UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum
dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan
hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;
Mengingat :
1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undangundang Dasar 1945;
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Memutuskan :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :
1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk
lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.
BAB II
ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS
Pasal 2
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsipprinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Pasal 3
1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
Pasal 4
1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.
Pasal 5
1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.
Pasal 6
Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;
BAB III
WARTAWAN
Pasal 7
1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Pasal 8
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
BAB IV
PERUSAHAAN PERS
Pasal 9
1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
Pasal 10
Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, serta bentuk kesejahteraan lainnya.
Pasal 11
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.
Pasal 12
Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.
Pasal 13
Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :
a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
Pasal 14
Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.
BAB V
DEWAN PERS
Pasal 15
1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
f. mendata perusahaan pers;
3.Anggota Dewan Pers terdiri dari :
a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang
dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
a. organisasi pers;
b. perusahaan pers;
c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.
BAB VI
PERS ASING
Pasal 16
Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17
1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut
ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; Dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MULADI
Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II
PR
Edy Sudibyo
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
I. UMUM
Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.
Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.
Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".
Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.
Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.
Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.
Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3,
Ayat 1 Cukup jelas
Ayat 2
Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
Pasal 4
Ayat 1
Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.
Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.
Ayat 2
Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.
Ayat 3 Cukup jelas
Ayat 4
Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.
Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.
Pasal 5
Ayat 1
Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasuskasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
Ayat 2 Cukup jelas
Ayat 3 Cukup jelas
Pasal 6
Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.
Pasal 7
Ayat 1 Cukup jelas
Ayat 2
Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.
Pasal 8
Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9
Ayat 1
Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.
Ayat 2 Cukup jelas
Pasal 10 Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.
Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.
Pasal 11
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12
Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :
a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.
Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.
Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.
Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15
Ayat 1
Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.
Ayat 2
Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.
Ayat 3 Cukup jelas
Ayat 4 Cukup jelas
Ayat 5 Cukup jelas
Ayat 6 Cukup jelas
Ayat 7 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17
Ayat 1 Cukup jelas
Ayat 2
Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).
Pasal 18
Ayat 1 Cukup jelas
Ayat 2
Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.
Ayat 3 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887
Rabu, 30 April 2008
Kode Etik Wartawan Indonesia (2006)
Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) 2006
Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.
Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.
Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:
Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan ?off the record? sesuai dengan kesepakatan.
Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. ?Off the record? adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh
organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.
Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006
Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:
1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI)-Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)-Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK)-Dasmir Ali Malayoe
6. Federasi Serikat Pewarta-Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)-Fowa?a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)-RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)-Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBA)-Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)-Kasmarios SmHk
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)-M. Suprapto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)-Sakata Barus
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI)-Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)-A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)-Hans Max Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)-Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI)-Ismed hasan Potro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Wina Armada Sukardi
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)-Andi A. Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)-Jaja Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)-Ramses Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)-Ev. Robinson Togap Siagian-
25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)-Rusli
26. Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat- Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)-Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI)-Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII)-Gunarso Kusumodiningrat
Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.
Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.
Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:
Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan ?off the record? sesuai dengan kesepakatan.
Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. ?Off the record? adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh
organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.
Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006
Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:
1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI)-Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)-Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK)-Dasmir Ali Malayoe
6. Federasi Serikat Pewarta-Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)-Fowa?a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)-RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)-Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBA)-Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)-Kasmarios SmHk
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)-M. Suprapto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)-Sakata Barus
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI)-Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)-A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)-Hans Max Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)-Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI)-Ismed hasan Potro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Wina Armada Sukardi
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)-Andi A. Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)-Jaja Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)-Ramses Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)-Ev. Robinson Togap Siagian-
25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)-Rusli
26. Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat- Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)-Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI)-Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII)-Gunarso Kusumodiningrat
Minggu, 16 Maret 2008
Ardhy Basir Terbitkan Tabloid SUARA RAKYAT
Ardhy Basir Terbitkan Suara Rakyat
Kerinduan untuk menikmati suasana bekerja sebagai jurnalis tampaknya sulit dihindari oleh para mantan wartawan harian Pedoman Rakyat (Pedoman Rakyat sudah tidak terbit sejak 3 Oktober 2007). Itu terbukti dengan lahirnya tabloid baru bernama SUARA RAKYAT di Makassar. Tabloid itu diterbitkan oleh Ardhy Basir, salah seorang mantan wartawan senior harian Pedoman Rakyat.
Dengan terbitnya tabloid tersebut berarti sudah empat penerbitan yang ditelorkan mantan wartawan Harian Pedoman Rakyat, Tabloid SOROT, Tabloid SOLUSI, Majalah PROFILES, serta tabloid SUARA RAKYAT. Keempat penerbitan itu terbit di Kota Makassar.
Penerbitan Tabloid Mingguan SOROT dimotori oleh James Wehantouw, Khairil, Syafruddin (Safar), Jurlan, Muhammad Amir, dan Norma Djiddin.
Penerbitan tabloid SOLUSI dimotori oleh Arief Djasar dan beberapa teman, sedangkan rekan Sultan, bersama Indarto, Mahyudin, yang disokong oleh Dahlan Abubakar dan HL Arumahi, menerbitkan Majalah Bulanan PROFILES.
Salut atas keberanian teman-teman semua, mudah-mudahan penerbitan itu semua bisa bertahan di tengah persaingan ketat antar-media cetak di era industri dewasa ini. (asnawin)
Kerinduan untuk menikmati suasana bekerja sebagai jurnalis tampaknya sulit dihindari oleh para mantan wartawan harian Pedoman Rakyat (Pedoman Rakyat sudah tidak terbit sejak 3 Oktober 2007). Itu terbukti dengan lahirnya tabloid baru bernama SUARA RAKYAT di Makassar. Tabloid itu diterbitkan oleh Ardhy Basir, salah seorang mantan wartawan senior harian Pedoman Rakyat.
Dengan terbitnya tabloid tersebut berarti sudah empat penerbitan yang ditelorkan mantan wartawan Harian Pedoman Rakyat, Tabloid SOROT, Tabloid SOLUSI, Majalah PROFILES, serta tabloid SUARA RAKYAT. Keempat penerbitan itu terbit di Kota Makassar.
Penerbitan Tabloid Mingguan SOROT dimotori oleh James Wehantouw, Khairil, Syafruddin (Safar), Jurlan, Muhammad Amir, dan Norma Djiddin.
Penerbitan tabloid SOLUSI dimotori oleh Arief Djasar dan beberapa teman, sedangkan rekan Sultan, bersama Indarto, Mahyudin, yang disokong oleh Dahlan Abubakar dan HL Arumahi, menerbitkan Majalah Bulanan PROFILES.
Salut atas keberanian teman-teman semua, mudah-mudahan penerbitan itu semua bisa bertahan di tengah persaingan ketat antar-media cetak di era industri dewasa ini. (asnawin)
Senin, 03 Maret 2008
Pedoman Rakyat Lahir Hari Ini
Sabtu, 01-03-2008
Pedoman Rakyat Lahir Hari Ini
Oleh
M Dahlan Abubakar
Mantan wartawan Pedoman Rakyat
Pada tanggal 1 Maret 1947, harian Pedoman Rakyat (PR) pertama kali hadir di daratan Sulawesi Selatan. Hingga tahun 2000-an, hari ulang tahun terbitnya perdana surat kabar tertua di kawasan timur Indonesia itu selalu diperingati. Ucapan selamat dalam berbagai bentuk dan besarnya serta dari para mitra kerja memenuhi halaman kantor di Jl Arief Rate 29 Makassar.
Sejak dua atau tiga tahun silam, PR secara ironis, tidak mampu lagi sekadar memperingati hari ulang tahunnya sendiri dalam bentuk hanya duduk bersama. Ketika ulang ke-60 pada tahun 2007, ucapan-ucapan selamat yang terpampang di depan kantor hanya beberapa gelintir. Mitra kerja dan pejabat yang selama bertahun-tahun menjadi rekan kerja PR, tidak kelihatan lagi mengirim ucapan selamat. Tercatat, hanya dua bupati yang menyampaikan ucapan selamat. Tanda-tanda yang kurang menguntungkan.
Saya mulai bergabung dengan media ini dengan posisi 'koreponden kota', tahun 1976 dengan cara masuk yang sangat tidak lazim. Suatu hari saya mengungkapkan hasrat menjadi wartawan, saat berboncengan menggunakan motor Vespa dengan senior saya HM Fahmy Miyala.
''Kak Fahmy, bagaimana caranya agar saya bisa menjadi wartawan?,'' tiba-tiba pertanyaan ini muncul tatkala Vespa warna hijau pensiunan wartawan Kompas ini meluncur ke barat di Jl Mongisidi.
''Ok, nanti kita langsung bertemu dengan salah seorang teman saya,'' spontan juga Kak Fahmy menjawab.
Vespa terus meluncur, memotong perempatan Jl Ratulangi-Sudirman dan Mongisidi-Haji Bau, lalu membelok kiri ke Jl Mappanyukki. Di sebuah kantor tua dengan nomor 28, Kak Fahmy membelok masuk Vespa bertubuh gemuknya.
Dia berjalan di sebelah kiri, langsung ke belakang, ruang lay out PR.
''Rosadi, ini ada temanku mau jadi wartawan!,'' setengah berteriak Kak Fahmy mengagetkan Rosadi Sani (alm.) yang lagi sibuk me-lay out halaman lampiran PR untuk keesokan harinya.
Setelah berbasa-basi, menanyakan ABC jurnalistik yang saya miliki plus nyeletukan Kak Fahmy - yang tentu saja sangat mendukung saya - Rosadi langsung menugaskan saya meliput berita-berita kampus. Kampus besar kala itu selain Unhas, IKIP Ujungpandang, IAIN Alauddin, dan juga ada beberapa perguruan tinggi swasta lainnya.
Mulai saat itu, waktu saya habiskan untuk meliput berita, meski basic saya di Unhas sebagai mahasiswa. Perkembangan PR pun akrab saya ikuti. Saat itu, PR-kata orang Ambon-seng (tidak) ada lawan. Media yang terbit pagi di Makassar belum ada. Hanya pada sore hari, ada harian Tegas, yang juga waktu itu dicetak di PT Percetakan Sulawesi. Mingguan juga banyak.
Duet LE Manuhua-M Basir (keduanya almarhum) menakodai PR secara proporsional. Pak Manuhua mengurus masalah manajemen keperusahaan dan sesekali menimbrungi masalah redaksi, sementara Pak Basir mengurus total masalah redaksional. Makanya, setiap wartawan PR tahun 1977 hingga 1980, merasakan dan tahu betul bagaimana cara Pak Basir membimbing wartawan. Suatu hari saya berjalan 'kucing' (pelan-pelan) masuk kantor redaksi di Jl Andi Mappanyuki dengan harapan tak terdengar dan diketahui oleh Pak Basir. Ternyata beliau melihat kaki saya yang melangkah melewati pintu 'hempas' sepotong.
''Zendy, siapa yang masuk?,'' setengah teriak dia bertanya kepada Jayandi Putri Manuhua yang akrab disapa Zendy.
''Dahlan, Pak!,'' jawab Zendy.
''Suruh masuk!,'' pesannya.
Dalam hati saya, ke mana lagi gerangan saya harus 'terbang' ini.
''Bapak Gubernur (A Amiruddin) pagi-pagi ke Mamuju meninjau dampak gempa bumi. Tidak ada wartawan Pedoman Rakyat yang ikut bersama beliau. Kau... sekarang juga pergi ke Mamuju. Ini minta dana di bagian keuangan. Sudah!,'' perintahnya.
Perintah harus dilaksanakan. Tidak ada ''anu...'' dan sebagainya. Apalagi kompromi. Setelah M Basir meninggal dunia, gaya kerja seperti itu tiada lagi.
Kehilangan
Kisah itu sengaja saya angkat untuk sekadar mengenang, betapa PR telah hadir sebagai panggung informasi di Sulawesi Selatan seperti yang selalu dikemukakan Prof Dr Anwar Arifin. Diakui atau tidak, media ini telah menjadikan dirinya bagaikan 'lembaga pendidikan' bagi para wartawan. Banyak alumninya berkiprah sukses di berbagai media. Ada yang diterima di Kompas, Surya, bahkan beberapa di antaranya kini menjadi wartawan Tribun Timur.
Masalah yang kemudian muncul adalah ketika para seniornya satu demi satu 'gugur', titik-titik embun keprihatinan terhadap media ini mulai mengemuka. Saat LE Manuhua menghembuskan napasnya yang terakhir di RS Hikmah tahun 2004, keprihatinan saya pun kian besar. Bagaimana nasib media ini pasca almarhum? Soalnya, beliau tidak sempat mempersiapkan 'putra mahkota' yang mampu menerima titisan manajemen yang telah dia anut selama hidupnya. Apalagi kondisi sebagai perusahaan keluarga dengan para pemegang saham statis.
PR punya nama besar. PR adalah koran perjuangan. Begitu orang selalu berkomentar. Prof Dr H Halide termasuk salah seorang 'loper' media ini, ketika PR dicetak dan diedarkan dalam bentuk stensilan-dan sembunyi-sembunyi--pada masa Revolusi Fisik dari markasnya di Lajangiru (Jl G Merapi sekarang). Menurut Halide, dia enjoy saja disuruh mengedarkan stensilan itu.
''Kalau pun ditangkap Belanda, kita masih kecil. Belum tahu apa-apa,'' Halide mengenang, di kediamannya 24 Februari 2008 malam .
Tanda-tanda 'pejuang tua' ini mulai tertatih-tatih, ketika pada usianya yang ke-60 hanya mampu diperingati dengan gumaman doa belaka dari orang-orang yang mencintainya. Doa yang sangat tulus di tengah keprihatinan yang sangat mendalam. Sementara, persoalan manajemen dan finansial yang tak berkesudahan kian susah dipecahkan. Akhir-akhir ini pejuang tua ini menghadapi masalah internal yang kian sulit. Disharmoni internal antarpemegang saham mulai menguat.
Hingga hari ini, PR praktis sudah sekitar empat atau lima bulan tidak lagi menemui pembacanya. Upaya menerbitkannya bukan tidak ada, tetapi, kapal ini telanjur oleng berat. Saya tidak tahu, apakah masih bisa bertahan tidak karam? Sementara anak buahnya sudah pada menyelamatkan diri masing-masing mencari dan menjadi nakoda kapal baru. Banyak orang kehilangan dengan absennya PR di tengah jalan dan mengunjungi rumah-rumah pelanggan setianya.
Saya teringat tulisan Will Irwin yang mendeskripsikan dahsyatnya gempa bumi yang melanda Kota San Fransisco tahun 1906. Irwin kenal betul kota itu. Dari jarak 3.000 mil dia melahirkan sebuah tulisan jurnalistik bersejarah yang mengetuk batin setiap pembacanya. Reportasenya bertajuk The City That Was (Kota telah berlalu) yang menandakan San Fransisco menjadi kota mati. Akankah PR akan senasib dengan Kota San Fransisco seperti dalam tulisan Irwin itu? Akankah PR mampu bangkit lagi seperti Kota San Fransisco yang pernah hancur itu? Yang pasti, hari ini ulang tahun PR, tetap akan diperingati, meski mungkin tidak semarak dan dihadiri banyak personelnya dulu.
keterangan:
-artikel ini dimuat di Harian Tribun Timur, Makassar, 1 Maret 2008
Pedoman Rakyat Lahir Hari Ini
Oleh
M Dahlan Abubakar
Mantan wartawan Pedoman Rakyat
Pada tanggal 1 Maret 1947, harian Pedoman Rakyat (PR) pertama kali hadir di daratan Sulawesi Selatan. Hingga tahun 2000-an, hari ulang tahun terbitnya perdana surat kabar tertua di kawasan timur Indonesia itu selalu diperingati. Ucapan selamat dalam berbagai bentuk dan besarnya serta dari para mitra kerja memenuhi halaman kantor di Jl Arief Rate 29 Makassar.
Sejak dua atau tiga tahun silam, PR secara ironis, tidak mampu lagi sekadar memperingati hari ulang tahunnya sendiri dalam bentuk hanya duduk bersama. Ketika ulang ke-60 pada tahun 2007, ucapan-ucapan selamat yang terpampang di depan kantor hanya beberapa gelintir. Mitra kerja dan pejabat yang selama bertahun-tahun menjadi rekan kerja PR, tidak kelihatan lagi mengirim ucapan selamat. Tercatat, hanya dua bupati yang menyampaikan ucapan selamat. Tanda-tanda yang kurang menguntungkan.
Saya mulai bergabung dengan media ini dengan posisi 'koreponden kota', tahun 1976 dengan cara masuk yang sangat tidak lazim. Suatu hari saya mengungkapkan hasrat menjadi wartawan, saat berboncengan menggunakan motor Vespa dengan senior saya HM Fahmy Miyala.
''Kak Fahmy, bagaimana caranya agar saya bisa menjadi wartawan?,'' tiba-tiba pertanyaan ini muncul tatkala Vespa warna hijau pensiunan wartawan Kompas ini meluncur ke barat di Jl Mongisidi.
''Ok, nanti kita langsung bertemu dengan salah seorang teman saya,'' spontan juga Kak Fahmy menjawab.
Vespa terus meluncur, memotong perempatan Jl Ratulangi-Sudirman dan Mongisidi-Haji Bau, lalu membelok kiri ke Jl Mappanyukki. Di sebuah kantor tua dengan nomor 28, Kak Fahmy membelok masuk Vespa bertubuh gemuknya.
Dia berjalan di sebelah kiri, langsung ke belakang, ruang lay out PR.
''Rosadi, ini ada temanku mau jadi wartawan!,'' setengah berteriak Kak Fahmy mengagetkan Rosadi Sani (alm.) yang lagi sibuk me-lay out halaman lampiran PR untuk keesokan harinya.
Setelah berbasa-basi, menanyakan ABC jurnalistik yang saya miliki plus nyeletukan Kak Fahmy - yang tentu saja sangat mendukung saya - Rosadi langsung menugaskan saya meliput berita-berita kampus. Kampus besar kala itu selain Unhas, IKIP Ujungpandang, IAIN Alauddin, dan juga ada beberapa perguruan tinggi swasta lainnya.
Mulai saat itu, waktu saya habiskan untuk meliput berita, meski basic saya di Unhas sebagai mahasiswa. Perkembangan PR pun akrab saya ikuti. Saat itu, PR-kata orang Ambon-seng (tidak) ada lawan. Media yang terbit pagi di Makassar belum ada. Hanya pada sore hari, ada harian Tegas, yang juga waktu itu dicetak di PT Percetakan Sulawesi. Mingguan juga banyak.
Duet LE Manuhua-M Basir (keduanya almarhum) menakodai PR secara proporsional. Pak Manuhua mengurus masalah manajemen keperusahaan dan sesekali menimbrungi masalah redaksi, sementara Pak Basir mengurus total masalah redaksional. Makanya, setiap wartawan PR tahun 1977 hingga 1980, merasakan dan tahu betul bagaimana cara Pak Basir membimbing wartawan. Suatu hari saya berjalan 'kucing' (pelan-pelan) masuk kantor redaksi di Jl Andi Mappanyuki dengan harapan tak terdengar dan diketahui oleh Pak Basir. Ternyata beliau melihat kaki saya yang melangkah melewati pintu 'hempas' sepotong.
''Zendy, siapa yang masuk?,'' setengah teriak dia bertanya kepada Jayandi Putri Manuhua yang akrab disapa Zendy.
''Dahlan, Pak!,'' jawab Zendy.
''Suruh masuk!,'' pesannya.
Dalam hati saya, ke mana lagi gerangan saya harus 'terbang' ini.
''Bapak Gubernur (A Amiruddin) pagi-pagi ke Mamuju meninjau dampak gempa bumi. Tidak ada wartawan Pedoman Rakyat yang ikut bersama beliau. Kau... sekarang juga pergi ke Mamuju. Ini minta dana di bagian keuangan. Sudah!,'' perintahnya.
Perintah harus dilaksanakan. Tidak ada ''anu...'' dan sebagainya. Apalagi kompromi. Setelah M Basir meninggal dunia, gaya kerja seperti itu tiada lagi.
Kehilangan
Kisah itu sengaja saya angkat untuk sekadar mengenang, betapa PR telah hadir sebagai panggung informasi di Sulawesi Selatan seperti yang selalu dikemukakan Prof Dr Anwar Arifin. Diakui atau tidak, media ini telah menjadikan dirinya bagaikan 'lembaga pendidikan' bagi para wartawan. Banyak alumninya berkiprah sukses di berbagai media. Ada yang diterima di Kompas, Surya, bahkan beberapa di antaranya kini menjadi wartawan Tribun Timur.
Masalah yang kemudian muncul adalah ketika para seniornya satu demi satu 'gugur', titik-titik embun keprihatinan terhadap media ini mulai mengemuka. Saat LE Manuhua menghembuskan napasnya yang terakhir di RS Hikmah tahun 2004, keprihatinan saya pun kian besar. Bagaimana nasib media ini pasca almarhum? Soalnya, beliau tidak sempat mempersiapkan 'putra mahkota' yang mampu menerima titisan manajemen yang telah dia anut selama hidupnya. Apalagi kondisi sebagai perusahaan keluarga dengan para pemegang saham statis.
PR punya nama besar. PR adalah koran perjuangan. Begitu orang selalu berkomentar. Prof Dr H Halide termasuk salah seorang 'loper' media ini, ketika PR dicetak dan diedarkan dalam bentuk stensilan-dan sembunyi-sembunyi--pada masa Revolusi Fisik dari markasnya di Lajangiru (Jl G Merapi sekarang). Menurut Halide, dia enjoy saja disuruh mengedarkan stensilan itu.
