Negara Mati Sebelum Lahir

Prof Dr Muin Fahmal SH MH:
Negara Mati Sebelum Lahir

Negara sama dengan manusia. Dia mati sebelum lahir. Pada dirinya terdapat unsur-unsur kematian yaitu otak dan jantung. Otak negara adalah eksekutif, jantungnya adalah legislatif.

Jika otak manusia rusak, boleh jadi dia akan lumpuh dan linglung, tetapi manusia tersebut kemungkinannya masih hidup. Jika jantungnya berhenti berdenyut, binatang pun mati.

Demikian kata pembuka Prof Dr Muin Fahmal SH MH pada acara bedah bukunya yang berjudul ’’Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih“, di Ruangan e-Learning Kantor Kopertis IX Sulawesi, Jl. Bung, Km 9, Makassar, Senin, 4 Mei 2009.

Bedah buku tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2009 yang diadakan oleh Kopertis Wilayah IX Sulawesi.

Pemerintahan yang bersih (clean government), katanya, dewasa ini menjadi kajian yang sangat menarik. Diskusi, kajian ilmiah, dan pada tataran pemerintahan, seakan tidak lengkap jika tidak diarahkan kepada tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Buku saya ini mengkaji dan memaparkan konsep-konsep clean government dan good governance, serta general principles of good administration, sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa,“ tutur Muin.

Pemerintahan yang bersih mencakup keinginan agar pemerintah bersih, namun jika pemerintah saja yang bersih, tidak dapat menyelesaikan semua masalah.

Pemerintah tidak bersih, katanya, bisa terjadi karena salah prosedur. Boleh jadi landasan yang digunakan telah dilaksanakan secara tepat, tetapi landasan tersebut telah terlebih dahulu mengandung cacat nilai.

“Pengertian bersih tidak cukup serta merta diartikan sebagai suatu pemerintahan yang bersih dari segala bentuk korupsi, karena korupsi sering dengan sengaja dipersempit artinya, yakni hanya sebatas perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara,“ papar Muin.

Sebagai suatu pengertian, lanjut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, hendaknya “bersih“ mencakup pula efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel.

“Tidak sekadar perbuatan melawan hukum. Dengan cakupan ini, maka asas-asas umum pemerintahan yang layak akan bertemu dengan asas lain, yaitu good governance,” jelas Muin.

Selain buku karya Prof Muin Salim, acara tersebut juga membedah buku karya Prof Dr M Tahir Malik MS (Kepemimpinan Uwa’ dalam Administrasi Publik), dan buku karya Dr H Masnama Tadjo MS.

Tampil sebagai pembedah Prof Dr HM Idris Arief MS, Prof Dr Mas Bakar SH MH, sedangkan pembanding Prof Dr Natsir Hamzah dan Dr Melantik Rompegading.

Acara bedah buku yang turut disaksikan melalui teleconference oleh beberapa perguruan tinggi di Sulawesi itu, dibuka oleh Koordinator Kopertis Prof Dr HM Basri Wello MA, dan dihadiri Sespel Kopertis IX Sulawesi Drs H Ibrahim Saman MM, Ketua Panitia Hardiknas Kopertis IX Prof Dr Syamsul Ridjal, serta sejumlah undangan. (asnawin/humas Kopertis IX Sulawesi)

Komentar

Pos populer dari blog ini

Kode Etik Jurnalistik PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)

Mengenang Tiga Tahun Wafatnya Pedoman Rakyat