Sosialisasi Empat Konsensus MPR RI, Iqbal Parewangi Gandeng Aisyiyah

SOSIALISASI. Senator DPD RI asal Sulsel, Iqbal Parewangi (pakai kopiah duduk sebelah kiri) mendengarkan pandangan dan masukan peserta Sosialisasi Empat Konsensus MPR RI, di Gedung Pusat Dakwah Islam Kota Makassar, Jumat, 25 September 2015. (ist)

Muktamar Muhammadiyah 2015 Harus Punya “Dentuman”

Dari kiri ke kanan: akademisi/praktisi politik Mahmud Nuhung, Sekretaris Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulsel Abdillah Mustari, akademisi Unhas Adi Suryadi Culla, Anggota DPD RI Iqbal Parewangi, (paling kiri) didampingi Koordinator Bidang Syiar, Humas, dan Dokumentasi Panitia Penerima Muktamar ke-47 Muhammadiyah dan Aisyiyah, Husni Yunus, pada dialog publik, di Makassar, Kamis, 30 April 2015. (Foto: Asnawin)

Pilpres 2014: Dua Belas Daerah di Sulsel Rawan Konflik

Dua belas daerah di Sulsel dianggap rawan konflik pada Pilpres 2014, karena di daerah ini sering kali terjadi kecurangan namun tidak diselesaikan oleh pihak penyelenggara. Ke-12 daerah yang rawan konflik itu adalah Makassar, Gowa, Pangkep, Tana Toraja, Maros, Bulukumba, Takalar, Soppeng, Luwu, Palopo, Wajo, dan Bone. Daerah ini dianggap rawan berdasarkan hasil pemantauan pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah, dan pemilu legislatif, baru-baru ini.

Politisi Religius dan Berjiwa Muda

Usia boleh tua, tetapi semangat harus tetap muda. Ucapan itulah yang sering dilontarkan Drs H Ambas Syam MS, politisi senior Partai Golkar Sulsel yang selama empat periode lamanya menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Sulsel (1992-1997, 1997-1999, 1999-2004, dan 2004-2009). (Foto: Asnawin)

Kampanye Ala Caleg PKB Takalar (1):

CALEG PKB Takalar, Hasdar Sikki (berdiri), foto bersama salah seorang anak dari Karaeng Polongbangkeng, Alimuddin Karaeng Kawang (duduk paling kiri), Nursiah Daeng Ringgi (duduk tengah), dan Diana Karaeng Pati, di Desa Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Ahad, 30 Maret 2014. (Foto: Asnawin)

Politik Harus Berkarakter dan Beretika

Calon legislator DPRD Kota Makassar Dapil 4 (Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala), Syahrir Badaruddin, mengatakan, politik harus berkarakter dan beretika. Dalam politik, kalkulasi politik untuk merebut kekuasaan atau untuk mendapatkan sesuatu, tidak selalu harus didahulukan. Seorang politisi, harus memiliki karakter yang kuat dan bekerja sesuai amanah rakyat dan untuk kepentingan rakyat banyak. (Foto: Asnawin)

Hasdar Sikki: Kebutuhan Rakyat Takalar Banyak Yang Terabaikan

COBA WARTAWAN. Pada Hari Pers Nasional (HPN) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Hasdar Sikki keluar sebagai juara pertama Lomba Karya Jurnalistik lewat tulisannya yang berjudul: “Butir-butir Garam Takalar, Bisa Menjadi Kristal-kristal Berlian”. Hasdar Sikki kini maju sebagai calon legislator DPRD Takalar periode 2014-2019. (Foto: Asnawin)

Konvensi Demokrat di Makassar Bukti Golkar Sukses

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat yang digelar di Makassar merupakan bentuk keberhasilan Golkar. Dia mengatakan, perebutan suara di Sulsel oleh capres lain adalah bukti keberhasilan Golkar yang mendorong Sulsel jadi barometer politik di Indonesia. Golkar hebat di sini makanya sekarang semua capres dari partai lain berebut hati rakyat sini. (Foto: Asnawin)

Iqbal Parewangi Dari Nomor 2 ke Nomor 17

AM IQBAL PAREWANGI yang mendapat nomor urut 2 sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2014-2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan, kemungkinan akan berganti nomor urut menjadi nomor urut 17, jika wacana perubahan nomor urut yang dimulai dari nomor urut 16 diterapkan oleh KPU Pusat. (Foto: Asnawin)

Irman Yasin Limpo Lebih Pintar Dibandingkan Syahrul

TOKOH Muhammadiyah Sulsel, KH Djamaluddin Amien, menilai Irman Yasin Limpo (calon Walikota Makassar) lebih pintar dibandingkan Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulsel). Pernyataan itu dilontarkan ketika calon Wakil Walikota Makassar, Busrah Abdullah, berkunjung ke rumahnya, Selasa, 13 Agustus 2013. (int)

Walikota Makassar Tidak Kampanyekan Danny Pomanto

BUKAN KAMPANYE. Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengaku tidak mengampanyekan Dani Pomanto sebagai calon Walikota Makassar periode 2012-2108, tetapi hanya menginformasikan tentang figur Dani Pomanto kepada masyarakat luas, khususnya para wisudawan ASMI Publik dan wisudawan STIM Publik Makassar, di Hotel Swissbell-Inn, Pannakukang Mas, Makassar, Rabu, 19 Juni 2013. (Foto: Asnawin)

Sanusi Karateng-Andi Surya Agraria Minta Restu Masyarakat Wajo

SALAM KOMANDO. Sanusi Karateng (kanan) salam komando dengan Andi Surya Agraria pada acara wisuda bersama STIA Prima, STKIP Prima, STIP Prima, Akbid Prima, dan PPs STIA Prima, di kampus Perguruan Rimaggalatung, Sengkang, Kabupaten Wajo, Senin, 27 Mei 2013. (Foto: Asnawin)

Ingin Menjadi Penyeimbang di DPRD Makassar

CALEG PPP. Syahrir Badaruddin, salah seorang calon legislator DPRD Kota Makassar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ingin menjadi penyeimbang antara legislatif dengan eksekutif, dengan bermodalkan pendidikan (sekarang kuliah S3) dan berbagai pengalaman. "Pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman para legislator harus seimbang dengan eksekutif, agar mereka bisa saling bersinerji dengan baik dan berkualitas," katanya. (Foto: Asnawin)

Sulsel Butuh Figur Sayang

FOTO BERSAMA. Penasihat Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Sulsel, Frans Thioris (keempat dari kanan) diapit oleh Presiden PDK, Sayuti Asyathri (ketiga dari kanan) dan Ketua PDK Sulsel HM Adil Patu (keempat dari kiri), serta pengurus PDK lainnya, berfoto bersama pada pertemuan di Makassar, Oktober 2012. (ist)

Ilham Menang Aklamasi pada Musda Demokrat Sulsel

Ilham Menang Aklamasi
- Pimpin Demokrat Sulsel

Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Sabtu, 04-12-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=57408

MAKASSAR, UPEKS—Ilham Arief Sirajuddin melenggang tanpa tanding pada pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel. Pada tahapan pemilihan bakal calon dalam Musyawarah Daerah II DPD Demokrat Sulsel di Hotel Singgasana, Jumat malam, 3 Desember 2010, ia memperoleh suara mayoritas 23 suara dari 26 suara yang diperebutkan.

Sisanya satu suara direbut Andi Nawir Pasinringi, satu suara milik A Reza Ali, dan satu lainnya dinyatakan tidak sah. Dengan demikian Ilham, yang saat ini menjabat Walikota Makassar, dinyatakan menang secara aklamasi.

Pada musda itu juga telah ditetapkan tim formatur, yaitu Ketua Ilham Arief Sirajuddin, Sekretaris Ir Muh Jafar Hafsah (mewakili unsur DPP), Anggota Syamsul Mappareppa (Plt Ketua DPD Sulsel), dan Andi Janwar Jaury Darwis (DPC Makassar), Hamid (DPC Wajo), dan Andi Rahman Rahim (DPC Bone) .

Sementara itu, sebelum proses pemilihan kandidat ketua lainnya, Andry Arief Bulu menerima tawaran koalisi dari Ilham. Ia ditawari posisi sekretaris.

