Rabu, 24 Desember 2008

Media Cetak Mulai Banyak Diragukan

Kompas Online
Senin, 3 Maret 1997

Media Cetak Mulai Banyak Diragukan

Ujungpandang, Kompas

Masa depan dan eksistensi media cetak kini banyak diragukan
kelanjutan. Ada yang beranggapan bahwa kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi serta media elektronik telah mengambil alih peran media
cetak.

Demikian dikatakan LE Manuhua, Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi
Harian Pedoman Rakyat Ujungpandang dalam resepsi Ulang Tahun ke-50
harian ini, Sabtu (1/3) malam di Ujungpandang.

"Namun tidak kurang yang beranggapan peranan medai cetak akan terus
bisa bertahan, karena memiliki karakter khusus dalam penyajian
informasi serta cukup luas wilayah jangkauannya sampai ke daerah
terpencil," kata Manuhua.

Menurut tokoh pers Sulses ini, salah satu tantangan terbesar media
cetak, khususnya di daerah, adalah mulai merebaknya surat kabar
elektronik atau electronic newspaper yang konon lebih ekonomis dari
media cetak. Bila 80 persen ongkos produksi media cetak untuk biaya
kertas dan produksi, biaya sebesar itu untuk surat kabar elektronik
digunakan untuk pengembangan dan peningkatan redaksional.

"Terhadap semua anggapan itu, terutama yang terburuk, Pedoman Rakyat
tidak boleh bermasa bodoh, melainkan harus menerimanya sebagai
tantangan untuk kemudian mencari peluang. Terobosan-terobosan harus
diusahakan sejak memasuki masa depan yang dekat setelah memasuki 50
tahun," tutur Manuhua.

Hadir dalam resepsi 50 tahun PR ini antara lain Gubernur Sulsel H ZB
Palaguna, Pangdam VII Wirabuana Mayjen Agum Gumelar, serta anggota
Muspida serta pejabat sipil dan militer.

Pedoman Rakyat yang lahir 1 Maret 1947 merupakan salah satu dari
sedikit surat kabar yang lahir di tengah suasana perjuangan
mempertahankan kemerdekaan. (yul) Read More ..

Menggugat yang maju

Majalah berita Mingguan "TEMPO"
edisi 01/XV 02 Maret 1985

Menggugat yang maju

Seminar pers di Solo membahas perkembangan pers di Indonesia. beberapa kritik terhadap penerbitan pers yang maju yang disanggah oleh Jacob Oetama, pemred Kompas. (md)

SIAPA yang lebih mengancam kemerdekaan pers Indonesia di masa mendatang: pemerintah ataukah pers sendiri? Pertanyaan ini muncul pekan lalu di Solo, tatkala sekitar 50 tokoh pers, cendekiawan, dan pejabat pemerintah bertemu dalam seminar "Upaya Pemantapan Kedudukan dan Peranan Pers Pancasila" pada 18-21 Februari 1985 yang diselenggarakan Departemen Penerangan bersama PWI.

B.M. Diah, pemimpin redaksi Merdeka, dengan lantang menuding: dalam masa yang akan datang bukanlah pemerintah yang harus ditakuti. "Tetapi konsentrasi pemilikan media pers oleh kaum monopoli merupakan bahaya, tidak saja terhadap pers kecil, tetapi juga terhadap hakikat pers Pancasila." Untuk itu, kata Diah, kekuatan Undang-Undang Pokok Pers harus diarahkan kejurusan itu : memberikan perlindungan terhadap gabungan kekuatan yang menguasai pers dan komunikasi massa tersebut.

Kekhawatiran terhadap munculnya gejala konsentrasi pemilikan media massa belakangan ini memang makin santer disuarakan. Dalam seminar "Tanggung Jawab Sosial Wartawan" di Jakarta 6-7 Februari lalu, kecemasan itu muncul juga. Rosihan Anwar, misalnya, yang suaranya mirip B.M. Diah waktu itu melontarkan istilah "pers di atas angin" dan "pers di bawah angin".

Di Indonesia, menurut Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Sukarno, saat ini ada 267 penerbitan. "Dari jumlah itu, hanya sekitar 30 persen yang bisa dianggap sudah dapat mandiri, sudah berkembang. Sisanya masih bisa terbit tapi masih dalam taraf berjuang untuk hidup," katanya. Di daerah, katanya, sudah banyak pers yang cukup kuat antara lain Analisa, Banjarmasin Post dan Bali Post. Pers yang dinilainya kuat "Misalnya yang sudah punya percetakan sendiri.

Perkembangan pers Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini memang cukup pesat. Bukan cuma koran Ibu Kota yang memiliki mesin cetak offset, tapi juga sejumlah koran di daerah. Beberapa koran daerah malahan telah lama mencapai oplah di atas 100 ribu, antara lain Pikiran Rakyat (Bandung), Suara Merdeka (Semarang), dan Surabaya Post (Surabaya). Di Jakarta sendiri, oplah di atas 100 ribu itu telah lama ditembus harian seperti Sinar Harapan, Pos Kota, dan Suara Karya. Sedangkan oplah tertinggi tetap dipegang Kompas, yang saat ini mencapai sekitar 460 ribu.

Seiring dengan perkembangan itu, pendapatan dari iklan juga meningkat pesat. Menurut sebuah sumber, pendapatan kotor Kompas dari iklan setiap bulan saat ini diperkirakan mencapai Rp 1,5 milyar, sedangkan Sinar Harapan Rp 1,2 milyar. Koran-koran daerah juga menyedot cukup banyak penghasilan dari iklan. Pikiran Rakyat, misalnya, bisa memperoleh di atas Rp 400 juta, Suara Merdeka sekitar Rp 350 juta, dan Analisa (Medan) Rp 300 juta. Namun, ada juga koran daerah yang hanya memperoleh Rp 35 juta (Pedoman Rakyat), atau malahan Rp 10 juta (Suara Rakyat).

Untuk melindungi pers yang kurang kuat dan untuk pemerataan, pemerintah membatasi jumlah halaman surat kabar harian menjadi hanya 12 halaman. Persentase halaman untuk iklan pada media cetak juga dibatasi 30% -35%.

Perkembangan pesat sejumlah penerbitan, diinngl kenaikan pendapatan, mendorong timbulnya pengembangan usaha. Jika semula terbatas pada bidang komunikasi massa, seperti percetakan, penerbitan buku dan majalah, biro iklan, radio siaran niaga, dan pembuatan film, belakangan ini diversifikasi usaha ini makin luas. Beberapa penerbitan Ibu Kota, misalnya, juga menanamkan modalnya pada usaha lain, seperti biro perjalanan, toko buku, bengkel, hotel, atau malahan proyek pembibitan udang. Hingga kemudian muncul istilah grup Gramedia, Sinar Kasih, Femina, dan Grafiti Pers.

Apakah tumbuhnya kelompok-kelompok seperti itu yang dikhawatirkan akan menjadi semacam konglomerat dan bisa bertindak monopolistis? Lahirnya SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) akhir tahun lalu dipandang merupakan salah satu upaya untuk menahan kecenderungan itu karena membatasi hanya dua SIUPP saja yang bisa diberikan pada tiap penerbit pers. "SIUPP itu untuk pemerataan di bidang penerbitan," tutur Sukarno. SIUPP, menurut dia, memegang asas keseimbangan. "Kita tidak ingin yang kecil mati. Tapi yang besar juga harus dihargai, karena itu hasil kerja keras juga." Pemerintah, menurut Sukarno, belum bisa memastikan adanya gejala monopoli ini. "Harus ada kriteria yang kuat dan alasan substansial."

Bekas pemimpin redaksi harian Pedoman, Rosihan Anwar, 63, yang kini menjabat ketua Dewan kehormatan PWI Pusat, melihat tumbuhnya konsentrasi pers itu bisa membahayakan kemerdekaan pers. "Orang kalau sudah kaya akan berhati-hati. Dia akan memperhatikan betul ke mana arah bertiupnya angin. Kasarnya, dia akan menjadi pucuk eru, yaitu ke mana angin bertlup, dia akan ikut," ujarnya.

Karena itu, ia beranggapan, banyak penerbitan pers saat ini mengarah menjadi "pers perdagangan", yang tujuannya mencari untung. "Lebih baik kita mengakui terus terang: kita ini sebenarnya pers perdagangan, bukan pers perjuangan."

Hal itu, kata Rosihan, merugikan masyarakat. "Pers yang sudah begitu jarang yang sungguh-sungguh mau memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan di negeri kita, tempat ketidakadilan masih banyak, hukum masih harus dibenahi, masih harus dipertanyakan apakah pers yang demikian mau melakukan pembelaan," katanya.

Rosihan membagi dua pers Indonesia saat ini. Pertama, pers di atas angin, yaitu yang secara ekonomis sudah mapan dan secara mental politis makin bertanggung jawab. Ia memberi contoh: Kompas. Sinar Harapan. kelompok Kartini dan Femina. Sedangkan yang kedua, pers di bawah angin: yang pengelolaannya tidak baik, tidak dapat menggarap jumlah pembaca yang cukup buat menghidupi surat kabarnya.

Masa depan pers di atas angin, menurut Rosihan, bisa dikatakan "yahud" karena tidak ada yang menantangnya. Alasannya: karena tertutupnya kemungkinan diberikannya SIUPP. "Kalau memang mau fair untuk menguji, apakah pers di atas angin ini benar-benar layak dan berhak untuk mendapat, mempunyai, dan mempertahankan posisi yang demiklan itu karena itu mesti dibuka ruang lingkupnya," katanya. Artinya, pengeluaran SIUPP tidak dibatasi jumlahnya.

"Jadi, idealnya kasih kesempatan kepada yang lain untuk mencobanya." Koran Pedoman sendiri, sebelum diberangus Januari 1974, konon oplahnya sudah di, atas angin - sekitar 60.000.

Jakob Oetama, 54, pemimpin redaksi Kompas, menganggap ' ada absurditas dalam kritik terhadap kelompok-kelompok penerbitan yang berhasil. "Tapi sekaligus ada logika, dan karena itu juga semacam legitimasi," katanya di Solo pekan lalu. Ia berpendapat, duduk perkara yang sebenarnya, dan proporsi permasalahan, belum pernah dikupas secara jernih.

Jakob membantah kekhawatiran bahwa beberapa penerbitan akan memonopoli opini masyarakat. "Monopoli itu tidak benar, karena koran itu tidak hanya Kompas, Sinar Harapan, dan TEMPO. Meski jumlah pembaca berbagai koran itu tidak sama, semua mempunyal pembaca, dan semua dibaca oleh mereka yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik." Dl setiap ibu kota provinsi juga ada satu sampai tiga koran daerah yang berkembang, yang mempunyai daerah pembaca sendiri.

Koran sekarang berbeda dengan masa lalu. Artinya, sekarang tidak kaku terhadap ideologi dan kepentingan kelompok. Setelah 1966, menurut Jakob, tumbuh kecenderungan koran untuk independen. Mereka mencoba merumuskan visi yang tidak primordial: agama, suku, kelompok kepentingan. "Tapi suatu visi yang bisa diterima masyarakat," katanya. Dari perkembangan visi ini, tiap-tiap penerbit ingin memberi tempat berbicara pada bermacam pendapat. Koran sekarang juga lebih melembaga, tidak lagi mengandalkan kepada kehebatan seseorang.

Bila ada yang menganggap kebijaksanaan itu "taktik dagang", Jakob menjawab, "Itu terserah. Tapi kalaupun itu taktik dagang, kenapa pembaca mau?" Diakuinya, Kompas juga menyadari adanya kecemasan bahwa koran yang semakin besar bisa saja makin berhati-hati. "Kami sadar betul adanya masalah itu. Sehingga, kami ekstra hati-hati dan setiap saat menggugat diri."

Kompas, kata Jakob, dimulai dengan modal nol. "Kami berusaha secara jujur, baik secara etika maupun undang-undang yang formal," katanya. Ia tampak masygul dengan munculnya tuduhan monopolistis dan istilah pers di atas angin dan di bawah angin. "Semakin besar, kami merasa makin besar juga tanggung jawab. Baik moral, politik, mutu berita - dan semakin profesional." Read More ..

Puisi-puisi Nursam di Harian Pedoman Rakyat



keterangan gambar: Nursam (kiri) foto bersama Nur Alim Jalil (Redaktur Seni-Budaya Harian Fajar, Makassar)

Puisi-puisi Nursam
(yang pernah dimuat di harian Pedoman rakyat)


Suara Hati Seorang Da’i
[Pedoman Rakyat. Minggu, 3 Februari 2002]

seruan da’wah indah terdengar
membangkitkan hati yang sedang terkapar
sedang saat itu hari telah malam
malam, dimana aku mencari ketenangan alam
namun...
hatiku
jiwaku
dan seluruh jazadku
bertekad mendengar nyanyian da’wah
membesarkan umat lewat da’wah
demi tegaknya asma Allah


Noda dan Dosa
[Pedoman Rakyat. Minggu, 3 Februari 2002]

aku penuh noda
aku masih menampung limbah dosa
hendak kubersihkan
namun apa yang mesti kugunakan?
kucoba dengan sabun keimanan
namun noda itu tetap melekat di dada
kucoba dengan sapu keikhlasan
namun limbah dosa masih menumpuk adanya
kucoba dan tetap kucoba
namun apa hendak dikata
tiada daya aku menghindar
noda dan dosa tetap menyebar
Makassar, Agustus 2000

TUKANG KORAN*
[Pedoman Rakyat. Minggu, 7 Juli 2002]
saat malam telah usai
sebelum mentari mengintip bumi
sang alam menghembuskan angin deras
serta awan-awan terhempas

saat itu cuaca teramat dingin
menggigillah tubuhku
suara azan terbawa angin
menghangatkan jiwaku
akupun berwudhu
mengendarai sobat setiaku
menuju sumber suara itu

setelah melaksanakan kewajiban
kuantar lembaran milik pelanggan
dan menjual lembaran eceran
kulintasi tiap lorong penghidupan
kugapailah rezki di jalan

kini kusadari
setiap rezki
adalah karunia Ilahi

[Pedoman Rakyat, 10 Maret 2002]
NASIB MALANG
hujan deras mengguyur
menghunjam di antara lahan-lahan subur
air bah meluap
hasil alam pun turut dilahap

sungguh malang nasib pak taniku
tak berdaya oleh bencana yang membelenggu
dilihatnya kebun
padi dan jagung hanyut tertimbun

dilihatnya tambak
ikan dan udang lenyap tak tertebak
dipandanginya rumah
semua roboh oleh badai menerpa
dipandanginya anak dan istri
mereka tenggelam dan mati

itulah sebab
muncul tanya tiada jawab
mengapa pak taniku menanggung beban berat
padahal merekalah penyedia pangan rakyat
mengapa pejabat kotor menuai nikmat
padahal merekalah pemeras uang rakyat

kini...
pak taniku duduk di antara tenda-tenda pengungsi
termenung lesu sambil menggendong kisah sedih
mengharap welas asih
menanti pertolongan Ilahi
Januari 2002

Name : Nursam
Address : Jl. Serka Munir No.51 Karuwisi, Makassar, Sulawesi Selatan 902323, Indonesia
Phone : 0411-439306, 085299964946
Blog : http://muhnursam.multiply.com Read More ..

Media Cetak dan Online Harus Dipadukan



keterangan gambar: H. Syamsu Nur

Media Cetak dan Online Harus Dipadukan

Oleh: Asnawin


Era media cetak tampaknya sudah mulai ketinggalan dan tergeser oleh era media online (internet). Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat membuat masyarakat lebih mudah mencari dan menemukan informasi melalui media online dibandingkan melalui media cetak.
Di negara-negara maju dan di kota-kota besar, masyarakat sudah lebih sering dan lebih senang membaca berita melalui media online ketimbang media cetak.
Di Taiwan, sebuah negara kepulauan yang cukup maju, media cetak seperti Koran dan majalah tidak lagi dijual tetapi dibagikan secara gratis, karena semua penduduknya sudah mahir menggunakan komputer dan umumnya bisa internet. Semua wilayahnya pun sudah hot-spot (internet dapat diakses secara gratis).
Untuk mengantisipasi kemajuan dan perkembangan tersebut, media cetak harus dipadukan dengan media online. Artinya, perusahaan media cetak (tabloid, koran, dan majalah) harus juga membuat berita versi online, sehingga berita-beritanya selain dapat dibaca melalui media cetak, juga bisa diakses melalui versi online.
Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Kehormatan Daerah Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sulawesi Selatan, H Syamsu Nur, saat membawakan materi “Kapita Selekta Pers Mutakhir”, pada Pelatihan Lanjutan Kewartawanan di Press Club Gedung PWI Sulsel, Makassar, Minggu, 30 November 2008.
Sekretaris Panitia, Asnawin, menjelakan, pelatihan yang diselenggarakan oleh PWI Sulsel itu juga menampilkan Ronald Ngantung (wartawan senior dan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Tribun Timur Makassar) dengan materi Indept Reporting
Selain itu, Burhanuddin Amin (Sekretaris DKD PWI Sulsel/pemilik beberapa media cetak di Makassar) dengan materi Hukum dan Pers, HL Arumahi (Ketua Bidang Organisasi PWI Sulel/Pemimpin Umum Tabloid Jurnal Intim) dengan materi Manajemen Pers), dan Dahlan Kadir (Pemimpin Redaksi SKU Tegas Makassar) dengan materi Etika Pers.
Sehari sebelumnya juga dibuka Pelatihan Dasar Kewartawanan PWI Sulsel, dengan materi antara lain Teknik Mencari dan Menulis Berita oleh Asnawin (pelatih nasional wartawan PWI/dosen mata kuliah jurnalistik), Sejarah Pers dan Kode Etik Jurnalistik oleh Dahlan Kadir (Pemimpin Redaksi SKU Tegas Makassar), UU Pers dan Delik Pers oleh Syahrir Makkuradde (Wakil Ketua PWI Sulsel Bidang Pembelaan Wartawan) dan Jurnalistik Radio oleh Mustakim Tinulu dari RRI Makassar.
Ketua Panitia, Syarief Usman, mengatakan, pelatihan dasar yang diikuti 54 peserta dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengetahuan dasar jurnalistik kepada wartawan pemula dan calon anggota PWI Sulsel, sedangkan pelatihan lanjutan yang diikuti 61 peserta bertujuan memberikan penyegaran dan menambah wawasan para wartawan anggota PWI Sulsel.
Ketua Seksi Pendidikan yang juga Direktur Perpustakaan Pers PWI Sulsel, Asnawin, menambahkan, selain memberikan pelatihan bagi wartawan, PWI Sulsel juga akan mengadakan Diklat Jurnalistik Plus bagi masyarakat umum, khususnya guru, pelajar, dan mahasiswa. *** Read More ..

