Selasa, 20 Oktober 2009

Profil Wapres RI, Boediono (2)



Profil Wapres RI, Boediono (2)
Disambut Positif dan Negatif

Oleh: Asnawin


Ada yang memprediksi Boediono akan disambut positif oleh pasar atas pelantikannya sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Sejumlah pengusaha merasa sangat yakin dengan kemampuan ekonominya, namun di sisi lain, mereka juga masih meragukan kemampuan politiknya Boediono.

Keraguan itu sangat beralasan karena Boediono tidak mewakili tokoh partai dan bukan pula representasi dari partai politik. Kondisi tersebut berbeda dengan para pendahulunya sebagai Wapres, yakni Megawati Soekarnoputri, Hamzah Haz, dan HM Jusuf Kalla.

Salah satu keberhasilannya saat menjabat Menteri Koordinator Perekonomian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu terwujudnya Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara dan Perbankan Syariah.

Namun Hendri Saparini, orang dekat Rizal Ramli[23][24], dan analis ekonomi-politik, melihat Boediono bakal membawa negara Indonesia ke arah neoliberal. Indikasinya, utang negara secara nominal bertambah Rp 400 triliun dalam periode 2004-2009.

Walau demikian, perlu dicatat bahwa sebenarnya rasio hutang (debt ratio) kita turun drastis dari 100% di tahun 1999, 56% di tahun 2004, dan tahun 2009 tinggal 30-35%, sekalipun nominal besarnya utang kurang lebih sama selama periode 2003-2008.

Pada saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Boediono menyatakan bahwa pada dasarnya subsidi bagi rakyat harus dihapus. Ketika para petani tebu meminta proteksi, Boediono menyarankan agar petani tebu menanam komoditas lain bila tebu dinilai tidak menguntungkan. Saran tersebut dinilai sejumlah kalangan bertentangan dengan orientasi kemandirian pangan. Tampaknya pendapat Boediono sejalan dengan Taufiq Kiemas, suami Megawati, yang menyatakan bahwa subsidi seperti candu.

Kwik Kian Gie mengatakan, Boediono memiliki peran penting dalam proses keluarnya kebijakan pemerintah terkait penyelesaian BLBI. Pasalnya, Boediono saat itu merupakan menteri keuangan pemerintahan Megawati yang tahu betul tata cara penyelesaian utang bagi para obligor BLBI. Dia (Boediono) tahu seluk-beluk ini (BLBI).

Sejumlah ekonom seperti Ekonom UGM, Prof Dr Mudrajad Kuncoro dan Chief Economist BNI, Tony Prasetiantono, menilai tuduhan kepada Boediono sebagai figur yang mengusung neoliberalisme dan titipan dari pihak asing sangatlah tidak berdasar.

Boediono justru termasuk orang yang dekat dengan almarhum Prof. Mubyarto, tokoh UGM yang terkenal dengan gagasan ekonomi kerakyatan. Sepulang dari lulus PhD di Wharton School, University of Pennsylvania, Boediono turut membantu Prof. Mubyarto mengorganisasi Seminar Ekonomi Pancasila saat Dies Natalis Fakultas Ekonomi UGM di Bulaksumur, September 1980.

Ketika hasil seminar ini dibukukan berjudul 'Ekonomi Pancasila' (penerbit BPFE Yogyakarta) tahun 1981, Boediono adalah editor buku tersebut. 'Ekonomi Pancasila' inilah yang bertransformasi dan dikenal sebagai 'Ekonomi Kerakyatan' belakangan ini.

Ekonom Faisal Basri juga menganggap tudingan 'neoliberal' dan 'antek IMF' pada Boediono sangat tidak berdasar. Ia justru menganggap kinerja Boediono dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti di pemerintahan Megawati cukup mengesankan dalam menstabilkan perekonomian Indonesia yang kacau kala itu.

Boediono yang masuk kembali ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pasca-reshuffle kabinet juga dinilai berhasil menyelamatkan perekonomian Indonesia yang sempat mengalami kemunduran dalam 2 tahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu pra-reshuffle.

Daftar Pustaka:
-www.wikipedia.org
-www.tokohindonsia.com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar