Kamis, 22 Mei 2008

Kabinet Indonesia Bersatu

Kabinet Indonesia Bersatu

SEUSAI dilantik pada pagi hari 20 Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Esok harinya, 21 Oktober 2004, mereka langsung dilantik. Sebelumnya, para anggota kabinet ini telah menandatangani kontrak politik dengan Presiden yang berisi, antara lain, janji untuk mengutamakan kepentingan pemerintah dan negara di atas kepentingan partai atau golongan, untuk bersih dan bebas korupsi, serta untuk mendapat evaluasi atas kinerja dan prestasi dari Presiden.

Lebih setahun kemudian, pada 5 Desember 2005, Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet terbatas dengan mengganti enam dari menteri-menterinya di KIB, dan mereka dilantik Presiden pada 7 Desember 2005. Langkah ini ditempuh Presiden SBY setelah melakukan evaluasi kinerja dan prestasi para menteri pada satu tahun pemerintahannya.

Presiden SBY kembali mengumumkan reshuffle kabinet terbatas pada 7 Mei 2007. Kali ini tiga menteri dan Jaksa Agung diganti, lalu dua menteri pindah posisi. Mereka dilantik pada 9 Mei 2007. Tujuan reshuffle kali ini, pertama, tiada lain untuk lebih meningkatkan efektivitas dan kinerja pada dua setengah tahun mendatang sampai akhir masa bakti KIB. Kedua, peningkatan teamwork dan prinsip the right man on the right place.

Tanggal 28 Agustus 2007, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Dalam Negeri M. Ma`ruf yang tidak dapat melanjutkan tugasnya karena sakit, digantikan oleh Mardiyanto. Sehari kemudian, yaitu Rabu tanggal 29 Agustus 2007, Mardiyanto dilantik menjadi Mendagri oleh Presiden SBY, di Istana Negara.

Berikut susunan Kabinet Indonesia Bersatu selengkapnya, termasuk setelah pergantian Menteri Dalam Negeri.

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
www.presidensby.info

Drs. H. M. Jusuf Kalla
Wakil Presiden Republik Indonesia
www.setwapres.go.id

Laksamana (Purn) Widodo A.S., S.Ip
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
www.polkam.go.id

Dr. Boediono
Menteri Koordinator Perekonomian
www.ekon.go.id

Ir. Aburizal Bakrie
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
www.menkokesra.go.id

Ir. Hatta Rajasa
Menteri Sekretaris Negara
www.setneg.ri.go.id

Sudi Silalahi
Sekretaris Kabinet
www.setkab.go.id

Mardiyanto
Menteri Dalam Negeri
www.depdagri.go.id

Dr. Nur Hassan Wirajuda
Menteri Luar Negeri
www.deplu.go.id

Jusman Syafii Djamal
Menteri Perhubungan
www.dephub.go.id

Prof. Dr. Bambang Sudibyo
Menteri Pendidikan Nasional
www.depdiknas.go.id

Prof. Dr. Juwono Sudarsono
Menteri Pertahanan
www.dephan.go.id

Drs. Fahmi Idris
Menteri Perindustrian
www.dprin.go.id

Drs. H. Bachtiar Chamsyah
Menteri Sosial
www.depsos.go.id

Andi Mattalata, SH, MH
Menteri Hukum dan HAM
www.depkehham.go.id

Dr. Mari E. Pangestu
Menteri Perdagangan
www.depdag.go.id

M. Maftuh Basyuni
Menteri Agama
www.depag.go.id

Prof. Dr. Ir. Muhammad Noeh, DEA
Menteri Komunikasi dan Informatika
www.depkominfo.go.id

Dr. Ir. Anton Apriyantono
Menteri Pertanian
www.deptan.go.id

Ir. Jero Wacik SE
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
www.budpar.go.id

Hendarman Supandji, SH
Jaksa Agung
www.kejaksaan.go.id

M.S. Ka'ban, MSi
Menteri Kehutanan
www.dephut.go.id

Ir. Rachmat Witoelar
Menteri Negara Lingkungan Hidup
www.menlh.go.id

Dr. Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan
www.depkeu.go.id

Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
www.esdm.go.id

Dr. Meuthia F. Hatta
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
www.menegpp.go.id

Dr. Siti Fadillah Soepari
Menteri Kesehatan
www.depkes.go.id

Laksdya (Purn) Freddy Numberi
Menteri Kelautan dan Perikanan
www.dkp.go.id

Drs. Taufik Effendi, MBA
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
www.menpan.go.id

Ir. H. Muhammad Lukman Edy, M.Si
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

Ir. Erman Suparno, MBA
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
www.nakertrans.go.id

M. Yusuf Asyari
Menteri Negara Perumahan Rakyat

Drs. Suryadarma Ali, MSi
Menteri Negara Koperasi dan UKM
www.depkop.go.id

Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE
Menteri Pekerjaan Umum
www.pu.go.id

Adhyaksa Dault, SH, MSi
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

Dr. Sofjan A. Djalil
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
www.bumn-ri.com

Ir. Paskah Suzetta
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
www.bappenas.go.id

Prof. Dr. Kusmayanto Kadiman
Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT
www.ristek.go.id

(dikutip dari http://www.presidensby.info/) Read More ..

Biografi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono



Biografi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ke enam dan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh Rakyat Indonesia. Bersama Drs. M. Jusuf Kalla sebagai wakil presidennya, beliau terpilih dalam pemilihan presiden di 2004 dengan mengusung agenda "Indonesia yang lebih Adil, Damai, Sejahtera dan Demokratis", mengungguli Presiden Megawati Soekarnoputri dengan 60% suara pemilih. Pada 20 Oktober 2004 Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik beliau menjadi Presiden.

Presiden SBY, seperti banyak rakyat memanggilnya, lahir pada 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. Seorang ilmuwan teruji, beliau meraih gelar Master in Management dari Webster University, Amerika Serikat tahun 1991. Lanjutan studinya berlangsung di Institut Pertanian Bogor, dan di 2004 meraih Doktor Ekonomi Pertanian.. Pada 2005, beliau memperoleh anugerah dua Doctor Honoris Causa, masing-masing dari almamaternya Webster University untuk ilmu hukum, dan dari Thammasat University di Thailand ilmu politik.

Susilo Bambang Yudhoyono meraih lulusan terbaik AKABRI Darat tahun 1973, dan terus mengabdi sebagai perwira TNI sepanjang 27 tahun. Beliau meraih pangkat Jenderal TNI pada tahun 2000. Sepanjang masa itu, beliau mengikuti serangkaian pendidikan dan pelatihan di Indonesia dan luar negeri, antara lain Seskoad dimana pernah pula menjadi dosen, serta Command and General Staff College di Amerika Serikat. Dalam tugas militernya, beliau menjadi komandan pasukan dan teritorial, perwira staf, pelatih dan dosen, baik di daerah operasi maupun markas besar. Penugasan itu diantaranya, Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad, Panglima Kodam II Sriwijaya dan Kepala Staf Teritorial TNI.

Selain di dalam negeri, beliau juga bertugas pada misi-misi luar negeri, seperti ketika menjadi Commander of United Nations Military Observers dan Komandan Kontingen Indonesia di Bosnia Herzegovina pada 1995-1996.

Setelah mengabdi sebagai perwira TNI selama 27 tahun, beliau mengalami percepatan masa pensiun maju 5 tahun ketika menjabat Menteri di tahun 2000. Atas pengabdiannya, beliau menerima 24 tanda kehormatan dan bintang jasa, diantaranya Satya Lencana PBB UNPKF, Bintang Dharma dan Bintang Maha Putra Adipurna. Atas jasa-jasanya yang melebihi panggilan tugas, beliau menerima bintang jasa tertinggi di Indonesia, Bintang Republik Indonesia Adipurna.

Sebelum dipilih rakyat dalam pemilihan presiden langsung, Presiden Yudhoyono melaksanakan banyak tugas-tugas pemerintahan, termasuk sebagai Menteri Pertambangan dan Energi serta Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan pada Kabinet Persatuan Nasional di jaman Presiden Abdurrahman Wahid. Beliau juga bertugas sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam Kabinet Gotong-Royong di masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada saat bertugas sebagai Menteri Koordinator inilah beliau dikenal luas di dunia internasional karena memimpin upaya-upaya Indonesia memerangi terorisme.

Presiden Yudhoyono juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi masyarakat sipil. Beliau pernah menjabat sebagai Co-Chairman of the Governing Board of the Partnership for the Governance Reform, suatu upaya bersama Indonesia dan organisasi-organisasi internasional untuk meningkatkan tata kepemerintahan di Indonesia. Beliau adalah juga Ketua Dewan Pembina di Brighten Institute, sebuah lembaga kajian tentang teori dan praktik kebijakan pembangunan nasional.

Presiden Yudhoyono adalah seorang penggemar baca dengan koleksi belasan ribu buku, dan telah menulis sejumlah buku dan artikel seperti: Transforming Indonesia: Selected International Speeches (2005), Peace deal with Aceh is just a beginning (2005), The Making of a Hero (2005), Revitalization of the Indonesian Economy: Business, Politics and Good Governance (2002), dan Coping with the Crisis - Securing the Reform (1999). Ada pula Taman Kehidupan, sebuah antologi yang ditulisnya pada 2004. Presiden Yudhoyono adalah penutur fasih bahasa Inggris.

Presiden Yudhoyono adalah seorang Muslim yang taat. Beliau menikah dengan Ibu Ani Herrawati dan mereka dikaruniai dengan dua anak lelaki. Pertama adalah Letnan Satu Agus Harimurti Yudhoyono, lulusan terbaik Akademi Militer tahun 2000 yang sekarang bertugas di satuan elit Batalyon Lintas Udara 305 Kostrad. Putra kedua, Edhie Baskoro Yudhoyono, mendapat gelar bidang Ekonomi dari Curtin University, Australia. (8 Februari 2006)

(dikutip dari http://www.presidensby.info/) Read More ..

Rabu, 21 Mei 2008

Teknik Mencari dan Menulis Berita

TEKNIK MENCARI DAN MENULIS BERITA



Oleh : Asnawin

- Materi V, Jumat, 23 Mei 2008
- Mata Kuliah Jurnalistik
- Semester VI, Jurusan Bahasa Indonesia
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
- Universitas Muhammadiyah Makassar

PENGANTAR

Ada dua sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Pertama, selalu ingin tahu keadaan alam sekitarnya, dan kedua, selalu ingin memberitahukan keadaan dirinya, terutama pengalamannya yang baru dan sangat berkesan.

Mungkin itulah yang mendasari hasrat manusia untuk menyatu dengan manusia lain yang berada di sekelilingnya, serta untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.
Saling menyampaikan informasi baru merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya.

Dalam al-Qur’an, manusia diharapkan tidak hanya menjadi pengisi dan penghias bumi, tetapi juga diberi tugas menjadi khalifah (penguasa) di muka bumi dengan cara hidup bermasyarakat. Antara manusia satu dengan lainnya diharapkan saling memberi kabar atau nasihat, saling menolong, serta saling mengenal.

Dengan demikian, jelaslah bahwa saling memberi kabar atau berita merupakan anjuran atau bahkan perintah dari Allah SWT, tetapi tentu saja berita atau kabar dimaksud adalah kabar atau berita yang benar, bukan berita bohong.

Penyampaian kabar atau berita tersebut dapat dilakukan secara lisan dan dapat pula secara tertulis. Untuk memudahkan penyampaian berita atau informasi secara luas, manusia kemudian menciptakan media massa cetak dan elektronik.

Media massa cetak antara lain koran, tabloid, majalah, dan bulletin, sedangkan media massa elektronik antara lain radio dan televisi.

Kini malah sudah dikenal media massa lainnya yang dapat memadukan media cetak dan media elektronik, yaitu media internet atau media online yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

Cara atau seni penyampaian berita atau informasi melalui media massa itulah yang disebut jurnalistik.

Ingat, jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah.

BERITA (NEWS)

Banyak sekali defisini berita atau “news”. Ada yang mengatakan bahwa “news” merupakan singkatan dari empat kata, yakni “north” (utara), “east” (timur), “western” (barat), dan “south” (selatan).

Ada pula yang mengatakan bahwa “news” berasal dari kata “new” (baru). Dalam hal ini segala yang baru merupakan bahan berita atau bahan informasi bagi semua orang yang memerlukannya.

Dengan kata lain, semua hal yang baru merupakan bahan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain dalam bentuk berita (news).

Departemen Pendidikan Republik Indonesia (1989: 108 dan 331) memberikan definisi “berita” sebagai laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.

Berita juga disamakan maknanya dengan kabar atau informasi yang berarti penerangan, keterangan, atau pemberitahuan.

Dari berbagai definisi tersebut kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan berita (news) adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak.

Dalam konteks media massa, berita adalah informasi yang disampaikan melalui media massa.

MENCARI BERITA

Bagaimana cara menyajikan informasi atau berita di media massa? Tentu saja harus dicari, yang didahului dengan perencanaan di dapur redaksi.

Misalnya mencari berita tentang pemilihan rektor salah satu perguruan tinggi swasta.
Persiapan yang perlu dilakukan yaitu mencari informasi tentang nama-nama yang muncul dalam bursa kandidat rektor, mekanisme pemilihan rektor, jadwal pendaftaran bakal calon rektor, persyaratan bagi para calon rektor, jadwal penyampaian visi misi calon rektor, jadwal penetapan calon rektor, serta jadwal pemilihan rektor.

Setelah itu, wartawan menemui dan mewawancarai para bakal calon rektor, serta meminta pendapat dari berbagai pihak di kampus, antara lain rektor yang sedang/masih menjabat, ketua yayasan, dosen, dan mahasiswa.

MEMBUAT BERITA

Berbagai informasi yang telah dikumpulkan itu kemudian diolah dan diramu dalam rangkaian kalimat yang mengandung unsur 5W + 1H.

Lima W dimaksud yaitu “what” (apa), “who” (siapa), “when” (kapan), “where” (dimana), dan “why” (mengapa), sedangkan satu H dimaksud yaitu “how” (bagaimana).

Ada banyak model berita, tetapi pada dasarnya berita dibagi dua jenis, yakni berita langsung (straight news) dan berita tidak langsung (feature news).

Berita langsung atau “straight news” adalah berita yang langsung mengemukakan unsur 5W + 1H pada paragraf awal (alinea pertama hingga alinea kedua), sedangkan berita tidak langsung atau “feature news” biasanya diawali dengan kata-kata atau kalimat yang menarik pada paragraf awal, sedangkan unsur 5W + 1H terurai dalam paragraf-paragraf berikutnya.

KONSTRUKSI BERITA

Bangunan atau konstruksi berita terdiri atas tiga unsur, yakni judul berita (headline), teras berita (lead), serta kelengkapan atau penjelasan berita (body).
Berita langsung (straight news) biasanya menggunakan bangunan seperti piramida terbalik.

Berita yang menggunakan bangunan atau metode piramida terbalik mendahulukan penyampaian informasi yang sangat penting, kemudian diikuti informasi-informasi yang penting, agak penting, kurang penting, hingga tidak penting.

Dengan menggunakan metode piramida terbalik, informasi-informasi yang kurang penting atau tidak penting dapat dibuang jika tempat (di halaman koran, tabloid, majalah) atau waktu yang tersedia (televisi, radio) terbatas.

Informasi yang dibuang atau dipenggal tentu saja diharapkan tidak mengurangi atau mengganggu inti berita secara keseluruhan, karena semua fakta yang penting telah dikemukakan pada paragraf awal.

Model pemberitaan “straight news” terutama ditujukan bagi orang-orang yang sibuk atau tidak mempunyai waktu luang untuk membaca, mendengar, atau menonton suatu pemberitaan.

Mereka biasanya hanya ingin mengetahui fakta utamanya saja dari setiap peristiwa. Mereka tidak perlu mengetahui secara rinci sampai kepada hal-hal yang tidak penting, kecuali kalau peristiwa itu ada hubungannya dengan kegiatan atau urusan yang sedang digarapnya.

Berikut contoh berita metode piramida terbalik :

Mahasiswa Unismuh Berunjukrasa

Makassar, (20/5/2008). Puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar melakukan aksi unjukrasa dengan berorasi di tengah padatnya arus lalu-lintas, di depan kampus mereka, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Selasa (20/5).
Aksi unjukrasa tersebut, kata Hamsing, salah seorang mahasiswa, dilakukan untuk memperingati 10 tahun lengsernya Soeharto dari tampuk pemerintahan.
“Soeharto yang berkuasa selama lebih dari 30 tahun, mengundurkan diri sebagai Presiden RI pada 20 Mei 1998, setelah mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi besar-besaran,” jelas Lukman, yang bertindak selaku Korlap (koordinator lapangan).


Penjelasan berita :

1. What (apa) : aksi unjukrasa
2. Who (siapa) : mahasiswa Unismuh Makassar
3. When (kapan) : Selasa, 25 Mei 2008
4. Where (dimana) : di Jl. Sultan Alauddin, Makassar
5. Why (mengapa) : memeringati 10 tahun lengsernya Soeharto
6. How (bagaimana) : berorasi di tengah padatnya arus lalu lintas Jl. Sultan Alauddin.

“Lead” atau teras berita sudah merangkum seluruh unsur 5W + 1H, sedangkan alinea kedua dan ketiga merupakan penjelasan atau keterangan tambahan. Read More ..

Senin, 19 Mei 2008

Siaran Pers Yayasan Jantung Indonesia

PRESS RELEASE

"THE RED RUNWAY FOR
GO RED FOR WOMEN
CAMPAIGN"

Go Red For Women (Perempuan Waspadalah) adalah kampanye kesehatan
Jantung Sedunia yang dicetuskan oleh Federasi Jantung Sedunia dengan
sasaran untuk menggugah kesadaran dan kewaspadaan kaum perempuan
sedunia terhadap penyakit jantung. Kampanye yang berskala
Internasional ini juga dilaksanakan di berbagai Negara di dunia
termasuk di Indonesia melalui Yayasan Jantung Indonesia (YJI).

Berdasarkan data dan fakta, tercatat 8,5 juta kematian perempuan yang
diakibatkan penyakit jantung dan diindikasikan sebagai penyebab
kematian nomor 1 (satu) di dunia. Sedangkan untuk stroke menyerang 11%
perempuan dan 8% laki-laki sehingga setiap tahunnya 3 juta kematian
perempuan di sebabkan serangan stroke.

Di Negara berkembang termasuk Indonesia, separuh dari kematin
perempuan yang berusia diatas 50 tahun adalah penyakit jantung dan
stroke. Sekalipun untuk terkena dampak penyakit jantung koroner pada
perempuan lebih lambat 10 tahun dibanding laki-laki, namun
perbandingan antara perempuan yang telah mengalami menopause dengan
laki-laki yang mempunyai resiko penyakit jantung dan stroke kini
adalah 1:1.

Berbagai kajian di bidang kesehatan jantung dan stroke menemukan
indikasi bahwa penyakit jantung dan stroke berhubungan erat dengan
pola dan gaya hidup yang keliru dalam menyikapi hidup sehat. Pola dan
gaya hidup yang dimaksud adalah sikap dan perilaku perempuan terhadap
aktivitasnya baik dalam bekerja ataupun berolahraga, pola makan dan
gizi seimbang, kebiasaan merokok ataupun sebagai perokok pasif,
istirahat dan rekreasi juga kepekaan dalam menyikapi faktor resiko
penyakit lain yang sering diderita perempuan dimana memungkinkan bisa
berimbas pada penyakit jantung dan stroke.

Kondisi diatas tentu saja menjadi lampu merah (tanda bahaya) bagi kaum
perempuan sedunia yang kini eksistensinya diakui mempunyai potensi
strategis sebagai agen perubahan dalam pemberdayaan kualitas hidup
bangsa, baik dalam tataran teritorial maupun global, terlebih fokus
dalam lingkup keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Potensi dan
posisi strategis ini idealnya didukung oleh kondisi kesehatannya
secara prima meski mereka berkiprah dalam berbagai aktivitas.

Di sisi lain kapasitas perempuan sebagai ibu sekaligus pendidik
generasi penerusnya diharapkan dapat mendistribusikan pesan-pesan pola
dan gaya hidup sehat sebagai daya dukung mensukseskan Indonesia Sehat
2010.

Yayasan Jantung Indonesia dalam hal ini turut berperan aktif dalam
kampanye Go Red For Women atau Perempuan Waspadalah, sejak tahun 2006
dan ditahun 2008 ini mengadakan serangkaian acara antara lain
melakukan talkshow "Seputar Gaya Hidup dan Kesehatan Jantung
Perempuan" yang diikuti oleh perempuan-perempuan dari berbagai
kalangan. Hadir dalam pembicara antara lain Ibu Miranda Goeltom, Ibu
Tatiek Fauzie Bowo, Ibu Svida Alisjahbana, dr. Amiliana, Ibu Ratih
Ibrahim dan Shahnaz Haque sebagai moderatornya. Dikesempatan itupula
Susan Bachtiar di angkat menjadi Duta program Go Red For Women Yayasan
Jantung Indonesia.

THE RED RUNWAY

Pada tanggal 17 Mei 2008, dengan didukung oleh Femina Group dan SK II
diadakanlah kampanye Go Red For Women Yayasan Jantung Indonesia dengan
tema "The Red Runway" melalui peragaan busana berwarna merah dari 11
desainer perempuan Indonesia, yang turut berkomitmen dan mendukung
kampanye tersebut yakni Carmanita, Allure Batik, Tuty Cholid, Susie
Hedijanto, Ghea, Astrie Sunindar, Patria Ramada Putri, Liliana Lim,
Susi Lucon, Lenny Augustine dan Rika Soelaiman.

Selain itu, event yang berlangsung di Atrium Senayan City dan menjadi
bagian dari rangkaian Fashionation Senayan City juga menampilkan 5
penyanyi perempuan yang tergabung dalam `5 Wanita'. Rieka Roslan, Yuni
Shara, Iga Mawarni, Andien dan Nina Tamam yang tergabung dalam 5
Wanita ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam
mengkampanyekan Gaya Hidup Sehat lewat performance mereka, antara lain
menyanyikan lagu berjudul "Wanita".

Dalam rangkaian acara ini juga, Yayasan Jantung Indonesia berkenan
memberikan apresiasi kepada 49 perempuan Indonesia dari berbagai
kalangan yang telah memberi dukungannya untuk turut mengkampanyekan :
Perempuan, Waspadalah !!

Jakarta ,13 Mei 2008
Yayasan Jantung Indonesia Read More ..

Kamis, 15 Mei 2008

Peranan Bahasa Indonesia dalam Dunia Jurnalistik


PERANAN BAHASA INDONESIA DALAM DUNIA JURNALISTIK


Oleh : Drs. Asnawin

- Materi III, Jumat, 16 Mei 2008
- Mata Kuliah Jurnalistik
- Semester VI, Jurusan Bahasa Indonesia
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
- Universitas Muhammadiyah Makassar

PENGANTAR

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia, yang terdiri atas berbagai suku dan etnis dengan latar belakang bahasa berbeda.

Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh pewarta atau media massa untuk menyampaikan informasi. Bahasa dengan ciri-ciri khas yang memudahkan penyampaian berita dan komunikatif (Tri Adi Sarwoko, 2007).

Selama ini masih banyak orang yang menganggap bahasa jurnalistik sebagai perusak terbesar bahasa Indonesia. Mereka menganggap bahasa jurnalistik sebagai bahasa lain yang tidak pantas dilirik.

Anggapan itu ada benarnya, karena wartawan memang kadang-kadang menggunakan bahasa atau kata-kata pasaran yang melenceng dari Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Media massa jugalah yang “memasarkan” kata-kata yang agak –maaf- kasar atau jorok kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang dulu terbiasa dengan bahasa yang agak halus dan sopan (eufemisme), kini menjadi akrab dengan kata-kata kasar dan blak-blakan, seperti sikat, bakar, bunuh, darah, bantai, rusuh, rusak, provokatif, perkosa, penjara, pecat, jarah, serta obok-obok dan esek-esek.

Selain itu, media massa juga kerap mengutip kata-kata yang salah, seperti bentuk kembar sekedar-sekadar, cidera-cedera, film-filem, teve-tivi-TV. Ada media yang memakai risiko, ada yang resiko. Ada yang memakai sekedar, ada yang sekadar.

Ada pula media massa yang dengan tanpa dosa menuliskan kata ganti kita, padahal yang seharusnya adalah kata kami.

Penghilangan imbuhan dalam judul berita juga kerap salah, misalnya Amerika Bom Irak, padahal semestinya Amerika Mengebom Irak, atau Tentara Israel Tembak Anak Palestina, yang seharusnya Tentara Israel Menembak Anak Palestina.

Bagi para penulis dan jurnalis (wartawan), bahasa adalah senjata, dan kata-kata adalah pelurunya. Mereka tidak mungkin bisa memengaruhi pikiran, suasana hati, dan gejolak perasaan pembaca, pendengar, atau pemirsanya, jika tidak menguasai bahasa jurnalistik dengan baik dan benar.

Itulah sebabnya, para penulis dan jurnalis harus dibekali penguasaan yang memadai atas kosakata, pilihan kata, kalimat, paragraf, gaya bahasa, dan etika bahasa jurnalistik.

Seorang jurnalis tidak boleh menggunakan senjata untuk membunuh orang, tetapi harus menggunakan senjata itu untuk mencerdaskan dan memuliakan masyarakat, serta membela dan menjunjung tinggi kehormatan negara dan bangsa (Dad Murniah, Harian Sinar Harapan, 2007)


KREATIVITAS DALAM BERBAHASA

Beberapa puluh tahun lalu dan mungkin hingga kini, banyak sastrawan yang iri melihat kebebasan penggunaan bahasa dalam dunia jurnalistik atau di media massa, sehingga tak heran kalau banyak sastrawan yang terjun menjadi wartawan.

Dunia jurnalistik dan dunia sastra memang sama-sama menuntut kreativitas dalam berbahasa. Gorys Kerap, salah seorang pakar bahasa, pernah mengatakan bahwa dalam bahasa jurnalistik ada kemerdekaan pengungkapan seperti halnya bahasa sastra. Kebebasan, kemerdekaan, dan kreativitas itulah yang membuat bahasa jurnalistik masa kini lebih kaya warna dan gaya.

Bahasa jurnalistik tidak lagi menjadi bahasa yang kering dan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menyajikan bahasa yang enak dan indah.
Wartawan atau penulis berita dituntut bukan cuma memilih kata yang tepat agar penyampaian berita tepat sasaran, melainkan juga agar menimbulkan efek bunyi yang enak (eufoni).


BAHASA JURNALISTIK

Telah dikemukakan di atas bahwa bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh pewarta atau media massa untuk menyampaikan informasi. Bahasa dengan ciri-ciri khas yang memudahkan penyampaian berita dan komunikatif.

Apa ciri khas atau sifat bahasa jurnalistik itu? Rosihan Anwar, salah seorang wartawan senior, mengatakan, bahasa jurnalistik mempunyai sifat khas, yaitu singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, dan menarik.

Jus Badudu, pakar bahasa, mengatakan, bahasa jurnalistik itu harus sederhana, mudah dipahami, teratur, dan efektif. Sederhana dan mudah dipahami artinya menggunakan kata dan struktur kalimat yang mudah dimengerti pemakai bahasa umum. Teratur artinya setiap kata dalam kalimat sudah ditempatkan sesuai dengan kaidah. Efektif artinya tidak bertele-tele tetapi juga tidak terlalu berhemat yang dapat mengakibatkan makna yang dikandung menjadi kabur.

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam dunia jurnalistik lebih mendekati bahasa sehari-hari, sedangkan bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan buku sangat dijaga agar sesuai benar dengan kaidah dan keresmian bahasa baku.


SUMBANGAN MEDIA MASSA

Perlu diketahui dan dipahami bahwa media massa bukan sekadar dunia informasi, melaihkan juga dunia bahasa. Ketika seseorang berniat menerjuni profesi jurnalis atau wartawan, maka sesungguhnya ia juga berniat menjadi seorang pejuang bahasa.
Seorang jurnalis atau wartawan, setiap hari bergelut dengan kata dan kalimat. Mereka juga dituntut berkreasi dalam mengolah kata agar tulisannya tidak membuat jenuh pembaca. Tak heran kalau kemudian sering dijumpai “kata-kata baru” di media cetak dan media elektronik.

Kata heboh, Anda, gengsi, dan santai, adalah sebagian kata yang disumbangkan media massa dalam perkembangan bahasa Indonesia.

Kata heboh pertama kali diperkenalkan dalam kosakata bahasa Indonesia dalam harian Abadi pada tahun 1953, oleh wartawan Mohammad Sjaaf. Kata Anda diperkenalkan oleh Sabirin, seorang perwira TNI AU dan pertama kali dimuat pada harian Pedoman, tanggal 28 Februari 1957. Kata gengsi diperkenalkan oleh Rosihan Anwar pada tahun 1949.

Kata ulang pemuda-pemudi dan saudara-saudari juga merupakan hasil kreativitas para wartawan atau jurnalis.

Kongres Bahasa pertama pada tahun 1938 di Solo, Jawa tengah, juga merupakan hasil gagasan dan perjuangan dua wartawan muda ketika itu, yakni Soemanang dan Soedarjo Tjokrosisworo.


PERANAN BAHASA INDONESIA

Sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia tentu saja sangat berperan dalam dunia jurnalistik. Bayangkan kalau setiap media massa menggunakan bahasa daerah lengkap dialek masing-masing.

Namun demikian, untuk memperkaya khasanah bahasa dan untuk tetap menghidupkan bahasa daerah, banyak media massa yang memuat rubrik tertentu dengan menggunakan bahasa daerah, bahkan media massa televisi pun mulai membuat acara khusus dengan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya.

Bahasa Indonesia juga berperan menjembatani ketidaktahuan atau kekurang-pahaman masyarakat Indonesia akan bahasa asing dalam media massa di Indonesia. Apa jadinya kalau kalau semua berita, film, atau siaran dari mancanegara disajikan atau ditayangkan begitu saja tanpa pengantar bahasa indonesia oleh media massa kepada masyarakat Indonesia.

Sebagai tambahan, kiranya perlu saya sampaikan di sini, bahwa bahasa jurnalistik adalah sebuah laras bahasa, yaitu bahasa yang digunakan oleh kelompok profesi atau kegiatan dalam bidang tertentu. Selain laras bahasa jurnalistik, juga ada laras bahasa sastra, ekonomi, dan keagamaan.

Sebagai sebuah laras bahasa yang tak dapat berdiri sendiri, bahasa jurnalistik harus bersandar pada ragam bahasa, yakni ragam bahasa baku, karena hanya bahasa bakulah yang pemakaiannya luas dan memiliki ciri kecendekiaan. Itulah sebabnya, bahasa jurnalistik wajib memelihara bahasa Indonesia.

Ragam bahasa baku ingin menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern yang setara dengan bahasa lain di dunia, sedangkan laras bahasa jurnalistik memerlukan pengungkapan diri secara modern. Read More ..

Rabu, 07 Mei 2008

Pengertian dan Sejarah Jurnalistik


Secara etimologis, jurnalistik dapat diartikan sebagai suatu karya seni dalam hal membuat catatan tentang peristiwa sehari-hari. Karya seni dimaksud memiliki nilai keindahan yang dapat menarik perhatian khalayaknya (pembaca, pendengar, pemirsa), sehingga dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya.

Read More ..

Senin, 05 Mei 2008

Fungsi dan Tugas Dewan Kehormatan PWI

Fungsi dan Tugas DK-PWI

Peraturan Rumah Tangga PWI Pusat, beberapa peraturan tentang fungsi dan tugas DK-PWI Pusat yang di rangkum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Bersama Pengurus PWI Pusat, Dewan Kehormatan mengemban tugas dan tanggung jawab :

a. Menanamkan dan menumbuhkan di dalam setiap Wartawan Indonesia pemahaman dan penghayatan Kode Etik Jurnalistik serta kesadaran dan komitmen untuk menaatinya.
b. Memasyarakatkan di kalangan pemerintah dan masyarakat pengetahuan dan pemahaman mengenai Kode Etik Jurnalistik.
c. Menumbuhkan kesediaan unsur pemerintah dan masyarakat berperanserta mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
d. Menumbuhkan kesediaan unsur pemerintah dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh media massa untuk menyelesaikannya melalui Dewan Kehormatan terlebih dahulu, tidak langsung menempuh jalur hukum.

(2) Dewan Kehormatan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan menetapkan sanksi terhadap pelanggarnya.

(3) Pada akhir masa baktinya, Dewan Kehormatan harus menyampaikan laporan pertanggung-jawaban di forum kongres

Pasal 23

(1) Dewan Kehormatan bertugas meneliti isi redaksional semua penerbitan pers nasional serta memantau siaran radio dan televisi.

(2) Dewan Kehormatan berkewajiban melayani dan memproses pengaduan dari kalangan pemerintah dan masyarakat, maupun dari lingkungan mediamassa.

(3) Kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik hasil temuan Dewan Kehormatan atau Pengurus PWI maupun berdasarkan pengaduan, dibahas dalam rapat pleno Dewan Kehormatan, dengan ketentuan Penanggungjawab media atau wartawan bersangkutan dihadirkan.

(4) Jika karena sesuatau hal tidak dapat memenuhi ketentuan butir (3) Pasal ini, Dewan Kehrmatan harus memberikan kesempatan kepada Penanggungjawab media atau wartawan bersangkutan untuk menyampaikan penjelasan atau pembelaan secara tertulis, dengan ketentuan :
a. Penjelasan atau pembelaan secara tertulis harus disampaikan kepada Dewan Kehormatan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan pengaduan yang dibuktikan dengan tanda penerima ;
b. Jika setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud di dalam butir (a) ayat ini terlampaui, penjelasan/pembelaan tertulis tidak disampaikan, maka Penanggungjawab media atau wartawan bersangkutan dianggap telah melepaskan haknya untuk memberi penjelasan atau membela diri.

(5) Pembelaan dapat juga dilakukan oleh Tim Pembelaan Wartawan PWI Pusat.

(6) Jika menganggap perlu, Dewan Kehormatan dapat mengundang kehadiran pihak pengadu maupun pihak-pihak lainnya untuk dimintai penjelasan/keterangan.

Pasal 24

(1) Dewan Kehormatan dapat :
a. Menerima atau menolak pengaduan;
b. Mengeluarkan keputusan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik;
c. Mempersilahkan pengadu untuk menempuh jalur hukum;
d. Mengumumkan atau tidak mengumumkan keputusan yang telah diambil oleh Dewan Kehormatan;

(2) Keputusan Dewan Kehormatan tidak dapat diganggu gugat.

(3) Hukuman yang dapat dijatuhkan Dewan Kehormatan adalah :
a. Peringatan biasa;
b. Peringatan keras;
c. Skorsing dari keanggotaan PWI untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun.

(4) Peringatan biasa maupun peringatan keras disampaikan oleh Dewan Kehormatan langsung kepada media/wartawan bersangkutan, dengan tembusan kepada Pengurus Pusat PWI dan Pengurus PWI Cabang, serta kepada pengadu.

(5) Keputusan skrsing keanggotaan disampaikan oleh Dewan Kehormatan kepada Pengurus PWI Pusat untuk dilaksanakan.

(6) Anggota PWI yang terkena hukuman karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dapat membela diri di Kongres Read More ..

Sejarah Dewan Kehormatan PWI

Sejarah Dewan Kehormatan PWI Pusat (DK-PWI Pusat) dan Organisasi

Susunan Pengurus Dewan Kehormatan PWI Dari Masa ke Masa

Pertama kali Dewan Kehormatan PWI (DK-PWI) dibentuk tahun 1952, hampir enam tahun lamanya setelah PWI berdiri di Solo, 9 Februari 1946. Tapi sebelum Dewan Kehormatan tersebut terbentuk, maka sebenarnya PWI telah memiliki Kode Etik Jurnalistik sejak tahun 1947, yaitu hasil rumusan Kongres PWI ke-II di Malang. Namun Kode Etik itu baru disahkan dalam Kongres ke-IV PWI, di Surabaya tahun 1950.

Barulah pada Kongres ke-VI PWI di Salatiga (Jawa Tengah) tanggal 1-3 Juni 1952, diputuskan untuk membentuk Dewan Kehormatan PWI. Namun amanat Kongres keVI PWI di Salatiga tersebut baru dapat diwujudkan tanggal 24 September 1952 dengan susunan sebagai berikut:

1. H. Agus Salim (Ketua),
2. H. Mohammad Natsir (Wakil Ketua)
3. Roeslan Abdulgani
4. DR. Soepomo
5. Djawoto

Ketua Dewan Kehormatan PWI pertama, H. Agus Salim dikenal sebagai negarawan, tokoh pergerakan dan tokoh pers sejak zaman penjajahan. Menjabat sebagai Menteri Luar Negeri M. Natsir, Soepomo dan Roeslan Abdulgani kemudian menjadi Menteri.

Kemudian pada periode berikutnya, tahun 1968-1970 Pengurus Dewan Kehormatan PWI adalah :

1. Mr. Sumanang, SH
2. H. Rosihan Anwar
3. Prof . Oemar Seno Adji, SH
4. Assabafaqih
5. Sumantoro

Kongres ke-XIV PWI di Palembang, rapat pengurus Pusat PWI tanggal 29 Maret 1971 dan rapat PWI tanggal 21 April 1971 mengangkat pengururs DK-PWI untuk masa kerja 1970-1973; dalam rapatnya DK-PWI tanggal 4 Mei 1971 memilih :

1. Sudjarwo Tjondronegoro sebagai Ketua dan
2. Mahbub Djunaidi sebagai wakil ketua merangkap sekretaris, (Ketua DK-PWI) meningal 8 Desember 1972 maka rapat DK-PWI 18 Desember 1972 mengangkat Sdr. Mahbub Djunaidi sebagai Ketua dan
3. Sdr. Rh. Kusnan diangkat sebagai anggota mengganti alm. Sudjarwo Tjondronegoro, SH
5. Sdr. Suardi Tasrif, SH sebagai Anggota
6. Sdr. H. Djilis Tahir sebagai Anggota

Untuk masa kerja Kongres-XV PWI Tanggal 30 November-1 Desember 1973 di Tretes (Jawa Timur) menetapkan susunan Dewan Kehormatan PWI untuk masa kerja 1973-1978 adalah :

1. Mahbub Djunaidi (Ketua)
2. Drs. P.G. Togas (Wakil Ketua)
3. S. Tasrif S.H.
4. Zein Effendi S.H.
5. Manai Sophiaan

Kongres-XVI PWI Tanggal 4-7 Desember 1978 di Padang (Sumatera Barat) menetapkan susunan Dewan Kehormatan PWI untuk masa kerja 1978-1983 adalah :

1. S. Tasrif, SH (Ketua)
2. Manai Sophiaan
3. Gunawan Muhamad
4. Alex Alatas (Ali Alatas)
5. H.M. Hamidy

Susunan Dewan Kehormatan masa kerja 1983-1988 hasil Kongres-XVII PWI Tanggal 14-16 November 1983 di Manado (Sulawesi Utara) adalah :

1. H. Rosihan Anwar, sebagai Ketua (Mantan Ketua Umum PWI)
2. S. Tasrif (Wakil Ketua)
3. DR. JCT. Simorangkir, SH
4. Prof. Padmo Wahjono, SH
5. DR.M. Alwi Dahlan
6. H.M. Hamidy
7. Nawawi Alif, dan setelah Nawawi Alif meninggal dunia Dewan Kehormatan mengangkat ;
8. Toeti Adhitama

Susunan Dewan Kehormatan masa kerja 1988-1993 hasil Kongres-XVIII PWI Tanggal 28 November-1 Desember 1988 di Samarinda adalah :

1. Drs. Djafar. H. Assegaff , (Ketua)
2. R.H. Siregar, SH, (Sekretaris)
3. DR. JCT. Simorangkir, SH (Anggota)
4. DR. M. Alwi Dahlan, (Anggota)
5. Prof. Padmo Wahjono, SH, (Anggota)
6. H.M. Hamidy, (Anggota)
7. H. Sukarno, SH, (Anggota)
8. Prof. DR. Zakiah Daradjat, (Anggota) menggantikan DR. JCT Simorangkir, SH yang wafat kemudian ;
9. H. Budiardjo, (Anggota) menggantikan Prof Padmo Wahjono, yang wafat.
10. Prof. DR. Ihromi, MA, (Anggota) menggantikan H. Sukarno SH yang diangkat sebagai Duta Besar Nigeria.

Kongres-XIX Persatuan Wartawan Indonesia di Bandar Lampung Tanggal 2-5 Desember 1993 memilih susunan Pengurus Dewan Kehormatan PWI untuk masa kerja 1993-1998 terdiri atas :
1. Sjamsul Basri, (Ketua merangkap Anggota)
2. R.H. Siregar, SH, (Sekretaris merangkap Anggota)
3. Prof. DR. M. Alwi Dahlan, (Anggota), kemudian diangkat menjadi Menteri Penerangan RI
4. H. Sukarno, SH, (Anggota)
5. Prof.DR.H. Loebby Loqman, SH, (Anggota)
6. DR. A. Alatas Fahmi, (Anggota)
7. Dra. Ina Ratna Mariani, MA, (Anggota)
8. Rachman Arge, (Anggota)
9. DR. Din Syamsuddin, (Anggota)

Kongres-XX PWI Tanggal 10-11 Oktober 1998 di Semarang (Jawa Tengah) memilih Pengurus Dewan Kehormatan PWI untuk masa kerja 1998-2003

1. Atang Ruswita, (Ketua merangkap Anggota) (Alm.*)
2. R.H. Siregar, SH, (Sekretaris merangkap Anggota)
3. DR.S. Sinansari ecip, (Anggota)
4. Drs. H. Gunawan Subagio, (Anggota)
5. Abdul Razak MSc, (Anggota)
6. Rachman Arge, (Anggota)
7. H. Rosdy Agus, (Anggota), (Alm.*)

1. Atang Ruswita* Wafat pada tanggal 13 Juni 2003
2. H. Rosdy Agus* Wafat pada November 2000.

Kongres-XXI PWI Tanggal 2-5 Oktober 2003 di Palangkaraya, (Kalimantan Tengah) memilih Pengurus Dewan Kehormatan untuk masa kerja 2003-2008

1. R.H. Siregar, SH, (Ketua merangkap Anggota)
2. Widi Yarmanto, (Sekretaris merangkap Anggota)
3. Tribuana Said, MDS., (Anggota)
4. DR. S. Sinansari ecip, (Anggota)
5. Ishadi SK, M.Sc., (Anggota)
6. Karni Ilyas, SH, (Anggota)
7. August Parengkuan, (Anggota)
8. H. Baidhowi Adnan, (Anggota)
9. Irawati Nasution, (Anggota). Read More ..

Kode Etik Jurnalistik PWI

Kode Etik Jurnalistik

Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak

Mengingat negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia.

BAB I
KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

Pasal 1

Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada undang-undang Dasar Negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengemban profesinya.

Pasal 2

Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 3

Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnallistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional.

Pasal 4

Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan.

BAB II
CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT

Pasal 5

Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Pasal 6

Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Pasal 7

Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

Pasal 8

Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) tidak merugikan pihak korban.

BAB III
SUMBER BERITA

Pasal 9

Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita.

Pasal 10

Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau obyek berita.

Pasal 11

Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

Pasal 12

Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya.

Pasal 13

Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.

Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

Pasal 14

Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan "off the record".

BAB IV
KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 15

Wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI) dalam melaksanakan profesinya.

Pasal 16

Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahawa penaatan Kode Etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.

Pasal 17

Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.

Tidak satu pihakpun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini. Read More ..

Rabu, 30 April 2008

Kode Etik Jurnalistik PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ) menetapkan kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan, terutama anggota PWI.
-------------


Kode Etik Jurnalistik PWI
(Persatuan Wartawan Indonesia)

PEMBUKAAN


Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan negara republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana di amanatkan oleh pasal 28 undang undang dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.

Mengingat negara republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan undang undang dasar 1945, seluruh wartawan
Indonesia menjungjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma norma profesi ke wartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
berdasarkan pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan, terutama anggota PWI.

BAB I
KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

Pasal 1
Wartawan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara, serta terpercaya dalam mengemban profesinya.

Pasal 2
Wartawan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut atau tidaknya menyiarkan karya Jurnalistik (tulisan, gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan
agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Pasal 3
Wartawan tidak menyiarkan karya Jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar ) yang menyesatkan memutar balikan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis, serta sensasional.

Pasal 4
Wartawan yang tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan tulisan gambar, yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak.

BAB II
CARA PEMBERITAAN

Pasal 5

Wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukan fakta dan opini. tulisan yang berisi
interprestasi dan opini, di sajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Pasal 6
Wartawan menghormati dan menjungjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya Jurnalistik ( Tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar ) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Pasal 7
Wartawan dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

Pasal 8
Wartawan dalam memberitakan kejahatan susila tidak merugikan pihak korban.

BAB III
SUMBER BERITA

Pasal 9

Wartawan menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya Jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan
identitasnya kepada sumber berita.

Pasal 10
Wartawan dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara profesional kepada sumber atau objek berita.

Pasal 11
Wartawan meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

Pasal 12
Wartawan tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya Jurnalistik tanpa menyebut sumbernya.

Pasal 13
Wartawan harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak di sebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.
Apabila nama dan identitasnya sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

Pasal 14
Wartawan menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak di maksudkan sebagai bahan berita, serta tidak menyiarkan keterangan "Off the record".

BAB IV
KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 15

Wartawan harus dengan sungguh sungguh menghayati dan mengamalkan kode Etik Jurnalistik PWI ( KEJ-PWI ) dalam melaksanakan profesinya.

Pasal 16
Wartawan menyadari sepenuhnya bahwa penataan kode Etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing masing.

Pasal 17
Wartawan mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari persatuan wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh dewan kehormatan PWI.
Tidak satu pihak pun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan dan
atau medianya berdasar pasal pasal dalam kode Etik Jurnalistik ini.

---------------

PENAFSIRAN PEMBUKAAN

Kode Etik jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawam dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan, yang wajib di jungjung tingggi dan di hormati oleh semua pihak. sekalipun kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang di jamin konstitusi, mengingat negara kesatuan republik Indonesia ialah negara berdasarkan hukum, maka setiap wartawan wajib menegakan hukum, keadilan dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengaluarkan pikiran.

Wartawan bersama seluruh masyarakat, wajib mewujudkan prinsip prinsip kemerdekaan pers yang professional dan bermartabat. tugas dan bertanggung jawab yang luhur itu hanya dapat di laksanakan, apabila wartawan selalu berpegang teguh kepada kode Etik Jurnalistik, dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integritas profesi tersebut.

Mengingat perjuangan wartawan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia, maka selain bertanggung jawab kepada hati nuraninya, setiap wartawan wajib bertanggung jawab kepada Tuhan yang maha Esa, kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan kode Etik Jurnalistik.

Sadar akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya itu, dan untuk melestarikan kemerdekaan pers yang professional dan bermartabat serta kepercayaan masyarakat, maka dengan ikhlas dan penuh kesadaran wartawan menetapkan kode Etik Jurnalistik yang wajib ditaati dan diterapkan.

PENAFSIRAN
BAB 1 KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS


Wartawan harus memiliki kepribadian dalam arti keutuhan dan keteguhan jati diri, serta integritas dalam arti jujur, adil, arif, dan terpercaya. Kepribadian dan integritas wartawan yang di tetapkan di dalam Bab I kode Etik Jurnalistik mencerminkan tekad PWI mengembangkan dan memantapkan sosok wartawan sebagai professional, penegak kebenaran, nasionalis, konstitusional dan demokrat serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Penafsiran
Pasal 1
(1) Semua perilaku, ucapan dan karya jurnalistik wartawan harus senantiasa dilandasi, dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta oleh nilai nilai luhur pancasila, dan mencerminkan ketaatan pada konstitusi Negara.

(2) Ciri-ciri wartawan yang kesatria adalah : a. Berani membela kebenaran dan keadilan. b. Berani mempertanggung jawabkan semua tindakanya, termasuk karya Jurnalistiknya. c. Bersikap demokratis. d. Menghormati kebebasan orang lain dengan penuh santun dan tenggang rasa.

Dalam menegakan kebenaran, senantiasa menjunjung tinggi harkat martabat manusia dengan menghormati orang lain, bersikap demokratis, menunjukan kesetiakaawanan sosial.

(3) Yang di maksud dengan mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara adalah, wartawan Indonesia sebagai makhluk sosial bekerja bukan untuk kepentingan diri
sendiri, kelompok atau golongan, melainkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

(4) Terpercaya adalah orang yang berbudi luhur, adil, arif, dan cermat, serta senantiasa mengupayakan karya terbaiknya. profesi adalah pekerja tetap yang memiliki
unsur-unsur:
- Himpunan pengetahuan dasar yang bersifat khusus
- Terampil dalam menerapkannya.
- Tata cara pengujian yang obyekyif.
- Kode Etik serta lembaga pengawasan dan pelaksaan penataannya.

Penafsiran Pasal 2
Wartawan wajib mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar dengan tolak ukur :
a. Yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara ialah memaparkan atau menyiarkan rahasia negara atau rahasia militer, dan berita yang bersifat
sepekulatif.
b. Mengenai penyiaran berita yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang undang, wartawan perlu memperhatikan kesepakatan selama ini menyangkut isyu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan ) dalam masyarakat. tegasnya, wartawan Indonesia menghindari pemberitaan yang dapat memicu pertentangan suku, agama, ras dan antar golongan.

Penafsiran Pasal 3
(1) Yang di maksud dengan menyesatkan adalah berita yang membingingkan, meresahkan, membohongi, membodohi atau melecehkan kemampuan berpikir khalayak.
(2) Yang di maksud dengan memutar balikan fakta, adalah mengaburkan atau mengacau balaukan fakta tentang suatu peristiwa dan persoalan, sehingga masyarakat tidak memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, pasti dan seutuhnya untuk dapat membuat
kesimpulan dan atau menentukan sikap serta langkah yang tepat.
(3) Yang di maksud dengan bersifat fitnah, adalah membuat kabar atau tuduhan yang tidak berdasarkan fakta atau alasan yang dapat di pertanggung jawabkan.
(4) Yang di maksud dengan cabul, adalah melukai perasaan susila dan berselera rendah.
(5) Yang di maksud dengan sadis, adalah kejam, kekerasan dan mengerikan.
(6) Yang di maksud dengan sensasi berlebihan, adalah memberikan gambaran yang melebihi kenyataan sehingga bisa menyesatkan.

Penafsiran Pasal 4
(1) Yang di maksud dengan imbalan adalah pemberian dalam bentuk materi, uang, fasilitas kepada wartawan untuk menyiarkan atau tidak mentiarkan berita dalam bentuk tulisan di media cetak, tayangan di layar televisi atau siaran di radio siaran.
Penerimaan imbalan sebagaimana di maksud di pasal ini, adalah perbuatan tercela.
(2) Semua tulisan atau siaran yang bersifat sponsor atau pariwara di media massa harus di sebut secara jelas sebagai penyiaran sponsor atau pariwara.

PENAFSIRAN BAB II CARA PEMBERITAAN
Pasal 5
(1) Yang di maksud berita secara berimbang dan adil ialah menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilai atau sudut pandang masing masing kasus secara propesional.
(2) Mengutamakan kecermatan dari kecepatan, artinya setiap penulisan, penyiaran atau penayangan berita hendaknya selalu memastikan kebenaran dan ketepatan sesuatu peristiwa dan atau masalah yang di beritakan.
(3) Tidak mencampur adukan fakta dan opini, artinya seorang wartawan tidak menyajikan pendapatnya sebagai berita atau fakta. Apabila suatu berita ditulis atau disiarkan dengan opini, maka berita tersebut wajib di sajikan dengan menyebutkan nama penulisnya.

Penafsiran Pasal 6
Pemberitaan hendaknya tidak merendahkan atau merugikan harkat martabat, derajat, nama baik serta perasaan susila seseorang, kecuali perbuatan itu bisa berdampak negative bagi masyarakat.

Penafsiran Pasal 7
Seseorang tidak boleh di sebut atau di kesankan bersalah melakukan sesuatu tindakan pidana atau pelanggaran hukum lainnya sebelum ada putusan tetap pengadilan. selama dalam proses penyidikan / pemeriksaan peradilan, orang bersangkutan masih berstatus tersangka atau tergugat, dan setelah mencapai tingkat sidang pengadilan harus disebut sebagai terdakwa / tertuduh atau sedang dituntut.
Prinsip adil, artinya tidak memihak atau menyudutkan seseorang atau sesuatu pihak, tetapi secara factual memberikan forsi yang sama dalam pemberitaan baik bagi polisi, jaksa, tersangka atau tertuduh, dan penasihat hukum maupun kepada para saksi, baik yang meringankan maupun yang memberatkan.
Jujur, mengharuskan wartawan menyajikan informasi yang sebenarnya, tidak di manipulasi, tidak diputarbalikkan.
Berimbang, tidak bersifat sepihak, melainkan memberi kesempatan yang sama kepada pihak yang berkepentingan.

Penafsiran Pasal 8
Tidak menyebut nama dan identitas korban, artinya pemberitaan tidak memberikan petunjuk tentang siapa korban perbuatan susila tersebut baik wajah, tempat kerja, anggota keluarga dan atau tempat tinggal, namun boleh hanya menyebut jenis kelamin dan umur korban.
Kaidah kaidah ini juga berlaku dalam kasus pelaku kejahatan di bawah umur (di bawah 16 tahun ).

PENAFSIRAN BAB III
SUMBER BERITA

Pasal 9
(1) Sopan, artinya wartawan berpenampilan rapi dan bertutur kata yang baik. juga, tidak menggiring, memaksa secara kasar, menyudutkan, apriori, dan sebagainya, terhadap sumber berita .
(2) Terhormat, artinya memperoleh bahan berita dengan cara yang benar, jujur dan kesatria.
(3) Mencari dan mengumpulkan bahan berita secara terbuka dan terang terangan sehingga sumber berita memberi keterangan dengan kesadaran bahwa dia turut bertanggung jawab atas berita tersebut. (Contoh, tidak menyiarkan berita hasil nguping ). Menyatakan
identitas pada dasarnya perlu untuk penulisan berita peristiwa langsung (Straight new), Berita ringan ( soft news ), karangan khas ( features ), dan berita pendalaman (in- depth reporting ), pada saat pengumpulan fakta dan data wartawan boleh tidak
menyebut identitasnya. tetapi, pada saat mencari kepastian ( konfirmasi ) pada sumber yang berwenang, wartawan perlu menyatakan diri sedang melakukan tugas kewartawanan kepada sumber berita.

Penafsiran Pasal 10
PHak jawab di berikan pada kesempatan pertama untuk menjernihkan duduk persoalan yang di beritakan.
Pelurusan atau penjelasan tidak boleh menyimpang dari materi pemberitaan bersangkutan, dan maksimal sama panjang dengan berita sebelumnya.