Banyak LSM Tidak Jelas Alamatnya



keterangan gambar: Prof Dr Aswanto SH MH

Banyak LSM Tidak Jelas Alamatnya


Oleh : Asnawin

Di Sulawesi Selatan, banyak sekali Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tetapi sebagian di antara LSM tersebut tidak jelas alamatnya. Di Kabupaten Pangkep saja, jumlah LSM tercatat 60 lebih, tetapi sebagian besar tidak jelas di mana alamat kantor atau sekretariatnya.
LSM di daerah ini juga ada yang suka melakukan meneror dan mengancam, kemudian meminta uang. Kalau tidak dibayar, mereka mengancam akan melakukan aksi unjukrasa.
“Mereka itu tidak lebih dari preman yang berbaju LSM,” tandas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Dr Aswanto SH MH, pada acara dialog “Coffee Morning” antara Kapolda Sulselbar bersama jajaran Pemprov Sulsel dengan perwakilan LSM dan sejumlah undangan lainnya, di Hotel Clarion Makassar, medio Desember 2008.
Aswanto bukan tampil sebagai pembicara dalam acara yang dipandu Purek III Unhas, Dr Nasaruddin Salam itu, melainkan hanya datang sebagai undangan dan turut memberikan komentar tentang eksistensi LSM di Sulawesi Selatan.
Dia mengatakan, keberadaan LSM di Sulawesi Selatan dan di Indonesia pada umumnya, kini tidak lagi seperti di awal-awal reformasi.
Kini, penyandang dana di mancanegara banyak yang sudah tidak lagi memercayai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia, sehingga sejumlah LSM di negara kita kini tidak lagi memakai nama LSM atau NGO (Non-Government Organisation).
LSM di Indonesia kini sudah mengganti namanya dengan Civil Society Organisation (CSO) atau Organisasi Sipil Kemasyarakatan.
Lunturnya kepercayaan penyandang dana asing tersebut, terutama disebabkan karena banyaknya LSM di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan program-program kerjasama, bahkan tidak sedikit LSM yang kemudian bermasalah, termasuk bermasalah secara hukum.
Dia mengatakan, sebagian aparat pemerintah menganggap LSM sebagai lembaga yang dibiayai pihak asing, sementara di sisi lain, banyak LSM yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang salah. Akhirnya terjadi “head to head” (saling berhadap-hadapan) antara pemerintah dengan LSM.
LSM kadang-kadang berprinsip pokoknya pemerintah salah, namun ketika ditanyakan mana yang benar, LSM juga tidak bisa memberikan jawaban atau solusi.
“Mestinya kritikan kepada pemerintah harus disertai solusi,” katanya.
Kritik kepada LSM juga dilontarkan Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Drs H Sisno Adiwinoto MM, dan Pemimpin Redaksi Tabloid Eksis, Yonathan Mandiangan.
Kapolda mengeritik LSM yang memakai dana dari pihak asing dan juga mengusulkan kepada Kesbang Pemprov Sulsel agar melakukan semacam “fit and propert test” sebelum mengeluarkan izin operasional terhadap LSM.
Yonathan mempertanyakan banyaknya LSM di Sulawesi Selatan yang bermasalah secara hukum, dengan menyebutkan ada sekitar 40 LSM yang diperiksa oleh aparat berwajib.
Menjawab berbagai kritik tersebut, Mansur Gani dari LSM Komite Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan dan Abdul Rahman Nur dari LSM Yayasan Pemuda Pemulung, mengakui bahwa memang ada LSM yang bermasalah, tetapi banyak juga yang melakukan kegiatan secara benar dengan membantu masyarakat dan pemerintah. Read More ..

Dosen Harus Punya Pangkat Akademik



keterangan gambar: Rahman Rahim SE MM

Dosen Harus Punya Pangkat Akademik

Oleh: Asnawin


Semua dosen harus disertifikasi, baik dosen negeri maupun osen tetap yasayan. Sertifikasi dosen secara nasional diharapkan selesai tahun 2015 bagi 100.000 lebih dosen PNS (pegawai negeri sipil) dan dosen tetap yayasan.
Khusus dosen PNS di Kopertis Wilayah IX Sulawesi, pemerintah memberikan jatah 200-an dosen untuk disertifikasi pada tahun 2009. Kuota atau jatah tersebut akan dibagi kepada seluruh pergutuan tinggi swasta yang terdaftar di Kopertis IX.
“Salah satu syarat untuk disertifikasi yaitu dosen harus memiliki pangkat akademik atau jabatan fungsional dari Dikti Depdiknas,” kata Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Rahman Rahim SE MM, kepada DEMO’s, di ruang kerjanya, belum lama ini.
Selain itu, dosen harus berkualifikasi magister (S2), telah mengikuti penyesuaian pangkat atau golongan dan penyesuaian dalam jabatan fungsional, serta mengisi fortopolio diri dosen.
Informasi mengenai syarat dosen yang boleh disertifikasi dan kuota dosen yang disertifikasi di Kopertis IX diketahui Rahman Rahim saat mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Dosen yang dilaksanakan oleh Ditjen Dikti Depdiknas, di Hotel Sahid Makassar, 18-19 Desember 2008. Acara sosialisasi diikuti pimpinan perguruan tinggi dari enam Kopertis (Kopertis V s/d Kopertis X).
Dosen tetap yayasan yang berstatus PNS di instansi lain, dosen yang sementara memegang jabatan di pemerintahan, serta dosen yang berstatus anggota DPR RI atau anggota DPRD, tidak boleh atau tidak berhak disertifikasi.
Jika ada perguruan tinggi yang mengajukan dosennya untuk disertifikasi, maka tim assessor dari Ditjen Dikti Depdiknas akan berkunjung ke perguruan tingig bersangkutan untuk melakukan sertifikasi, dengan cara mewawancarai lima mahasiswa yang diajar oleh dosen bersangkutan, mewawancarai tiga dosen sejawat, serta mewawancarai seorang atasan dosen bersangkutan.
“Untuk itulah, pada setiap perguruan tinggi harus dibentuk tim sertifikasi internal. Dosen yang memenuhi syarat dan lolos saringan tim sertifikasi internal selanjutnya akan diusulkan untuk disertifikasi oleh Ditjen Dikti Depdiknas,” jelas Rahman.

Unismuh Belum Ada

Dia mengungkapkan, sampai saat ini belum ada dosen Unismuh Makassar yang diusulkan untuk disertifikasi, karena belum ada yang memenuhi syarat.
Unismuh dewasa ini telah mengangkat sekitar 70 dosen tetap yayasan dan mempekerjakan sekitar 150 dosen Kopertis IX Sulawesi.
“Pangkat dan golongan dosen tetap yayasan di Unismuh selama ini diatur oleh yayasan, sehingga belum ada yang memenuhi syarat untuk disertifikasi, karena dosen yang dapat disertifikasi harus yang memilik pangkat dan golongan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikti Depdiknas,” ungkapnya.
Untuk dapat disertifikasi, lanjut Rahman Rahim, dosen harus proaktif. Dosen yang telah lolos sertifikasi berhak mendapatkan tunjangan sebesar satu kali lipat (100%) gaji pokok negara sesuai pangkat dan golongan.
“Selain itu, dosen bersangkutan juga akan dibayarkan tunjangan fungsionalnya. Ini berlaku bagi dosen PNS dan dosen tetap yayasan,” jelasnya. Read More ..

Dulu, Demonstrasi Mahasiswa Didukung Rakyat



keterangan gambar: Prof H Halide (tengah). (foto: www.fajar.co.id)

Prof Dr Halide:
Dulu, Demonstrasi Mahasiswa Didukung Rakyat

Oleh: Asnawin


Ada perbedaan antara mahasiswa pada era Orde Lama dan Orde Baru dengan mahasiswa era reformasi dalam hal melakukan aksi demonstrasi.
Mahasiswa yang melakukan demonstrasi pada zaman Orde Lama dan Orde Baru memang murni aksi demonstrasi, yakni turun ke jalan untuk menyalurkan aspirasi dan aksi tersebut mendapat dukungan masyarakat memprotes kebijakan pemerintah.
Sekarang, mahasiswa bukan melakukan aksi demonstrasi, melainkan melakukan tekanan (pressure) kepada pemerintah. Sayangnya, tekanan yang dilakukan mahasiswa juga “salah-salah” karena tidak berhasil.
Lebih ironis lagi, mahasiswa sekarang selalu mengatasnamakan rakyat dan mengaku memperjuangkan hak-hak rakyat, tetapi aksi mereka saat turun ke jalan justru tidak mendapat simpati dan dukungan rakyat, karena mereka mengganggu kepentingan dan hak rakyat.
“Mahasiswa menggugat pemerintah, tetapi masyarakat juga menggugat anda,” kata Rektor Universitas Fajar (Unifa), Prof Dr H Halide, saat tampil sebagai moderator pada dialog “Coffee Morning” Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Drs H Sisno Adiwonoto MM, dengan aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, di Hotel Clarion Makassar, beberapa waktu lalu.
Aksi demonstrasi mahasiswa pada era Orde Lama dan Orde Baru, kata Halide, antara lain berhasil membubarkan rencana pendirian Negara Indonesia Timur (NIT) dan membubarkan Orde Lama.
“Kami yang masih hidup di era reformasi, juga turut menumbangkan era Orde Baru, karena kami juga turun ke jalan. Ikut lagi kita. Kita demo, jalan kaki dari Kampus Unhas di Tamalanrea ke kota,” paparnya.
Mahasiswa di zaman Orde Lama dan Orde Baru memegang prinsip “to kill or not to kill”, dan dengan prinsip tersebut mereka berhasil mencapai tujuannya.
Sekarang, mahasiswa kadang-kadang berunjukrasa turun ke jalan hanya berjumlah 10 orang, tetapi tidak ada yang mendengarkan, bahkan masyarakat merasa terganggu karena mahasiswa kadang-kadang membakar ban di jalan raya dan menyebabkan terjadinya kemacetan arus lalu lintas.
“Akhirnya tidak ada gunanya. Seharusnya, identifikasi masalah, cari akar masalahnya, lalu tawarkan solusinya. Kalau aspirasinya betul dan bagus, kita akan bantu perjuangkan aspirasi anda,” tandas Halide. Read More ..

Yang Terpilih Belum Tentu Terbaik



Prof Dr A Amiruddin:
Yang Terpilih Belum Tentu Terbaik

Oleh: Asnawin


Demokrasi di era reformasi memang keinginan rakyat, termasuk pemilihan langsung presiden dan wapres, gubernur dan wagub, serta bupati dan wabup. Namun ada yang merisaukan, yaitu yang terpilih tampaknya bukan yang terbaik.
Banyak pemimpin yang tiba-tiba muncul, tetapi tidak jelas bagaimana kualitas dan apa prestasinya. Itu terjadi antara lain karena pengaruh uang.
Orang yang memiliki kapasitas dan kualitas sebagai pemimpin, tetapi tidak punya uang, umumnya tidak punya peluang untuk dipilih. Yang terpilih menjadi pemimpin pemerintahan, justru banyak yang tidak jelas latar belakang pendidikan dan prestasinya.
“Ini merisaukan,” kata mantan Gubernur Sulsel (1983-1993), Prof Dr A Amiruddin, kepada wartawan DEMO’s, Asnawin, dalam sebuah kesempatan berbincang-bincang di Hotel Imperial Aryaduta, Makassar, pertengahan Desember 2008.
Seharusnya ada beberapa persyaratan bagi calon pemimpin pemerintahan, termasuk calon legislator (caleg), tetapi kenyataannya tidak ada sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana rendahnya kualitas para pemimpin mereka di pemerintahan dan wakil-wakil mereka di DPR RI, serta DPRD provinsi dan kabupten/kota.
“Umumnya mereka (yang terpilih) tidak punya visi dan misi yang jelas, sehingga susah juga untuk ditagih. Apanya yang mau ditagih kalau mereka memang tidak punya visi dan misi yang jelas,” tandas mantan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu.
Di sisi lain, katanya, masyarakat kita juga masih banyak yang berada pada level ekonomi lemah, sehingga mereka tidak berpikir jauh ke depan.
Karena ekonomi lemah, maka mereka pun berpikir pragmatis dengan cara menyambut dan memilih siapapun calon pemimpin dan calon legislator yang datang menawarkan sesuatu yang mereka butuhkan. Mereka tidak lagi memikirkan siapa dan bagaimana kualitas serta komitmen para calon pemimpin dan calon legislator tersebut.
Partai politik yang bermunculan menjelang Pemilu 2009, oleh Amiruddin dinilai banyak yang tidak jelas platformnya dan mungkin hanya akan jadi broker. Calon legislator juga banyak yang tidak jelas cita-citanya, bahkan bukan tidak mungkin tujuan mereka menjadi legislator semata-mata untuk mencari uang.
Dalam kondisi demikian, lanjutnya, masyarakat tidak bisa disalahkan kalau mereka tidak menggunakan hak dalam memilih alias Golput (Golongan Putih) pada Pemilu mendatang.
“Tidak memilih itu juga suatu pilihan,” katanya.
Kalau masyarakat menganggap tidak ada calon legislator yang berkualitas dan pantas mewakili mereka, maka sangat wajar kalau mereka jadi Golput.
“Kalau mau mengubah mereka dari tidak mau memilih menjadi mau memilih anda, maka tunjukkanlah kualitas dan prestasi anda,” tantang Amiruddin.

Kepentingan Parpol

Tentang banyaknya pejabat yang menempati posisi tidak sesuai latar belakang pendidikannya dan terlalu mudahnya pejabat diangkat atau diberhentikan, Amiruddin mengatakan, itu terjadi karena gubernur, walikota, dan bupati memang memiliki kewenangan besar untuk itu. Mereka juga tidak bisa diberi sanksi kalau salah dalam mengambil keputusan, karena memang tidak ada aturannya.
Meskipun demikian, para gubernur, walikota, dan bupati tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena mereka “naik” dengan mengendarai partai politik. Mereka secara tidak langsung “diikat” oleh kepentingan parpol yang mengusungnya, sehingga keputusan yang diambil pun banyak yang demi kepentingan parpol.

Syahrul Yasin Limpo

Menyinggung kepemimpinan duet “Sayang”, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulsel, Amiruddin mengaku dirinya mengenal Syahrul karena pernah menjadi bawahannya.
Syahrul diakui memang punya banyak kekurangan, tetapi di sisi lain dia juga memiliki banyak kelebihan. Salah satu kelebihannya yaitu pengalamannya di pemerintahan, karena Syahrul meniti karier dari bawah, yakni dari Lurah, Camat, Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Bupati, Wakil Gebernur, hingga Gubernur.
“Dia punya semangat, dia seorang driver, dan pengalamannya (di pemerintahan) dari bawah. Kalau Agus (Agus Arifin Nu’mang), saya tidak terlalu banyak tahu, kecuali bahwa dia pernah jadi dosen Unhas dan kemudian beralih menjadi politisi,” ungkap Amiruddin.
Kepada duet Syahrul dan Agus, dia meminta agar mereka mulai memikirkan rakyat, apalagi dalam kondisi ekonomi seperti dewasa ini.
“Jangan terlalu banyak hura-hura, pesta, dan macam-macam proyek yang seharusnya belum terlalu mendesak. Prioritas harus jelas yakni untuk kepentingan umum,” katanya.
Gubernur dan Wagub Sulsel juga diminta membenahi aparatur pemerintahan, yakni menempatkan seseorang pada tempat yang benar, sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuannya.
Untuk mengangkat kembali dan mengembalikan posisi Sulsel sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia, Syahrul dan Agus diharapkan memanfaatkan staf ahli yang terdiri atas para pakar di bidangnya masing-masing.
“Staf ahli jangan cuma formalitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan ilmunya untuk membangun Sulsel,” tandas Amiruddin.*** Read More ..

Pemprov Sulsel Gagal dalam Politik Media



keterangan gambar: Akob Kadir

Pemprov Sulsel Gagal dalam Politik Media

Oleh: Asnawin


Pemerintah Provinsi Sulsel telah gagal dalam politik media, karena citra Sulawesi Selatan secara nasional tergolong negatif.
Banyaknya pemberitaan mengenai aksi unjukrasa mahasiswa yang ditandai dengan aksi baker ban, tutup jalan, dan bentrok dengan aparat kepolisian, hanyalah salah satu jenis pemberitaan yang diangkat media massa nasional.
“Di tempat lain juga banyak aksi unjukrasa mahasiswa, tetapi berita unjukrasa mahasiswa di Makassar, tampaknya terlalu dibesar-besarkan media, bahkan sering beritanya diulang-ulang dan dijadikan topik khusus di stasiun televisi,” papar Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) Bongaya, Makassar, Drs HM Akob Kadir MSi, kepada DEMO’s, di ruang kerjanya, Senin, 22 Desember 2008.
Seharusnya Pemprov Sulsel melakukan pendekatan dan menjalin hubungan yang baik dengan wartawan dan pemilik media, sehingga pemberitaan mengenai berbagai peristiwa dan dinamika yang terjadi di Sulawesi Selatan menjadi berimbang.
Akob Kadir mengaku kerap ditanyai koleganya sesama pimpinan perguruan tinggi dari Pulau Jawa dan Sumatera tentang kondisi keamanan dan gerakan mahasiswa di Sulawesi Selatan.
Ada pengalaman menarik yang dialaminya, yaitu ketika seorang rekannya dari Palembang ingin menghadiri acara pesta perkawinan di Kabupaten Sidrap.
Rekannya sesame akademisi tersebut mengaku ragu-ragu berkunjung ke Makassar, karena pemberitaan mengenai keamanan di Sulsel di berbagai media massa nasional kurang bagus.
“Saya bilang aman dan saya jamin keamanannya. Setelah tiba di Makassar, lalu ke Sidrap, dan kemudian balik lagi ke Makassar, teman saya itu bilang, wah ternyata tidak seperti yang ditayangkan di televisi,” ungkapnya.
Menyinggung kemungkinan adanya dalang di balik upaya pencitraan negatif mengenai keamanan di Sulawesi Selatan, Akob mengaku tidak berani memastikan, namun ia mengatakan bahwa sejumlah kalangan juga mencurigai kemungkinan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menciptakan citra kurang bagus mengenai Sulawesi Selatan.
“Saya kira kita memang patut curiga,” katanya.
Aksi-aksi bakar ban, tutup jalan, dan tindakan anarkis mahasiswa, lanjutnya, kemungkinan juga ada pengaruh-pengaruh pihak luar kampus yang punya kepentingan tertentu.
“Sayangnya mahasiswa juga kadang-kadang tidak sadar bahwa mereka telah terprovokasi atau ditunggangi,” ujar Akob.

Unit Kegiatan Mahasiswa

Sebagai pimpinan perguruan tinggi, dia mengakui bahwa peran kampus sangat besar untuk meredam atau meminimalisir aksi-aksi berlebihan dan tindakan kurang terpuji para mahasiswa.
Khusus di STIEM Bongaya Makassar, seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tidak diperkenankan memiliki sekretariat di dalam lingkungan kampus.
“Awalnya kebijakan saya ditolak bahkan mahasiswa melakukan aksi unjukrasa, tetapi setelah kami jelaskan dan lakukan pendekatan, akhirnya mereka bisa menerima,” ungkap Akob.
Sekretariat UKM harus berada di luar kampus, tetapi tidak boleh terlalu jauh. Pihak kampus menyewa rumah yang ada di sekitar kampus dan rumah itulah yang dijadikan secretariat oleh mahasiswa.
“Sekali-sekali kami datang mengontrol mereka, karena jangan sampai di sana ada benda-benda tajam, narkoba, atau ada perempuan yang menginap,” paparnya.
STIEM Bongaya dewasa ini membina sekitar 350 mahasiswa dan di kampus tersebut terdaftar delapan Unit Kegiatan Mahasiswa, yakni Mapala, UKM Olahraga, UKM Seni, UKM Studi Club Ilmiah (SCI), HMJ Akuntansi, HMJ Manajemen, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta Mejalis Musyawarah Mahasiswa (M3). Read More ..

Menpera Undang 17 Perguruan Tinggi



keterangan gambar: Rahman Rahim SE MM

Menpera Undang 17 Perguruan Tinggi

Oleh: Asnawin


Kementerian Perumahan Rakyat pada pertengahan Desember 2008 mengundang 17 perguruan tinggi se-Indonesia guna membicarakan model atau format perumahan rakyat yang layak huni.
Perumahan rakyat tersebut nantinya akan dibangun di daerah padat penduduk dengan model rumah susun untuk daerah perkotaan, sedangkan di pedesaan masih akan dicari model yang tepat.
Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Makassar, Rahman Rahim SE MM, yang memghadiri pertemuan tersebut kepada DEMO’s mengatakan, perumahan nantinya dibuat dengan dana swadaya masyarakat, namun sebagian dananya juga berasal dari bantuan pemerintah, donator, dan lembaga keuangan.
Pembangunan perumahan rakyat di pedesaan akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.
“Keterlibatan perguruan tinggi di sini yaitu melakukan riset mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat untuk membuat perumahan rakyat yang layak huni. Maksudnya, perumahan rakyat yang akan dibangun disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat,” paparnya.
Rahman Rahim mengatakan, dari 17 perguruan tinggi yang diudang, tiga di antaranya adalah perguruan tinggi swasta, termasuk Unismuh Makassar.
“Unismuh Makassar kebagian tugas melakukan riset untuk pembangunan perumahan rakyat di daerah pesisir dan kepulauan,” ungkapnya.

Hibah Rp 750 Juta

Universitas Muhammadiyah Makassar pada akhir tahun 2008 menerima bantuan hibah peningkatan mutu akademik berupa perangkat peralatan perkuliahan senilai Rp 750 juta.
“Kami akan menerima bantuan dari Depdiknas berupa sarana dan prasatana elektronik senilai Rp 750 juta. Bantuan ini tidak turun begitu saja, tetapi melalui perjuangan dan kompetisi yang sehat dengan ratusan perguruan tinggi lain,” jelas Rahman Rahim. Read More ..

Pengalaman Pahit Kapolda Sulselbar



keterangan gambar: Sisno Adiwinoto

Pengalaman Pahit Kapolda Sulselbar

Oleh: Asnawin

Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin pepatah itulah yang menyertai perjalanan hidup Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Drs H Sisno Adiwonoto MM.
Sebelum menjadi Kapolda, Sisno telah mengalami berbagai cobaan dan tantangan selama puluhan tahun mengabdi sebagai aparat kepolisian. Salah satu pengalamannya bahkan boleh dikatakan pahit.
Ketika menjabat Kapolres Jakarta Timur, beberapa tahun silam, Sisno pernah mendapat perintah dari salah seorang Jenderal untuk menahan seseorang, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan.
“Saya tolak karena tidak cukup unsur untuk menahan,” ungkap Sisno sambil tersenyum dalam suasana santai acara Coffee Morning antara Kapolda Sulselbar bersama jajaran Muspida Tingkat I Sulsel dengan mahasiswa dan wartawan, di Hotel Clarion Makassar, beberapa waktu lalu.
Sang Jenderal, lanjut Sisno, marah besar dengan penolakan itu. Kepada Sisno, Sang Jenderal mengatakan; ”Kurang apa lagi jenderal saya sehingga kau tolak perintah saya.”
Akibat penolakan tersebut, Sisno bukan hanya mendapat marah dari Sang Jenderal, melainkan juga “dibuang” ke Maluku.
“Akhirnya saya berhasil dipindahkan selama tiga tahun di Maluku,” kata Jenderal Bintang Dua yang berkumis tebal itu lagi-lagi sambil tersenyum. Read More ..

Pedoman Rakyat Harus Dipailitkan



Sebagai mantan wartawan harian Pedoman Rakyat, saya (Asnawin) dan teman-teman pasti berharap ada pesangon, tetapi kelihatannya tidak ada niat baik dari para pemegang saham untuk memberikan pesangon kepada para mantan wartawan dan karyawan. Semoga hak-hak kami tetap kami dapatkan, minimal dengan cara lain dari Allah Yang Maha Mengetahui.

Read More ..

PKS Dinilai Halalkan Segala Cara



keterangan gambar: Prof Din Samsudin

PKS Dinilai Halalkan Segala Cara

Banyak cara yang dilakukan partai politik untuk melakukan sosialisasi dan untuk menarik simpati masyarakat, antara lain dengan penayangan iklan di media cetak dan media elektronik.
Partai baru seperti Partai Gerindra misalnya, dapat dengan cepat dikenal dan mendapat simpati masyarakat karena iklannya yang cukup menyentuh masyarakat bawah dan dilakukan terus menerus selama berbulan-bulan.
Namun ternyata tidak semua iklan politik mendapat simpati. Buktinya, iklan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justeru mendapat cemoohan dan protes dari berbagai elemen masyarakat.
Iklan politik PKS yang menayangkan beberapa tokoh pahlawan nasional dinilai sebagai penghinaan terhadap tokoh pahlawan dan sekaligus merendahkan martabat pahlawan yang ditayangkan fotonya, karena dilakukan dengan tujuan kampanye politik dan bukan murni untuk mengangkat citra kepahlawanan tokoh yang ditampilkan.
Tokoh pahlawan nasional yang ditayangkan fotonya dalam iklan tersebut, antara lain KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) dan KH Hasyim Asy’ari (pendiri Nahdlatul Ulama).
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Din Syamsudin, saat bersilaturrahim dengan warga Muhammadiyah se-Sulsel di Auditorium Al-Amien Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, beberapa waktu lalu, mengatakan dirinya secara lisan sudah menegur dan meminta agar PKS menarik iklan tersebut, tetapi partai tersebut tidak mau memenuhi permintaan Din Syamsudin.
Karena penolakan tersebut, Din pun memberi cap bandel terhadap PKS.
"Saya bilang kalau bandel ya sudah, kita catat saja kalau PKS itu bandel. Tentu hal ini akan kontraproduktif. Iklan tujuannya menarik hati warga Muhammadiyah, tetapi malah menjadi bumerang bagi PKS," ujarnya.
PKS dinilai hanya menginginkan peningkatan citra diri partai saja, tetapi berpura-pura membawa nama KH Ahmad Dahlan untuk Pemilu 2009. Jika iklan tersebut murni untuk mengangkat citra kepahlawanan tokoh sekelas KH Ahmad Dahlan, katanya, maka PKS seharusnya melakukan jauh-jauh hari sebelumnya dan bukannya menjelang Pemilu.

