Mau Diapakan Eks Pasar Sentral Bulukumba?

EKS PASAR SENTRAL. Sebuah papan nama bertuliskan "Di Lokasi Ini akan Dibangun Traiding Centre dan Hotel" berdiri di salah satu sudut tanah eks Pasar Sentral Bulukumba (diabadikan pada 28 Maret 2011). Papan nama tersebut sudah ada sejak Patabai Pabokori masih menjabat sebagai Bupati Bulukumba (1995-2000 & 2000-2005), tetapi Bupati Bulukumba (2010-2015) Zainuddin Hasan mengaku akan menjadikan tanah tersebut sebagai hutan kota. (Foto: Asnawin)

Indonesia Tak Butuh Kalender Hijriah

 

Pemerintah Indonesia tidak butuh Kalender Hijriah, karena kalender Hijriah dibuat berdasarkan hisab (perhitungan matematis), sedangkan pemerintah Indonesia bersama sejumlah Ormas Islam di negara kita, tidak memercayai cara hisab dan lebih memilih cara rukyat (melihat bulan), terutama dalam menentukan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Dzulhijjah (berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha).

Pengusaha Otobus Makassar Ancam Mogok Massal

CURHAT. Rahman Pina (ujung kiri) menerima aspirasi pengusaha angkutan yang dipimpin Rifai Manangkasi (duduk di samping Rahman Pina) mendatangi kantor DPRD Kota Makassar, Senin 15 Agustus 2011. Seluruh pengusaha otobus di Makassar mengancam akan melakukan mogok massal menjelang Lebaran karena merasa dirugikan dengan kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang mengeluarkan kebijakan naik-turun penumpang. (Foto: Jumain Sulaiman/Fajar)  

Survey Calon Gubernur Sulsel 2013-2018

AKRAB. Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (kiri) tampak akrab dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Keduanya diprediksi bakal bertarung pada Pemilihan Gubernur Sulsel 2013-2018. Untuk mengetahui aspirasi masyarakat, kami merasa perlu melakukan survey awal, mulai 16 Agustus 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Survey ini murni dari inisiatif pribadi kami sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan besar di Sulsel.  

Tetap Kukuh Menjauhkan Diri dari Politik

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah tidak lagi konsen semata pada jalur dakwah. Ormas ini memasuki sendi-sendi politik dalam negeri. Tapi masa Orde Baru mengekang kebebasan itu. Kebebasan berpolitik baru terbuka setelah masa Reformasi. Muhammadiyah pun mulai menunjukkan perannya di kancah politik. Secara kelembagaan, Muhammadiyah memang tak pernah mau disebut terlibat dalam politik, tapi banyak sekali kadernya yang kini justru menjadi politisi. (FOTO ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang)