendidikan gratis yang hanya terdiri 17 komponen, subsisi pendidikan bermutu terdiri 33 komponen pembiayaan.

Soal pendidikan, baik Toraja maupun Toraja Utara adalah daerah yang sangat konsisten dalam hal menelorkan siswa berprestasi. Tidak heran kalau daerah ini tercatat masuk daerah paling banyak melahirkan sarjana di berbagai perguruan tinggi, termasuk alumni Universitas Hasanuddin. Tingginya perhatian pemkab dalam dunia pendidikan karena Torut juga merupakan kota pendidikan yang memiliki sumber daya manusia yang handal.

Meski program pendidikan gratis di Toraja belum berjalan maksimal karena terkendala medan dimana banyak siswa bermukim di pegunungan yang sulit terjangkau, namun Pemkab setempat terus ‘berjuang’ agar target wajar 9 tahun itu dapat tercapai secara optimal.

Sayangnya,  orang tua siswa kerap masih harus membeli buku paket di toko buku untuk kebutuhan belajar siswa. Padahal program pendidikan gratis satu paket dengan komponen pembiayaan tersebut. Namun yang penting bagaimana program pendidikan gratis maupun subsidi pendidikan bermutu ini terus diawasi dalam pelaksanaanya. 

“Kita tidak mau program pendidikan gratis dijadikan ajang bisnis,” tegas  Kadis Pendidikan Torut, MG Sumule.

Di kabupaten tujuan wisata  ini ada 187 sekolah gratis dengan 39.147 siswa. Satu sekolah SD Kristen Rantepao menolak dana gratis.

Menyangkut pendidikan gratis ini juga mendapat reaksi positif daerah-daerah lain seperti Pemkot Parepare, Kabupaten Pinrang, Pangkep dan Maros. Plus-minus program ini hampir sama dialami daerah tersebut. Meski demikian ‘’keluhan’’ yang ada masih bisa diatasi dengan pengalaman yang dimiliki di tingkat daerah masing-masing. Umumnya program pendidikan gratis ini dapat dikatakan berjalan lancar.

Pemkot Parepare bahkan mengaku sudah menerapkan pendidikan gratis sejak lama. Mulai dari SD sampai SMP. Untuk SMA diberi dalam bentuk bantuan, baik dari daerah maupun dari pemerintah pusat diprioritaskan bagi masyarakat tidak mampu.

Gratis bagi wajib belajar 9 tahun penduduk Parepare adalah tidak membayar SPP dan sebagainya, termasuk uang buku, dan uang pangkal. Mungkin karena pembiayaan yang begitu besar, Kadis Pendidikan Parepare mengaku dana pendidikan gratisnya nyaris mengalami devisit. Tapi pengalaman memang guru yang baik, sehingga kendala yang ada bisa diatasi.

Tapi bagi Kabupaten Enrekang, penerapan pendidikan gratis yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2004 boleh dikatakan tanpa hambatan. Tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah, atau orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya karena alasan biaya.

Ini juga yang diterapkan Bupati Luwu, H A Muzakkar dimana melibatkan  semua pihak dalam program ini secara maksimal, agar tidak berjalan sia-sia. Meski diakui H A Muzakkar banyak pos dana yang terpaksa dihapus karena desakan masyarakat, namun untuk pendidikan gratis sudah menjadi komitmennya untuk merealisasikan program ini sesukses mungkin.

Lantas bagaimana dengan komponen pendidikan lainnya seperti tenaga pengajar atau guru?  Bagaimanapun kualitas pengajar atau guru akan sangat mempengaruhi kualitas anak didik itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Enrekang menyadari betul akan posisi strategis itu. Karenanya, sejak tahun 2009, Pemkab Enrekang telah menggulirkan kebijakan berupa Program Peningkatan Kualitas Guru dan Siswa. Program ini diperuntukkan kepada guru-guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sampai menempuh pendidikan di Malaysia.

''Saya minta kepada BKD untuk memberi kemudahan guru untuk sekolah, meski ada aturan yang mengikat bagi guru-guru baru,'' kata Kadis Pendidikan Enrekang, M Arfah Rauf saat menerima rombongan Safari Jurnalistik di kantor daerah tersebut.

Sebanyak 220 guru di Bumi Massenrempulu ini mendapat beasiswa untuk disekolahkan lagi. Beasiswa ini ditujukan bagi para pengajar baik untuk strata satu (S1) maupun program magister.

Arfah Rauf mengatakan pemerintah daerah menyiapkan biaya dalam APBD 2010. Jumlah guru belum berijazah sarjana atau S1 yang akan disekolahkan mulai tahun depan mencapai 200 orang.