Penghinaan
Empat organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah se-Sumatera Utara (Sumut), yaitu Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Ikatan Remaja Muhammadiyah, juga memrotes iklan politik PKS.
Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumut Anang Anas Azhar mengaku sangat tersinggung dengan iklan audio visual tersebut. Sebab, dalam iklan yang sudah tayang di televisi itu, PKS membawa-bawa nama dan gambar tokoh pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan ke dalam ranah politik.
Perlakuan PKS terhadap KH Ahmad Dahlan demi menuai suara di Pemilu 2009 ini dinilai sebagai pragmatisme politik yang konyol. Hal ini telah melukai perasaan keluarga Muhammadiyah, sekaligus tamparan keras terhadap internal Muhammadiyah.
"Ini penghinaan yang sangat keterlaluan. Karena PKS telah melakukan berbagai cara dalam upaya menarik simpati. Di antaranya dengan mempolitisasi simbol-simbol organisasi keagamaan seperti menggunakan gambar KH Ahmad Dahlan," kata Anang kepada wartawan di Gedung Muhammadiyah Sumut Jl. Sisingamangaraja, Medan, beberapa waktu lalu.
Anang yang berbicara mewakili keempat organisasi tersebut menyatakan, warga Muhammadiyah sendiri, selama ini tidak pernah membawa-bawa nama KH Ahmad Dahlan dalam ranah politik. Padahal, kader-kader Muhammadiyah itu berkecimpung di Partai Amanat Nasional (PAN).
Kader Muhammadiyah tidak pernah membawa-bawa nama KH Ahmad Dahlan dalam menarik simpati untuk kebesaran partai. Ini sebagai bentuk penghormatan kader-kader PAN terhadap KH Ahmad Dahlan.
Seharusnya, kata Anang, PKS lebih santun dalam berpolitik, tidak menyinggung perasaan umat, khususnya warga Muhammadiyah.
“Janganlah membawa-bawa nama atribut organisasi keagamaan dalam berpolitik. PKS hendaknya tidak menghalalkan segala cara dalam berpolitik," tandasnya.

Dinilai Berdosa
Tokoh muda NU dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Ja'far, menilai PKS telah berdosa dengan mengambil sosok pendiri NU KH Hasyim Asy'ari tanpa izin.
"Ini namanya ghosob, yaitu perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin walau tidak disengaja, dan itu dosa," katanya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Iklan Politik: Tokoh Nasional Milik Siapa?' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pertengahan November 2008.
Hadir pula politisi PDIP Budiman Sudjatmiko, Wasekjen PKS Fahri Hamzah, dan Ketua Bapilu PMB Yusuf Warsyim.
Menurut Ja'far, iklan PKS yang mengambil sosok KH Hasyim Asy'ari adalah sebuah kemunafikan. Sebab, dalam praktiknya di lapangan sikap PKS sangatlah berbeda dengan ideologi NU.
"Ini politik kekanak-kekanakan yang luar biasa. Jika di lapangan tidak sesuai dengan ideologi NU, itu suatu kemunafikan," ujar anggota Komisi III DPR RI itu.
Dalam kesempatan itu, Marwan pun mengritik PKS sebagai partai yang cenderung ekslusif dan mempunyai ideologi yang tidak jelas.
"Jualannya Islam secara simbolik, bukan substantif," tandasnya. Read More ..

Sulit Melampaui Prestasi Tinggi



keterangan gambar: Syaiful Saleh

Sulit Melampaui Prestasi Tinggi

Oleh: Asnawin


Prestasi yang sudah tinggi pasti lebih sulit dilampaui dibanding prestasi yang yang biasa-biasa saja. Itu berlaku dalam segala bidang, baik di olahraga, maupun dalam bidang lain.
Seseorang yang diberi tugas menduduki jabatan tertentu, baik di pemerintahan maupun di lembaga atau instansi swasta, juga akan mengalami hal serupa.
Ia akan merasa lebih ringan melaksanakan tugas jika prestasi pejabat yang digantikannya tergolong biasa-biasa saja, dibandingkan jika ia menggantikan pejabat yang punya prestasi tinggi.
“Kayaknya agak sulit melampaui prestasi tinggi,” kata Ir H Syaiful Saleh MSi, sesaat setelah serahterima Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Makassar, di Kampus Unismuh, belum lama ini.
Prestasi tinggi yang dimaksudkan yaitu prestasi yang telah ditorehkan KH Djamaluddin Amien selama dua periode menjabat Ketua BPH Unismuh Makassar, yang ditandai dengan semakin banyaknya mahasiswa, dosen, dan karyawan Unismuh, bertambahnya fakultas dan program studi, serta pembangunan sarana dan prasarana di Unismuh.
Mantan Pembantu Rektor III yang juga mantan Dekan Fakultas Pertanian Unismuh Makassar itu, mengakui bahwa kemungkinan besar ia bersama pengurus BPH yang lain lebih banyak melanjutkan apa yang telah dirintis oleh KH Djamaluddin dan jajaran pengurus BPH periode 2004-2008.
Syaiful Saleh menerima amanah sebagai Ketua merangkap anggota BPH Unismuh Makassar periode 2008-2012 menggantikan KH Djamaluddin Amien.
Jabatan sekretaris merangkap anggota diserahkan kepada HA Iskandar Tompo, sedangkan bendahara merangkap anggota Drs H Syamsuddin Razak. Tiga anggota BPH yang lain yaitu Drs H Ashabul Kahfi MAg, Drs KH Jalaluddin Sanusi, dan Drs HM Ali Hakka.
Acara serah terima dihadiri Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Drs KH Baharuddin Pagim, Rektor Unismuh Dr M Irwan Akib MPd, serta para pimpian Unismuh dan sejumlah undangan.
KH Djamaluddin Amien dalam sambutannya meminta kepada pengurus BPH dan para pimpinan di Unismuh agar menjaga kekompakan.
“Kompak itulah kuncinya. Perbedaan pendapat boleh saja ada dan memang harus ada, karena perbedaan pendapat itulah yang menimbulkan dinamika dan munculnya berbagai macam ide, tetapi harus tetap kompak dalam mengambil keputusan,” ujarnya.

Kekurangan 300 Dosen
Rektor Unismuh Makassar M Irwan Akib, mengatakan, ada dua tugas BPH yaitu menangani masalah personalia, serta menangani masalah pembangunan sarana dan prasarana.
Dia mengatakan, Unismuh dewasa ini membina sekitar 15.000 mahasiswa. Idealnya, biaya yang dibutuhkan untuk pembinaan bagi setiap mahasiswa yaitu sebesar Rp 18 juta per tahun. Dengan demikian, Unismuh seharusnya memiliki dana sebesar Rp 271 miliar.
Selain itu, setiap 30 mahasiswa seharusnya ditangani satu orang dosen. Artinya, Unismuh seharusnya memiliki 500 dosen, tetapi dosen yang ada baru sekitar 200 orang. Dengan demikian, Unismuh Makassar kekurangan 300 dosen.
“Masalah-masalah inilah yang perlu dipikirkan dan dicarikan dolusinya oleh BPH,” kata Irwan. Read More ..