Kubu Andi Nawir Walk Out

Sementara, kandidat ketua lainnya Andi Nawir Pasinringi beserta pendukungnya sempat melakukan walk out. Pasalnya, pada pembahasan tata tertib Musyawarah Daerah (Musda), tiga kabupaten yang memiliki kepengurusan ganda tidak boleh diikutkan. Padahal, pengurus yang tidak diakui oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) itu diklaim sebagai pendukungnya. Sedangkan, pengurus yang diakui DPP berpihak sebagai pendukung Ilham. Tiga kabupaten dengan dualisme kepengurusan itu, antara lain, DPC Gowa, Luwu Timur, dan Toraja.

Kubu Andi Nawir yang walk out, antara lain, DPC Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Barru, Pinrang, Palopo, Sinjai, Soppeng, Toraja Utara dan Bone. Sehingga, pembahasan tata tertib hanya diikuti oleh 13 DPC yakni Sinjai, Toraja, Sidrap, Lutra, Luwu, Gowa, Pangkep, Wajo, Makassar, Lutim, Maros, Parepare, dan Jeneponto. Disamping itu, adapula DPP dan DPD.

Meskipun 11 DPC kubu Andi Nawir walk out, sidang pembahasan rapat komisi tetap dilanjutkan. Rapat masih kuorum karena telah dihadiri 13 DPC ditambah DPD dan DPP. Sehingga, Musda tetap sah untuk dilanjutkan.

15 pengurus yang tetap mengikuti sidang diklaim sebagai pendukung Ilham. Sedangkan, persyaratan agar calon bisa aklamasi yakni harus mengantongi 14 suara dari 26 suara yang diperebutkan. Sehingga, bisa dipastikan jika Ilham akan memimpin Partai Demokrat.

Ketua DPC Pangkep Luthfi Hanafi, mengatakan, jika Andi Nawir tidak datang hingga pendaftaran kandidat, tentunya hanya Ilham saja yang maju sebagai calon. Andry Arief Bulu tidak akan ikut bertarung karena telah memutuskan untuk berkoalisi dengan Ilham.

“Kalau tidak ada kandidat lain yang maju, tentunya pak Ilham menjadi calon tunggal. Ditambah lagi dukungan sekira 15 suara dari 13 DPC ditambah DPD dan DPP itu sudah memenuhi syarat untuk aklamasi,” ujarnya.
Sementara, Andry mengatakan, ia memiliki visi dan misi yang sama dengan Ilham untuk membesarkan Partai Demokrat. Sehingga, ia memutuskan untuk bekerja secara bersama-sama mewujudkan hasil Kongres Demokrat untuk mencapai 30% perolehan suara di pemilu mendatang.

“Saya rasa sah-sah saja. Yang terpenting di Demokrat bukan siapa menang atau kalah, tapi bagaimana kita mengabdi untuk rakyat,” ujarnya.

Anas Arahkan Mufakat

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengisyaratkan kepada semua peserta Musyawarah Daerah (Musda) II Demokrat, agar dalam memilih ketua, mengutamakan musyawarah mufakat. Setelah tidak ada kesepakatan untuk aklamasi penuh, barulah mekanisme kedua digunakan. Yakni, masing-masing kandidat maju bertarung.

“Semua kandidat kita ajak bertemu dan diskusi untuk kepentingan partai. Tentunya, harapan kita musyawarah mufakat,” ujarnya usai membuka Musda II DPD Partai Demokrat Sulsel di Hotel Singgasana, Jumat (3/12).

Anas mengungkapkan, sebagai Ketua Umum ia tidak akan mengintervensi proses pemilihan. Ia hanya sekadar memberi masukan, opsi mana yang akan dipilih oleh masing-masing kandidat. Yang terpenting, siapapun yang terpilih nantinya, tidak akan menimbulkan perpecahan di internal partai.

“Masing-masing kandidat silahkan bertemu untuk melakukan pembicaraan khusus, apakah tetap mau opsi satu atau opsi kedua. Kedua opsi itu tetap jalur yang benar dalam proses musda,” terangnya.

Anas berharap, siapapun yang terpilih, harus bisa membawa kepentingan demokrat dan kepentingan bangsa. Sehingga, musda kedua menjadi momentum yang kokoh bagi Partai Demokrat di Sulsel untuk menyongsong masa depan yang makin menjanjikan.

“Sampai saat ini tiga kandidat yang cukup serius untuk maju. Klaim dukungan mereka laporannya sampai ke DPP. Tetapi, kami harapkan bagaimana kolaborasinya sehingga diakhir menyatu dalam tim besar. Saling mendukung dan menopang seperti yang kita harapkan,” urainya.

Menurutnya, Sulsel merupakan daerah yang sangat penting bukan hanya di Kawasan Timur Indonesia (KTI), tapi sangat strategis di seluruh Indonesia. Demokrat di Sulsel mengambil prakarsa, peran, dan tanggungjawab yang makin besar bagi kemajuan daerah.

“Yang terpenting bagaimana kesejahteraan rakyat. Sehingga, Pemilu nanti mendapat tambahan energi berupa dukungan dan kepercayaan rakyat. Itu saya sebut sebagai prestasi awal yang akan menjadi landasan yg kokoh bagi Partai Demokrat,” ungkapnya.

Di samping itu, hasil musda mengambil pilihan yang memastikan Partai Demokrat bisa berperan dan mengambil tanggung jawab serius. Menjaga sungguh-sungguh soliditas internal partai, menampilkan diri sebagai partai yang maju, modern, kuat, dan dicintai rakyat di Sulsel.

“Kami di DPP memang dengan seksama memantau perkembangan persiapan musda. Melihat, musda mendapat perhatian luas dari masyarakat. Rakyat di Sulsel menaruh harapan besar bagi keluarga partai Demokrat untuk memberi warna pembangunan, jalan pemerintah, jalan setiap ikhtiar martabat hidup di Sulsel,” pungkasnya. (mg09-mg2/aka-dul/E)


[Blog http://pedomanrakyat.blogspot.com/ berisi berita, artikel, feature, dan beragam informasi. Terima kasih atas kunjungan dan komentar anda.]

Gubernur Sulsel Belum Berpikir Dua Periode

Gubernur Sulsel Belum Berpikir Dua Periode

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengaku belum memikirkan menjadi gubernur selama dua periode. Dia mengaku masih fokus melaksanakan program pemerintah provinsi Sulsel hingga 2013 mendatang.

''Saya tidak pernah pikirkan dua periode. Saya hanya pikirkan kerja untuk Sulsel. Satu periode saja belum baik. Saya profesional pamong praja,'' kata Syahrul dalam sambutannya pada acara pelepasan Safari Jurnalistik PWI Sulsel, di Baruga Sangiaseri Gubernuran, Makassar, Senin, 4 Oktober 2010.

Akhir-akhir ini pemberitaan mengenai persaingan antara Syahrul Yasin Limpo dengan Ilham Arif Sirajuddin (Walikota Makassar) sebagai calon gubernur Sulsel periode 2013-2018, cukup santer di media massa Sulsel.

Ilham Arif Sirajuddin adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar Kota Makassar dan juga mantan Ketua Umum DPD I Partai Golkar Sulsel. Jabatan tersebut kini diduduki Syahrul Yasin Limpo. Ilham kini disebut-sebut sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat Sulsel.

''Saat ini saya hanya pikirkan kerja untuk Sulsel, walaupun 2013 tidak lama lagi,'' kata Syahrul seraya tersenyum. (asnawin)


[Blog ini berisi berita, artikel, feature, dan beragam informasi. Terima kasih atas kunjungan dan komentar anda.]

PDIP: SBY Bikin Kacau Pikiran Masyarakat

keterangan gambar : Eva Kusuma Sundari

Harian Fajar (www.fajar.co.id)
Jmat, 22 Januari 2010

CENTURYGATE
PDIP: SBY Bikin Kacau Pikiran Masyarakat

JAKARTA -- Fraksi PDI Perjuangan melihat skenario-skenario pelemahan kerja Pansus Angket Centurygate dalam membuka tabir gelap skandal yang merugikan negara triliunan rupiah.

"Ada dua strategi, entah sebagai pelemahan atau pengalihan. Pertama, dari dalam komposisi di pansus. Beberapa anggota Pansus yang tidak pernah berbicara substansi, hal-hal yang sifatnya memancing dan orang menjadi megalokasikan energinya tidak pada substansi," ujar anggota Pansus dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan RMOL, di gedung DPR, Kamis 21 Januari.