Itu sebabnya dia berharap Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar dapat memberi izin bagi guru yang akan mengikuti pendidikan itu. Karena aturannya izin belajar itu baru bisa dikeluarkan jika yang bersangkutan sudah bertugas minimal dua tahun, sehingga dia berharap ada prioritas khusus bagi guru.

Berkaitan dengan pembebasan biaya pendidikan gratis melalui 12 variabel, umumnya baru teraplikasi pada sekolah-sekolah negeri. Sedangkan sekolah swasta masih sebatas pada alokasi dana BOS.  Beberapa variable kebijakan pendidikan gratis pada sekolah swasta belum diimplementasikan. Karena itu kedepan diupayakan ditingkatkan cakupan sekolah yang menerapkannya.   Kabupaten Enrekang memperoleh alokasi anggaran dari APBD Propinsi Sulsel Rp 5,905.088.400.

Setda Enrekang, Muh Amiruddin mengakui daerahnya memang dikenal sebagai salah satu kabupaten di Sulsel, yang giat melaksanakan program-program gratis, seperti pembuatan KTP gratis, akte kelahiran gratis hingga  menyediakan uang santunan kematian.  Meski demikian dia menilai jika sistem pembagian anggaran masih belum mencukupi.

Memang, berbicara soal dana gratis itu banyak tergantung dari bagaimana daerah mengelolanya dengan sistem, kiat dan strategi yang baik. Berapapun dana yang digelontorlan jika tidak digunakan sebagaimana mestinya maka ujung-ujungnya akan mengalami divisit anggaran. Apalagi dalam penggunaan dana pendidikan gratis ini pihak kejaksaan ikut serta dalam pengawasannya.

Dana pendidikan gratis di Sulsel yang disiapkan pemerintah untuk tahun depan, dinaikkan delapan persen dari dana yang ada tahun ini. Dana yang dianggarkan senilai Rp 443 miliar.

Kadis Diknas Sulsel, A Patabai Pabokori mengungkapkan, dana itu langsung masuk ke kas dinas pendidikan daerah masing-masing, seterusnya ke rekening sekolah.

‘’Dana itu tidak pernah saya lihat karena langsung diterima sekolah-sekolah,’’ kata Patabai kepada puluhan wartawan.

Dana untuk pendidikan dari provinsi terus meningkat, namun peran serta masyarakat untuk mengawasi jalannya pendidikan gratis ini juga sangat diharapkan.

‘’Diharapkan di setiap sekolah juga menghindari pungutan-pungutan yang menambah beban orang tua siswa, meski pemerintah juga tidak melarang adanya bantuan pihak ketiga untuk membantu kelancaran pendidikan,’’ tegasnya..

Untuk merealisasikan program pendidikan gratis itu, Pemprov Sulsel pada 2008 telah mengalokasikan dana senilai Rp 193 miliar. Setahun kemudian alokasi dana itu ditingkatkan lagi menjadi Rp 443 miliar.  Alokasi dana itu menjadi tanggung jawab bersama antara Pemprov Sulsel sekitar 40 persen dan pemkab/pemkot 60 persen.

Harus diakui, keberhasilan Provinsi Sulsel dalam pengelolaan pendidikan dan kesehatan sejak 2008 mampu menerobos peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) dari peringkat 23 menjadi tujuh besar nasional, sedangkan tingkat pertumbuhan investasi berada di peringkat enam.

Yang menjadi masalah di sebagian besar daerah karena tidak semua kabupaten/kota mampu mengalokasikan anggaran pendidikan gratisnya. Ada daerah yang juga mempertanyakan anggarannya yang tidak cukup, malah ada yang meminta perbandingan dana sharing itu ditinjau kembali.

Bahkan karena medannya yang sulit, ada daerah yang sulit memantau anak-anak yang tidak bersekolah. Dalam konteks pelayanan itu maka dinas terkait harus melakukan sistem jemput bola, bukan menunggu bola.

Masyarakat memang memerlukan pendidikan yang murah, tetapi pada saat yang sama juga memerlukan pendidikan yang bermutu. Bisakah kedua hal itu berjalan seiring?

Yah! sudah dua tahun lebih gong pendidikan gratis itu ditabuh. Memang, gratisnya anak-anak bukan berarti tidak membayar, tetapi karena  pemerintah yang membayarnya. Namun demikian mungkinkah tidak akan ada lagi pungutan yang dilakukan oleh sekolah maupun komite sekolah dalam konteks pendidikan gratis ini.

Yang jelas, Pemprov Sulsel telah memberikan jaminan akses terhadap pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakatnya. Kalau lima tahun lalu semuanya itu hanya mimpi, kini mimpi itu telah terwujud. Pendidikan gratis di Sulsel memang bukan mimpi lagi….(*)

[Blog http://pedomanrakyat.blogspot.com/ berisi berita, artikel, feature, dan beragam informasi. Terima kasih atas kunjungan dan komentar anda.]