Canda Kiyai dan Anggota DPR RI



keterangan gambar: Malkan Amin

Canda Kiyai dan Anggota DPR RI

Pertemuan antara Ketua dan anggota Komisi V DPR RI dengan mantan Ketua Muhammadiyah Sulsel, KH Djamaluddin di Makassar, beberapa waktu lalu, sungguh sangat menarik.
Pak Kiyai-sapaan akrab KH Djamaluddi Amien-bertindak sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, dan bersama-sama dengan Rektor Dr M Irwan Akib MPd, menerima anggota DPR RI di ruang rapat senat.
Kedatangan anggota DPR RI tersebut untuk meninjau pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Unismuh.
Ketika memperkenalkan anggota rombongannya, Ketua Komisi V DPR RI, Ahmad Muqawam, mengatakan ada dua anggotanya yang berasal dari dari pemilihan Sulsel, yakni Malkan Amin dan Abdul Hadi Djamal.
“Pak Hadi Djamal ini orang hebat, tetapi belum bijak seperti bapaknya,” katanya sambil melirik kea rah KH Djamaluddin Amien yang tak lain ayah kandung Abdul Hadi Djamal.
Pernyataan itu langsung disambut tawa peserta pertemuan. Hadi Djamal sendiri tak mampu menahan tawanya.
Sebaliknya, ketika diberi kesempatan berbicara, Pak Kiyai mengaku baru kali ini ia menerima kunjungan resmi anggota DPR RI, padahal ia pernah menjabat Rektor Unismuh selama dua periode dan sudah beberapa tahun terakhir menjabat Ketua BPH.
“Kalau Hadi Djamal itu memang sering datang, tapi hanya sebagai Hadi saja,” katanya yang juga langsung disambut tawa.
Rektor Unismuh Irwan Akib dalam pertemuan itu mengatakan, dua blok Rusunawa yang dibangun di Unismuh adalah bantuan APBN yang besarnya berkisar Rp 9 miliar itu memiliki 96 kamar. Setiap kamar direncanakan dapat dihuni empat mahasiswa.
Diestimasi, dua blok rusunawa tersebut dapat menampung sekitar 400 mahasiswa. Kamar itu diprioritaskan bagi mahasiswa baru yang berasal dari luar Kota Makassar. Jumlah seluruh mahasiswaUnismuh berkisar 17 ribu orang. (asnawin) Read More ..

Dari Rumah Adat Hingga Danau Tempe



keterangan gambar: Danau Tempe disaksikan dari udara.

Mengenal Objek Wisata di Wajo

Dari Rumah Adat Hingga Danau Tempe

Oleh: Asnawin


Tak banyak daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki danau. Maka beruntunglah Kabupaten Wajo karena di wilayahnya terdapat sebuah danau yang diberi nama Danau Tempe.
Keberadaan danau itu secara langsung atau tidak langsung telah dan akan terus menerus mengundang wisatawan untuk berdatangan ke Wajo. Wisatawai itu berasal dari berbagai kabupaten di Sulsel, dari berbagai daerah di Indonesia, serta dari berbagai negara di dunia.
Para wisatawan tersebut tidak semuanya sekadar datang melancong, melainkan juga ada yang datang untuk melakukan penelitian, untuk pulang kampung, serta untuk keperluan lain, misalnya untuk menghadiri kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo.
Selain Danau Tempe, Kabupaten Wajo juga beberapa objek wisata lainnya, seperti agro wisata sutra (perkebunan murbei yang sekaligus tempat memelihara ulat sutra), menyaksikan perempuan Wajo membuat kain sutra, Gua Nippon, dan Rumah Adat Atakkae.
Sebelum mengenal lebih jauh tentang berbagai objek wisata tersebut, ada baiknya kita melihat data dan fakta tentang Kabupaten Wajo yang juga dikenal dengan nama Sengkang.
Luas wilayah Kabupaten Wajo adalah 4,01 % dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Hingga akhir tahun 2008, Wajo terbagi atas 14 wilayah kecamatan yang terdiri dari 45 kelurahan dan 131 desa.
Secara geografis, wilayahnya terbagi dalam 4 dimensi yaitu tanah berbukit, dataran rendah, danau, dan laut. Lahan berbukit terbentang dari selatan ke utara.
Dataran rendah terletak di bagian timur, selatan, tengah, dan barat. Danau terletak di bagian barat, sedangkan pesisir pantai membentang di sebelah timur menghadap Teluk Bone sepanjang 103 km garis pantai.
Wajo atau Sengkang terletak di pinggir Danau Tempe yang memiliki panorama indah. Sengkang merupakan kota yang cukup menyenangkan untuk dikunjungi.
Salah satu daya tarik Sengkang adalah produk kain sutera, hasil industri tenun milik rakyat. Sengkang memang dikenal sebagai pusat industri sutera. Kain sutera banyak dijual di pasar Sengkang seperti selendang sutera.
Pusat penenunan sutera milik rakyat umumnya terletak di desa-desa di sekitar Sengkang yang dapat ditempuh dengan menyewa angkutan umum.

Rumah Adat Atakkae

Kawasan budaya Rumah Adat Atakkae terletak di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe. Rumah adat tersebut dibangun tahun 1995 di pinggir Danau Lampulung, sekitar 3 km sebelah Timur Kota Sengkang.
Di dalam kawasan ini telah dibangun puluhan duplikat rumah adat tradisional yang dihimpun dari berbagai kecamatan, sehingga kawasan ini representatif sebagai tempat pelaksanaan pameran.
Di sekitarnya terdapat bangunan sebagai tempat menginap wisatawan, dekat dari danau. Hampir setiap tahunnya, kawasan budaya ini ramai dikunjungi wisatawan, terutama saat digelar berbagai atraksi budaya dan permainan rakyat.
Di dalam kawasan tersebut dibangun sebuah rumah adat yang lebih besar yang dijuluki Saoraja - istana Tenribali, salah seorang matoa Wajo.
Rumah tersebut mempunyai tiang sebanyak 101 buah. Setiap tiang beratnya 2 ton yang terbut dari kayu ulin dari Kalimantan.
Tiang itu didirikan dengan menggunakan alat berat (eskavator). Lingkaran tiang rumah 1,45 m dengan garis tengah 0,45 m, dan tinggi tiang dari tanah ke loteng 8,10 m. Bangunan rumah adat ini mempunyai ukuran panjang 42,20 m, lebar 21 m, dan tinggi bubungan 15 m.

Danau Tempe

Danau Tempe merupakan danau yang cukup luas namun dangkal yang menjadi habitat satwa burung. Pinggiran danau merupakan kawasan tanah lumpur yang juga menjadi tempat bermukim masyarakat setempat.
Pengunjung dapat berjalan-jalan menyusuri danau dengan menggunakan perahu motor hingga ke Sungai Walanae, mengunjungi Desa Salotangah dan Desa Batu Batu yang berada di tengah danau.
Danau Tempe terletak di bagian Barat Kabupaten Wajo. Tepatnya di Kecamatan Tempe, sekitar 7 km dari Kota Sengkang menuju tepi Sungai Walanae.
Dari sungai ini, perjalanan ke Dananu Tempe dapat ditempuh sekitar 30 menit dengan menggunakan perahu motor (katinting).
Perkampungan nelayan bernuansa Bugis berjejer di sepanjang tepi danau. Nelayan yang menangkap ikan di tengah danau seluas 13.000 hektare itu dengan latar belakang rumah terapung, merupakan pemandangan yang sangat menarik.
Dari ketinggian, Danau Tempe tampak bagaikan sebuah baskom raksasa yang diapit oleh tiga kabupaten yaitu Wajo, Soppeng, dan Sidrap.
Sambil bersantai di atas perahu, wisatawan dapat menyaksikan terbitnya matahari di ufuk timur pada pagi hari dan terbenam di ufuk barat pada sore hari. Di tengah danau, kita dapat menyaksikan beragam satwa burung seperti Belibis yang menyambar ikan-ikan yang muncul di atas permukaan air.
Danau ini memiliki species ikan air tawar yang jarang ditemui di tempat lain. Konon, dasar danau ini menyimpan sumber makanan ikan, yang diperkirakan ada kaitannya letak danau yang berada di atas lempengan dua benua, yaitu Australia dan Asia.
Di waktu malam, wisatawan dapat menginap di rumah terapung. Bersama nelayan, kita dapat menyaksikan rembulan di malam hari yang menerangi Danau Tempe sambil memancing ikan.
Sementara itu, para nelayan menangkap ikan diiringi dengan musik tradisional yang dimainkan penduduk.

Festival Danau Tempe

Tanggal 23 Agustus setiap tahunnya, merupakan kalender kegiatan pelaksanaan festival laut di Danau Tempe. Acara pesta ritual nelayan ini disebut Maccera Tappareng atau upacara mensucikan danau dengan menggelar berbagai atraksi wisata yang sangat menarik.
Pada hari perayaan Festival Danau Tempe ini, semua peserta upacara Maccera Tappareng memakai baju Bodo (pakaian adat Orang Bugis).
Acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai atraksi seperti lomba perahu tradisional, lomba perahu hias, lomba permainan rakyat (lomba layangan tradisional, pemilihan anak dara dan kallolona Tanah Wajo), lomba menabuh lesung (padendang), pagelaran musik tradisional dan tari bissu yang dimainkan oleh waria, dan berbagai pagelaran tradisional lainnya.
Lomba perahu dayung merupakan tradisi yang turun temurun dan terpelihara di kalangan para nelayan.
Maccera Tappareng merupakan bentuk kegiatan ritual yang dilaksanakan di atas Danau Tempe oleh masyarakat yang berdomisili di pinggir Danau Tempe, biasanya ditandai dengan pemotongan kurban sapi yang dipimpin oleh seorang ketua nelayan, dan serentetan acara lainnya.