''Kalau pun ditangkap Belanda, kita masih kecil. Belum tahu apa-apa,'' Halide mengenang, di kediamannya 24 Februari 2008 malam .
Tanda-tanda 'pejuang tua' ini mulai tertatih-tatih, ketika pada usianya yang ke-60 hanya mampu diperingati dengan gumaman doa belaka dari orang-orang yang mencintainya. Doa yang sangat tulus di tengah keprihatinan yang sangat mendalam. Sementara, persoalan manajemen dan finansial yang tak berkesudahan kian susah dipecahkan. Akhir-akhir ini pejuang tua ini menghadapi masalah internal yang kian sulit. Disharmoni internal antarpemegang saham mulai menguat.
Hingga hari ini, PR praktis sudah sekitar empat atau lima bulan tidak lagi menemui pembacanya. Upaya menerbitkannya bukan tidak ada, tetapi, kapal ini telanjur oleng berat. Saya tidak tahu, apakah masih bisa bertahan tidak karam? Sementara anak buahnya sudah pada menyelamatkan diri masing-masing mencari dan menjadi nakoda kapal baru. Banyak orang kehilangan dengan absennya PR di tengah jalan dan mengunjungi rumah-rumah pelanggan setianya.
Saya teringat tulisan Will Irwin yang mendeskripsikan dahsyatnya gempa bumi yang melanda Kota San Fransisco tahun 1906. Irwin kenal betul kota itu. Dari jarak 3.000 mil dia melahirkan sebuah tulisan jurnalistik bersejarah yang mengetuk batin setiap pembacanya. Reportasenya bertajuk The City That Was (Kota telah berlalu) yang menandakan San Fransisco menjadi kota mati. Akankah PR akan senasib dengan Kota San Fransisco seperti dalam tulisan Irwin itu? Akankah PR mampu bangkit lagi seperti Kota San Fransisco yang pernah hancur itu? Yang pasti, hari ini ulang tahun PR, tetap akan diperingati, meski mungkin tidak semarak dan dihadiri banyak personelnya dulu.
keterangan:
-artikel ini dimuat di Harian Tribun Timur, Makassar, 1 Maret 2008
Sabtu, 01 Maret 2008
Koran Perjuangan
Koran Perjuangan
(Mengenang Harian Pedoman Rakyat)
Oleh : Asnawin
Hari ini 61 tahun lalu
Engkau hadir
Di tengah masa pergolakan
Di saat rakyat Indonesia sedang berjuang
Mempertahankan kemerdekaan
Hari ini 61 tahun lalu
Engkau hadir
Sebagai koran perjuangan
Media penghubung
Antara rakyat dengan penguasa
Hari ini 61 tahun lalu
Engkau hadir
Memberikan pencerahan
Kepada rakyat
Kepada bangsa Indonesia
Hari ini 61 tahun lalu
Engkau hadir
Memberikan pedoman
Kepada rakyat
Kepada bangsa Indonesia
Hari ini 61 tahun lalu
Engkau hadir
Sebagai cahaya terang
Di tengah kegelapan dan kesamaran
Ketika rakyat membutuhkanmu
Hari ini 61 tahun kemudian
Engkau tak hadir lagi
Engkau menghilang
Entah kemana
Entah sampai kapan
Makassar, 1 Maret 2008
(Mengenang Harian Pedoman Rakyat)
Oleh : Asnawin
Hari ini 61 tahun lalu
Engkau hadir
Di tengah masa pergolakan
Di saat rakyat Indonesia sedang berjuang
Mempertahankan kemerdekaan
Hari ini 61 tahun lalu
Engkau hadir
Sebagai koran perjuangan
Media penghubung
Antara rakyat dengan penguasa
Hari ini 61 tahun lalu
Engkau hadir
Memberikan pencerahan
Kepada rakyat
Kepada bangsa Indonesia
Hari ini 61 tahun lalu
Engkau hadir
Memberikan pedoman
Kepada rakyat
Kepada bangsa Indonesia
Hari ini 61 tahun lalu
Engkau hadir
Sebagai cahaya terang
Di tengah kegelapan dan kesamaran
Ketika rakyat membutuhkanmu
Hari ini 61 tahun kemudian
Engkau tak hadir lagi
Engkau menghilang
Entah kemana
Entah sampai kapan
Makassar, 1 Maret 2008
Langganan:
Postingan (Atom)