Untuk skenario pelemahan kedua, terlihat dari upaya pihak tertentu mengangkat kasus-kasus korupsi lama yang diduga melibatkan anggota Pansus, seperti menimpa Ganjar Pranowo (F-PDIP-) dan Andi Rahmat (F-PKS). Lalu, wacana yang dikembangkan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) yang berencana menggugat tiga partai yang sah di Orde Baru.

Ada lagi, lanjut Eva, saat Presiden SBY berbicara soal adu domba. Menurut Eva, sangat lucu kalau Presiden bisa diadu domba dalam hal pergantian kabinet. Apalagi itu adalah wilayah prerogatif Presiden.

"Harusnya dia tidak langsung merespon, menjudge, masyarakat menjadi kacau pemikirannya. Itu kan prerogatif presiden, mau diganti mau disembelih, jangan terganggu kalau dipancing orang. Yang saya sesalkan, presiden selalu bereaksi terhadap sesuatu yang sifatnya aksesoris," ujar Eva dengan logat khasnya. (ald/RM)

[Berita & Pendidikan]

Cerita Jusuf Kalla tentang Bank Century

Thursday, November 26, 2009

Cerita Jusuf Kalla tentang Bank Century

Ask the Tribun Timur Editor
Sumber: http://www.tribun-timur.com/read/artikel/59796
Cerita Jusuf Kalla tentang Bank Century
Catatan Dahlan, wartawan Tribun
Rabu, 25 November 2009 | 01:02 WITA

13 November 2008. Pagi. Bank Century kolaps, bangkrut. Bank itu kalah kliring. Sore harinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama rombongan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, terbang menuju Washington, Amerika Serikat, untuk menghadiri pertemuan G-20.

Sri Mulyani melaporkan kondisi Bank Century kepada SBY, 14 November. Hari itu juga, Sri Mulyani kembali ke Tanah Air. Tiba 17 November. Keadaan gawat. Sejumlah tindakan genting harus diambil.
Sejumlah rapat dengan Gubernur Bank Indonesia ketika itu, Boediono, harus segera digelar.

***

PUKUL 03.30 waktu Jakarta, Rabu, 26 November 2008. Udara terasa dingin. Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sepi. Pesawat Airbus A330-341 mendarat dengan mulus.
Setelah melewati penerbangan meletihkan 30 jam dari Lima, Peru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan rombongan turun dari pesawat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut SBY dan rombongan di tangga pesawat. Kalla bukan hanya siap menyambut, melainkan juga siap melaporkan perkembangan di Tanah Air selama presiden ke luar negeri.

Selama SBY melakukan misi 16 hari di luar negeri (ke Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, dan Peru), Kalla memimpin negara dan pemerintahan. Karena itu, ia segera melaporkan perkembangan di Tanah Air begitu pemberi mandat tiba.

Banyak yang dilaporkan. Salah satunya soal Bank Century. Ia melaporkan bagaimana Sri Mulyani dan Boediono menangani Bank Century.

Kalla juga melaporkan, "Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert Tantular (pemilik Bank Century). Ini perampokan."

"Baik, baik ...," begitu reaksi presiden seperti dikutip Kalla ketika menceritakan kisah tersebut di Studio Trans Kalla, Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (24/11).

Kalla terlihat lebih gemuk. Berat badannya naik dua kilo sejak lepas dari kesibukan sebagai wakil presiden, 20 Oktober lalu.

Dengan air muka yang cerah, Kalla berkata: "Sekarang tanggal 24 (November). Besok tanggal 25, persis setahun ketika Ani (Sri Mulyani) dan Boediono melaporkan Bank Century di kantor saya."

***

ISTANA Wakil Presiden RI, Jakarta, pukul 16.00 WIB, Selasa, 25 November 2008. Kalla ingat persis tanggal ini, lengkap dengan harinya.

Ketika itu, ditemani stafnya masing-masing, Sri Mulyani dan Boediono melapor kepadanya mengenai Bank Century. Mereka harus melapor ke wapres karena presiden sedang di luar negeri. Pemilu presiden masih setahun lagi dan hubungan SBY-Kalla masih mesra.