Penafsiran Pasal 11
(1) Sumber berita merupakan penjamin kebenaran dan ketepatan bahan berita. karena itu, wartawan perlu memastikan kebenaran berita dengan cara mencari dukungan bukti bukti kuat ( atau otentik ) atau memastikan kebenaran dan ketepatan pada sumber sumber terkait. Upaya dan proses pemastian kebenaran dan ketepatan bahan berita adalah wujud itikad, sikap dan perilaku jujur dan adil setiap wartawan profesional.
(2) Sumber berita dinilai memiliki kewenangan bila memenuhi syarat syarat :
- kesaksian langsung.
- Ketokohan / keterkenalan.
- Pengalaman.
- Kedudukan / jabatan terkait.
- Keahlian.

Penafsiran Pasal 12
Mengutip berita, tulisan atau gambar hasil karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya merupakan tindakan plagiat, tercela dan di larang.

Penafsiran Pasal 13
(1) Nama atau identitas sumber berita perlu disebut, kecuali atas permintaan sumber berita itu untuk tidak disebut nama atau identitasnya sepanjang menyangkut fakta lapangan ( empiris ) dan data.
(2) Wartawan mempunyai hak tolak, yaitu hak untuk tidak mengungkapkan nama dan identitas sumber berita yang dilindunginya.
(3) Terhadap sumber berita yang di lindungi nama dan identitasnya hanya disebutkan ? menurut sumber???..? ( tetapi tidak perlu menggunakan kata kata? menurut sumber yang layak di percaya ? ). dalam hal ini, wartawan bersangkutan bertanggung jawab penuh atas pemuatan atau penyiaran berita tersebut.

Penafsiran Pasal 14
(1) Embargo, yaitu permintaan menunda penyiaran suatu berira sampai batas waktu yang ditetapkan oleh sumber berita, wajib dihormati.
(2) Bahan latar belakang adalah informasi yang tidak dapat disiarkan langsung dengan menyebutkan identitas sumber berita, tetapi dapat di gunakan sebagai bahan untuk di kembangkan dengan penyelidikan lebih jauh oleh wartawan yang bersangkutan, atau di jadikan dasar bagi suatu karangan atau ulasan yang merupakan tanggung jawab wartawan bersangkutan sendiri.
(3) Keterangan "off the record" ( atau keterangan bentuk lain yang mengandung arti sama di berikan atas perjanjian antar sumber berita dan wartawan bersangkutan dan tidak di siarkan. Untuk menghindari salah faham ketentuan "off the record" harus dinyatakan secara tegas oleh sumber berita kepada wartawan bersangkutan. Ketentuan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku bagi wartawan yang dapat membuktikan telah memperoleh bahan berita yang sama dari sumber lain tanpa dinyatakan sebagai "Off the
record".

PENAFSIRAN BAB IV
KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 15
Kode Etik Jurnalistik di buat oleh wartawan, dari dan untuk wartawan sebagai acuan moral dalam menjalankan tugas kewartawanannya dan berikrar untuk mentaatinya.

Penafsiran Pasal 16
Penataan dan pengamalan kode Etik Jurnalistik bersumber dari hati nurani masing masing.

Penafsiran Pasal 17
(1) Kode Etik Jurnalistik ini merupakan pencerminan adanya kesadaran profesional. hanya PWI yang berhak mengawasi pelaksanaannya dan atau menyatakan adanya pelanggaran kode Etik yang di lakukan oleh wartawan serta menjatuhkan sanksi atas wartawan bersangkutan.
(2) Pelanggaran kode Etik Jurnalistik tidak dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan pidana maupun perdata.
(3) Dalam hal pihak luar menyatakan keberatan terhadap penulis atau penyiaran suatu berita, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada PWI melalui dewan kehormatan PWI.
Setiap pengaduan akan di tangani oleh dewan kehormatan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 peraturan rumah tangga PWI.

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://pedomanrakyat.blogspot.com/]
Read More ..

Kode Etik AJI (Aliansi Jurnalis Independen)

Kode Etik AJI (Aliansi Jurnalis Independen)

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
3. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
6. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan dokumen.
7. Jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo.
8. Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
9. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.
10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental atau latar belakang sosial lainnya.
11. Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
12. Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman kekerasan fisik dan seksual.
13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
14. Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan. Catatan: yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan atau fasilitas lain, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.
15. Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
16. Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
17. Jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
18. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik. Read More ..

Kode Etik Wartawan Indonesia (1999)

Kode Etik Wartawan Indonesia - 1999
(tidak dipakai lagi, diganti dengan KEWI 2006)

Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat.
Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan Kode Etik:

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etisuntuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini,berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab.

Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh Organisasi yang dibentuk untuk itu.

Bandung , 6 Agustus 1999

Kami atas nama organisasi wartawan Indonesia :

1. A J I - Lukas Luwarso
2. A L J I - Rendy Soekamto
3. A W A M - Qohari Khalil
4. A W E - Rusyanto
5. HIPSI - M.A. Nasution
6. HIPWI - R.E. Hermawan, S
7. HIWAMI - H. Erwin Amril
8. HPPI - H. Sutomo Parastho
9. IJTI - Achmad Zihni Rifai
10. IPPI - Eddy Syahron Purnama
11. IWARI - Ferdinad R.
12. I W I - Rosihan Sinulingga
13. KEWADI - M. Suprapto, S
14. KO-WAPPI - Hans Max Kawengian
15. K O W R I - H. Lahmuddin B. Nasution
16. K W I - Arsyid Silazim
17. K W R I - R. Priyo M. Ismail
18. PEWARPI - Andi Amiruddin M
19. P J I - Darwin Hulalata
20. P W F I - H.M. Sampelan
21. P W I - Tarman Azzam
22. SEPERNAS - G. Rusly
23. SERIKAT PEWARTA - Maspendi
24. SOMPRI - Yayan R.
25. SWAMI - H. Ramlan M.
26. S W I I - KRMH. Gunarso G.K. Read More ..

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum
dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan
hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat :
1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undangundang Dasar 1945;
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :
1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk
lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II
ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsipprinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3
1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4
1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5
1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6
Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III
WARTAWAN

Pasal 7
1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV
PERUSAHAAN PERS

Pasal 9
1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10
Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12
Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13
Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :
a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14
Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V
DEWAN PERS

Pasal 15
1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
f. mendata perusahaan pers;
3.Anggota Dewan Pers terdiri dari :
a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang
dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
a. organisasi pers;
b. perusahaan pers;
c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI
PERS ASING

Pasal 16
Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17
1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18
1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut
ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

PR
Edy Sudibyo

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG PERS

I. UMUM
Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.
Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3,
Ayat 1 Cukup jelas
Ayat 2
Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
Pasal 4
Ayat 1
Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.
Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.
Ayat 2
Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.
Ayat 3 Cukup jelas
Ayat 4
Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.
Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.
Pasal 5
Ayat 1
Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasuskasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
Ayat 2 Cukup jelas
Ayat 3 Cukup jelas
Pasal 6
Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.
Pasal 7
Ayat 1 Cukup jelas
Ayat 2
Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.
Pasal 8
Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9
Ayat 1
Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.
Ayat 2 Cukup jelas
Pasal 10 Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.
Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.
Pasal 11
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12
Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :
a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.
Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.
Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.
Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15
Ayat 1
Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.
Ayat 2
Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.
Ayat 3 Cukup jelas
Ayat 4 Cukup jelas
Ayat 5 Cukup jelas
Ayat 6 Cukup jelas
Ayat 7 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17
Ayat 1 Cukup jelas
Ayat 2
Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).
Pasal 18
Ayat 1 Cukup jelas
Ayat 2
Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.
Ayat 3 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887 Read More ..

Kode Etik Wartawan Indonesia (2006)

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) 2006

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan ?off the record? sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. ?Off the record? adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh
organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI)-Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)-Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK)-Dasmir Ali Malayoe
6. Federasi Serikat Pewarta-Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)-Fowa?a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)-RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)-Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBA)-Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)-Kasmarios SmHk
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)-M. Suprapto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)-Sakata Barus
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI)-Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)-A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)-Hans Max Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)-Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI)-Ismed hasan Potro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Wina Armada Sukardi
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)-Andi A. Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)-Jaja Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)-Ramses Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)-Ev. Robinson Togap Siagian-
25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)-Rusli
26. Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat- Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)-Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI)-Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII)-Gunarso Kusumodiningrat Read More ..