Tetap Kukuh Menjauhkan Diri dari Politik

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah tidak lagi konsen semata pada jalur dakwah. Ormas ini memasuki sendi-sendi politik dalam negeri. Tapi masa Orde Baru mengekang kebebasan itu. Kebebasan berpolitik baru terbuka setelah masa Reformasi. Muhammadiyah pun mulai menunjukkan perannya di kancah politik. Secara kelembagaan, Muhammadiyah memang tak pernah mau disebut terlibat dalam politik, tapi banyak sekali kadernya yang kini justru menjadi politisi. (FOTO ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang)  

 
Muhammadiyah, Titik Tolak Pemurnian Islam di Sulsel (2): 
Tetap Kukuh Menjauhkan Diri dari Politik 

Laporan Arif Situju 
(Wartawan Harian Beritakota Makassar) 
Sabtu, 13-08-2011 
http://www.beritakotamakassar.com/index.php?option=read&newsid=53687 

SEBAGAI hasil musyawarah dalam pertemuan yang digagas Mansyur Al Yamani, disepakati mendirikan Muhammadiyah saat itu juga. Saat inilah dicatat sebagai momen historis berdirinya Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. 

Berpusat di Makassar, Muhammadiyah waktu itu diberi nama “Grup Muhammadiyah Makassar”. Mansyur Al Yamani diutus ke Yogyakarta mengundang Pimpinan Pusat HM Yunus Anis selaku Wakil Pimpinan Pusat di Yogyakarta datang ke Makassar pada bulan Juli 1926. 

Di kota ini mereka mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh sekitar seribu pengunjung. Disinilah dijelaskan dasar dan tujuan gerakan pembaruan ini. Sesudahnya, mengalirlah masyarakat memohon menjadi anggota Muhammadiyah. 

Di pengujung tahun 1926, “Grup Muhammadiyah Makassar” disahkan menjadi “Cabang Muhammadiyah Makassar”. KH Abdullah dan Mansyur Al Yamani, dua tokoh yang selanjutnya memimpin gerakan Muhammadiyah memasyarakatkan cita-citanya. 

Maka di awal tahun 1927 Muhammadiyah mulai melangkah keluar kota Makassar. Berturut-turut daerah yang menerima Muhammadiyah, Pangkajene-Maros, Sengkang, Bantaeng, Labbakang, Belawa, Majene, Balangnipa Mandar. 

Pada tahun 1928, Muhammadiyah memasuki daerah-daerah Rappang, Pinrang, Palopo, Kajang, Maros, Soppeng Riaja, Takkalasi, Lampoko, Ele (Tanete), Takkalala, dan Balangnipa Sinjai. 

Di bawah kepemimpinan KH Abdullah dan Mansyur Al Yamani, yang pernah belajar di Makkah selama 10 tahun, bekerja keras mengembangkan Muhammadiyah, menambah anggota, memberantas kemusyrikan, bid’ah, khurafat, tahayul. Mereka memimpin pendirian masjid dan mushalla, sekolah-sekolah dan rumah-rumah pemeliharaan anak yatim. Diselenggarakannya pula berbagai pengajian dan pertemuan tabligh di tempat-tempat umum. 

Demikian pula gerakan yang sama diselenggarakan oleh Aisyiyah selaku Muhammadiyah bagian perempuan. Gerakan dakwah itu berjalan terus walaupun selalu diawasi keras pemerintah Hindia Belanda. Muktamar Muhammadiyah ke-21 pada tanggal 1 Mei 1932 dapat dilangsungkan, dihadiri oleh utusan-utusan dari seluruh Indonesia. 

Kemudian kota ini mendapat kehormatan untuk kedua kalinya, Muktamar Muhammadiyah ke-38 pada tanggal 1-6 Syaban 1391 H atau 21-26 September 1971. 

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah tidak lagi konsen semata pada jalur dakwah. Ormas ini memasuki sendi-sendi politik dalam negeri. Tapi masa Orde Baru mengekang kebebasan itu. Kebebasan berpolitik baru terbuka setelah masa Reformasi. Muhammadiyah pun mulai menunjukkan perannya di kancah politik. 

Secara kelembagaan, Muhammadiyah memang tak pernah mau disebut terlibat dalam politik, tapi banyak sekali kadernya yang kini justru menjadi politisi. Sejak Muhammadiyah Sulsel dipimpin HM Yasin Limpo, KH Djamaluddin Amin, hingga KH Alwi Uddin banyak perubahan yang dilakukan kader Muhammadiyah. 

Di era demokrasi yang semakin terbuka, Sulsel merupakan salah satu lumbung pertumbuhan Muhammadiyah di Indonesia. Bahkan dari catatan yang dikumpulkan di gedung Dakwah Muhammadiyah Jalan Perintis Kemerdekaan, lembaga pendidikan yang dibangun Muhammadiyah di Sulsel sangat banyak. Mulai dari setingkat sekolah dasar (ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan perguruan tinggi). 

Muhamadiyah pun tidak ingin masuk dalam ranah politik, namun kader Muhammadiyah cukup banyak yang telah bergabung dipartai politik seperti PAN, PKS, Matahari Bangsa, PPP, Golkar dan partai lainnya. 

Salah seorang kader Muhammadiyah yang masuk PAN, Muchlis Panaungi, mengatakan, Muhammadiyah tak pernah mengekang kadernya untuk terjun ke kancah politik. 

"Apabila ada kader yang ingin berjuang di bidang politik, maka silakan ke partai politik, tetapi jangan membawa ormas Muhammadiyah untuk berpolitik, " katanya. 

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://pedomanrakyat.blogspot.com/]

Komentar

Pos populer dari blog ini

Kode Etik Jurnalistik PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)

Mengenang Tiga Tahun Wafatnya Pedoman Rakyat