"Apa? Bantuan? Kenapa harus dibantu. Ini perampokan," kata Kalla dengan suara keras ketika Sri Mulyani dan Boediono melaporkan "upaya penyelamatan" Bank Century.

Belum ada yang menduga bahwa kelak Boediono akan berpasangan dengan SBY, dan menang. Kalla adalah bos ketika itu.

Menurut Kalla, kedua pejabat itu melaporkan bahwa Bank Century menghadapi masalah besar. Masalah muncul karena krisis ekonomi global. Karena itu, Bank Century harus dibantu pemerintah dengan cara mengucurkan dana bailout (talangan).

Bila tidak dibantu, demikian kedua pejabat itu meyakinkan Kalla, masalah Bank Century akan berimbas ke bank-bank lainnya. Pada akhirnya, perekonomian nasional akan oleng.

"Saya tidak setuju dengan pandangan itu. Krisis itu menghantam banyak orang. Masak ada badai cuma satu rumah yang kena. Tidak. Bila hanya Bank Century yang kena, itu bukan krisis. Yang bermasalah adalah Bank Century dan itu bukan karena krisis melainkan karena uang bank itu dirampok pemiliknya sendiri. Ini perampokan!" Kalla berteriak dengan keras.

"Lapor ke polisi," perintah Kalla kepada Sri Mulyani dan Boediono. "Sangat jelas, ini perampokan. Jangan berikan dana talangan."

Sri Mulyani dan Boediono tidak berani. Bahkan mereka sempat bertanya, pasal apa yang akan dikenakan.

"Itu urusan polisi. Pokoknya ini perampokan," teriak Kalla lagi.

Karena melihat Sri Mulyani dan Boediono tidak menunjukkan gelagat akan memproses kasus ini secara hukum, Kalla lalu mengambil handphone-nya, menelepon Kapolri Bambang Hendarso Danuri.

"Tangkap Robert Tantular...," teriaknya kepada Kapolri. Setelah menjelaskan secara singkat latar belakangan masalah, Kalla memerintahkan, "Tangkap secepatnya".

"Saya tidak tahu pasal apa yang harus dikenakan. Ini perampokan, tangkap. Soal pasal urusan polisi," cerita Kalla sambil tertawa.

Dua jam kemudian, Kapolri menelepon. Robert Tantular telah ditangkap oleh tim yang dipimpin Kabareskrim Susno Duaji.

Mengingat kecepatan polisi bertindak, dengan nada berkelakar, Kalla mengatakan, polisi itu baik asal diperintah untuk tujuan kebaikan.

***

DI ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 3 September 2009, Robert Tantular diadili. Ketika membacakan duplik, pengacaranya, Bambang Hartono, memprotes Kalla.
Ia menilai Kalla telah mengintervensi hukum karena memerintahkan Kapolri untuk menangkap kliennya.

"Tindakan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia," protes sang pengacara.

Menurut Bambang, penangkapan Robert Tantular tidak memiliki dasar hukum. Ia mengutip Boediono: "Pak Boediono selaku Gubernur BI mengatakan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan karena tidak ada dasar hukumnya."

Mendengar protes pengacara itu, Kalla memberikan reaksi keras. Bahkan terus terang ia mengaku sangat marah.

Kata Kalla, "Saya marah karena saya disebut mengintervensi. Tidak. Saya tidak intervensi. Yang benar, saya memerintahkan polisi agar Robert Tantular ditangkap. Ini perampokan," katanya sambil tertawa.

Robert telah merugikan Bank Century, yang tentu saja ditanggung nasabahnya, sebesar Rp 2,8 triliun.

Bank yang "dirampok" pemiliknya sendiri itu justru mendapatkan bantuan pemerintah, melalui tangan Sri Mulyani dan Boediono, sebesar Rp 6,7 triliun.

Pengadilan memvonis Robert penjara empat tahun dan denda Rp 50 miliar/subsider lima bulan penjara.

***

24 November 2009. Kalla kini bernapas lega karena apa yang diyakininya sebagai perampokan di Bank Century pelan-pelan terkuak.

Hari Selasa kemarin, ia bangun pagi seperti biasa, membersihkan taman di depan rumahnya di Jl Haji Bau, Makassar. Enam anggota Paspampres (tiga dari Bugis), yang akan mengawalnya sepanjang hayat, juga ikut santai.

Satu demi satu ranting pohon dibersihkan. Sebuah pohon kira-kira setinggi dua meter yang bibitnya didatangkan dari Pretoria, Afrika Selatan, ikut dipangkas.

Nyonya Mufidah, istrinya, protes. "Aduh, Bapak ini tidak ngerti seni," komentar wanita Minang ini tentang pohon-pohon yang dipangkas.

Kalla membela diri. "Kalau daunnya banyak, pohon ini tidak bisa lekas besar karena makannya dibagi ke banyak daun. Kalau daunnya sedikit, makanannya dibagi ke sedikit daun. Pasti lebih cepat tumbuh."

Kalla berada di Makassar sepekan terakhir setelah pulang dari liburan di Eropa usai melepas jabatan. Di Makassar ia menghabiskan waktu dengan berdiskusi dengan kolega-koleganya, bermain dengan cucu, dan menikmati makanan kesukaannya, ikan.

Di belakang rumahnya, ia menikmati pohon yang buahnya delapan jenis. Kemarin ia makan siang di sebuah restoran sea food, lalu ke Studio Trans Kalla. Warga yang melihatnya spontan berteriak dan minta foto bersama. Paspampres lebih longgar dari biasanya.

Kalla ingin menikmati hidup sebagai rakyat biasa dan menghindari komentar tentang politik. Tapi kasus Bank Century, yang menguras kas negara Rp 6,7 triliun, terus menggodanya untuk berbicara.

"Saya tidak ingin rakyat terus menerus dikorbankan," katanya berapi-api tapi dengan banyak sekali komentar off the record (tidak untuk dipublikasikan).

***

KALLA ingat persis peristiwa tanggal 25 November 2008 itu. Hari itu Selasa sore. Sri Mulyani dan Boediono sama sekali tidak melaporkan berapa dana yang telah dikucurkan ke Bank Century.

Belakangan ia tahu, sesuatu yang aneh telah terjadi. Sri Mulyani dan Boediono telah membahas rencana pengucuran dana talangan ke Bank Century melalui rapat pada 20 dan 21 November.

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengucurkan dana Rp 2,7 triliun (dari total keseluruhan Rp 6,7 tiliun) ke Bank Century pada 22 November.

Tanggal itu merupakan tanggal merah karena hari Minggu. Sepertinya ada yang begitu mendesak sehingga LPS mengucurkan dana pada hari libur, hari Minggu. Tidak sembarang orang bisa memaksa transaksi sebegitu besar, apalagi pada hari libur.

Sri Mulyani dan Boediono melapor ke Kalla pada 25 November setelah dana mengucur, bukan sebelumnya.

Hasil audit investigatif BPK juga menemukan beberapa keanehan. Misalnya, BI yang dikomandoi Boediono melanggar aturan yang dibuat sendiri demi Bank Century.

Kalla belum mau bercerita mengenai keanehan-keanehan itu. Yang kelihatannya masih samar-samar adalah ini: ada kekuatan besar di balik Boediono dan Sri Mulyani.(dahlan)

HM Roem Resmi Ketua DPRD Sulsel

Harian Fajar (www.fajar.co.id)
Jumat, 23-10-09

HM Roem Resmi Ketua DPRD Sulsel

Laporan : Harifuddin

MAKASSAR-- Pimpinan DPRD Sulsel akhirnya resmi dilantik, Jumat pagi pukul 09.30 Wita di Gedung DPRD Sulsel. Pengambilan sumpah dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi Dr HM Arsyad Sanusi SH, MH.

Dalam formasi pimpinan DPRD Sulsel periode 2009-2014 tersebut, HM Roem dari Partai Golkar resmi jadi Ketua DPRD Sulsel definitif. Golkar memimpin parlemen karena memiliki kursi terbanyak, yakni 18 kursi.

Adapun para wakil ketua adalah Andry S Arief Bulu (Demokrat), Ashabul Kahfi (PAN), A Akmal Pasluddin (PKS). Pengambilan sumpah yang berlangsung aman dan tertib tersebut dihadiri Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wagub Agus Arifin Nu'mang, Kapolda Sulsel Adang Rochyana, Pangdam VII/Wrb Joko Susilo Utomo, Pangkopsal II Yushan Sayuti, Danlantamal Bambang Wahyudi, Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Rektor Unhas Idrus Paturusi dan pejabat lain.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulsel HM Roem mengatakan bahwa segenap anggota wakil rakyat siap mengawasi jalannya kebijakan publik. Sedangkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa kebaikan dan kelemahan pemerintahan adalah tanggung jawab bersama.

Saat acara tersebut, bagian dalam dan luar gedung wakil rakyat tersebut dijaga cukup ketat oleh aparat kepolisan. Usai pengambilan sumpah, para legislator foto bersama di tangga gedung parlemen. **/nin

Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

Kabinet Baru Diumumkan

Jakarta, 22 Oktober 2009 07:30
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10) malam, mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua yang akan bertugas untuk periode 2009-2014.

Presiden Yudhoyono, sejak Selasa (20/10) pagi hingga Rabu (21/10) malam, masih berada di kediaman Yudhoyono di Cikeas Bogor dan dikabarkan terus melakukan rapat internal bersama Wakil Presiden Boediono, Sudi Silalahi, dan Hatta Radjasa.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono selama tiga hari sejak Sabtu (17/10) hingga Minggu (19/10) telah memanggil 36 calon menteri untuk diuji kelayakan dan kepatutan serta meminta para calon menteri dan pejabat tinggi negara itu melakukan tes kesehatan di RS Gatot Subroto Jakarta.

Hatta beberapa waktu lalu mengatakan, Presiden Yudhoyono bakal mengumumkan susunan kabinet sebelum keberangkatan Kepala Negara ke Hua Hin Thailand untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, Jum`at (23/10).

Para menteri dan pejabat tinggi itu dijadwalkan akan dilantik, Kamis (22/10), di Istana Negara, Jakarta.

Berikut susunan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua 2009-2014:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, & Keamanan:
- Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:
- Ir Muhammad Hatta Radjasa
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat:
- R. Agung Laksono

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:
- Armida Alisjahbana
Menteri Negara Koperasi & UKM:
- Syarifuddin Hasan
Menteri Negara Lingkungan Hidup:
- Gusti Muhammad Hatta
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak:
- Linda Amalia Sari
Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi:
- EE Mangindaan

Menteri Sekretaris Negara:
- Sudi Silalahi
Menteri Dalam Negeri:
- Gamawan Fauzi
Menteri Luar Negeri:
- Marty Natalegawa
Menteri Pertahanan:
- Purnomo Yusgiantoro
Menteri Hukum & HAM:
- Patrialis Akbar
Menteri Keuangan:
- Sri Mulyani Indrawati
Menteri Energi Sumber Daya Mineral:
- Darwin Zahedy Saleh
Menteri Perindustrian:
- MS Hidayat
Menteri Perdagangan:
- Mari Elka Pangestu
Menteri Pertanian:
- Suswono
Menteri Kehutanan:
- Zukifli Hasan
Menteri Perhubungan:
- Freddy Numberi
Menteri Kelautan & Perikanan:
- Fadel Muhammad
Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi:
- Muhaimin Iskandar
Menteri Kesehatan:
- Endang Rahayu Setyaningsih
Menteri Pekerjaan Umum:
- Djoko kirmanto
Menteri Pendidikan Nasional:
- M Nuh
Menteri Sosial:
- Salim Seggaf Al Jufri
Menteri Agama:
- Suryadharma Ali
Menteri Kebudayaan & Pariwisata:
- Jero Wacik
Menteri Riset & Teknologi:
- Suharna Surapranata
Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal:
- Ahmad Helmi Faisal Zaini
Menteri Negara BUMN:
- Mustafa Abubakar
Menteri Komunikasi & Informatika:
- Tifatul Sembiring
Menteri Negara Pemuda & Olahraga:
- Andi Mallarangeng
Menteri Perumahan Rakyat:
- Suharso Monoarfa

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
- Gita Irawan Wirjawan

Jaksa Agung:
- Hendarman Supanji
Kepala Badan Intelijen Negara:
- Sutanto
Panglima TNI:
- Jenderal TNI Djoko Santoso
Kapolri:
- Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri

Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan & Pengendalian Pembangunan:
- Kuntoro Mangkusubroto. [EL, Ant]