Agro Wisata Sutra

Agro wisata sutra menjadi salah satu andalan di kabupaten ini. Tahap penanaman murbei hingga proses pembuatan kain sutera sudah lama menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Wajo.
Lokasi pembibitan dan penanaman murbei terletak pada beberapa desa di Kecamatan Sabbangparu, sekitar 10 km sebelah Selatan Kota Sengkang, jalan poros menuju Kabupaten Soppeng.
Di sini, pengunjung dapat menyaksikan proses penanaman murbei, cara memelihara ulat sutera, proses pemintalan benang sutera, hingga cara menenun kain sutera.
Khusus produk sutera yang berupa kain, sarung, kemeja, dasi, dan berbagai bentuk cinderamata dari kain sutera misalnya : kipas dan tas, dapat kita saksikan di beberapa showroom sutera yang ada di Kota Sengkang.
Di toko suvenir itu tersedia berbagai macam warna maupun motif yang indah. Motif yang banyak diminati masyarakat umumnya motif Bugis dan motif yang menyerupai ukiran-ukiran Toraja.

Bendungan Kalola

Kawasan Bendungan Kalola, merupakan kawasan wisata terletak di Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, sekitar 35 km sebelah Utara Kota Sengkang. Kawasan yang menempati areal seluas 65 hektare ini selalu ramai dikunjungi wisatawan.
Bendungan Kalola yang terdapat dalam kawasan wisata ini memiliki genangan air 21,5 km dengan debit air 900 m3 per detik, membentang di antara barisan pegunungan yang ditumbuhi pepohonan rindang, sejuk, dan sangat mengasyikkan.
Pada hamparan genangan air Sungai Kalola, kita dapat menyaksikan kegiatan menangkap ikan oleh penduduk setempat dengan menggunakan perahu roda.
Wisatawan juga bisa memancing ikan, lomba dayung, bermain ski, dan menikmati pemandangan yang indah di sekitar bendungan.
Pada pinggir genangan yang landai, pengunjung biasanya menggelar perkemahan. Sekitar 3 km dari bendungan telah dibangun kolam renang dan pondokan. Bagi mereka yang gemar berburu, dapat menyalurkan hobinya, karena dekat lokasi ini terdapat taman perburuan rusa.
Lokasinya sekitar 5 km dari Bendungan Kalola. Tepatnya di Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo. Taman berupa hutan seluas 500 hektare itu sangat representatif bagi mereka yang mempunyai hobi berburu.
Dahulu, orang berburu rusa dengan menggunakan kuda dan anjing pemburu. Bahkan, tingkat keperkasaan dan kedewasaan seorang putra bangsawan saat itu diukur dari kemampuan dan ketangkasan mereka menangkap rusa.
Bagi mereka yang senang dengan petualangan, berburu rusa merupakan salah satu alternatif. Lokasi itu dapat dijangkau dengan menggunakan mobil 4 whell drive. Jalan menuju ke lokasi merupakan bukit yang landai.
Di sekitarnya tampak pemandangan alam dengan permukaan rumput hijau, mengapit lapangan berburu yang luas. Di sekitar taman ini terdapat sungai kecil dan pepohonan di sela-sela lembah, sebagai pendukung kehidupan satwa rusa.

Situs Tosora

Situs Tosora terletak sekitar 16 km di sebelah Timur Kota Sengkang. Tepatnya di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng. Lokasi ini dapat dijangkau dengan menggunakan sepeda motor atau mobil. Tosora adalah daerah bekas ibukota Kabupaten Wajo sekitar abad ke-17. Wilayah ini dikelilingi 8 buah danau kecil.
Banyak peninggalan sejarah dan kepurbakalaan yang terdapat di sini, misalnya makam raja-raja Wajo, bekas gudang amunisi kerajaan (geddong), masjid kuno yang dibangun tahun 1621, dan makam yang bernisan meriam.
Disini juga terdapat sumur “bungung baranie”, tempat prajurit-prajurit tempo dulu dimandikan sebelum terjun ke medan perang.
Banyak wisatawan yang sudah berkunjung ke sini. Motivasi mereka beraneka ragam. Di antara mereka, ada yang datang hanya untuk melakukan ziarah. Sebagain yang lain datang untuk melepas hajat atau nazar, dan ada juga yang mengadakan pengkajian sejarah.

Gua Nippon

Gua Nippon terdapat di pegunungan sebelah Timur Kota Sengkang. Lokasinya tak jauh dari Masjid Raya Sengkang. Pengunjung dapat berjalan kaki menuju lokasi ini, terutama mereka yang senang dengan petualangan.
Gua Nippon berupa terowongan yang dibuat oleh tentara Jepang sebagai tempat persembunyian dan pertahanan pada Perang Dunia ke-2. Jumlahnya tak kurang dari 10 buah, namun saat ini sebagian di antaranya sudah tertutup tanah secara alami.
Di dalam gua itu terdapat ruangan yang sangat luas. Masyarakat setempat meyakini bahwa gua itu sebagai tempat penyimpanan harta karun yang ditinggalkan serdadu Jepang, dan pada masa perang dijadikan sebagai basis pertahanan Asia Selatan.
Mulut gua rata-rata mempunyai garis tengah sekitar 1 meter. Bila pengunjung mau masuk ke dalam gua, mereka harus membungkuk atau merangkak. Ada gua yang jalan masuknya berbeda dengan jalan untuk menuju ke luar. Sebagian diantaranya, jalan masuk dan keluar ke gua tersebut hanya merupakan satu jalur. (dari berbagai sumber) Read More ..

Jusuf Kalla: ”Ibu Saya Tak Pernah Mengeluh”




Jusuf Kalla:
”Ibu Saya Tak Pernah Mengeluh”

Oleh: Asnawin


Wapres Jusuf Kalla (JK) terharu menceritakan kisah almarhumah ibunya, Hj.Athirah Kalla, kepada tim penyusun buku ”Hj.Athirah Kalla, Melangkah dengan Payung” dari Pemuda Muhammadiyah Sulsel, di Istana Wapres Jakarta, belum lama ini.
JK yang tanpa ditemani isteri ataupun stafnya, beberapa kali terdiam dan memandang ke plafon saat bercerita dan saat menjawab pertanyaan tim penyusun buku tentang ibunya.
”Ibu saya itu tidak pernah mengeluh,” ungkapnya kepada tim penyusun buku, Basti Tetteng dan Asnawin, serta Ketum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Izzul Muslimin, Sekum Gunawan, dan Ketum Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulsel, Rachmat Noer.
Athirah Kalla membesarkan 10 anak-anaknya dengan sabar. Di rumahnya yang luas di Jl. Andalas No.2 Makassar, juga banyak keluarganya yang menetap dan disekolahkan.
Rumahnya pun selalu menjadi tempat rapat pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Sulsel, pengurus Aisyiyah Sulsel, pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan pengurus Senat Fisipol Unhas.
”Jadi rumah saya itu ganti-ganti orang rapat di sana. Hari ini NU, besok Aisyiyah. Kalau HMI tiap hari. Tapi ibu tak pernah mengeluh. Tiap malam ratusan orang yang datang. Ibu saya masak lalu pergi tidur di kamarnya. Teman-teman kalau mau makan langsung saja ke dapur ambil sendiri. Tapi ibu tidak merasa terganggu,” papar JK.
Aktivis HMI Pusat, seperti Nurcholis Madjid (almarhum) dan Fahmi Idris (sekarang Menteri Perindustrian), juga selalu menginap di rumah JK setiap kali datang ke Makassar. Mereka semua mengenal Hj. Athirah karena selalu mendapat pelayanan yang baik dan ikhlas.
”Mereka semua mengenal dan menganggap ibu saya sebagai ibu mereka. Alwi (HM Alwi Hamu, kini staf khusus Wapres), Aksa, Rafiuddin Hamarung, tanya dia kalau mau tahu,” sebutnya.
Selain mengurus anak-anaknya, menyekolahkan banyak keluarganya, aktif berorganisasi dan membantu berbagai organisasi, Athirah Kalla juga aktif dan sukses dalam berbisnis, terutama kain sutera.
Athirah Kalla malah pernah ’menyelamatkan’ perusahaan suaminya, H. Kalla yang mengalami krisis keuangan.
”Ibu juga sangat memperhatikan sekolah kami, bahkan dia selalu mengirim surat kepada adik-adik saya yang sekolah di luar Sulsel, termasuk mengirim surat kepada Halim (Halim Kalla) yang sekolah di Amerika. Dibalas tidak dibalas, dia tetap kirim surat. Isinya itu nasehat-nasehat,” tutur JK.
Jika ada keluarga atau kerabatnya yang sakit, Ibu Athirah selalu menyempatkan diri membesuk mereka, termasuk keluarga atau teman yang tinggal di luar kota Makassar.
”Ibu saya itu tiap dua tahun naik haji, jadi kami gantian menemani, tetapi ibu selalu membayar sendiri. Ibu tidak pernah mau dibayarkan atau diberi uang. Pernah saya bayarkan, tetapi tak lama kemudian dia menyuruh orang mengembalikan uang saya,” ujarnya.
Sebagai isteri pengusaha menengah dan juga dirinya sendiri aktif berbisnis, Ibu Athirah sewajarnyalah tampil ”lebih”, tetapi dirinya justru selalu tampil sederhana dan lebih sering naik becak dibanding naik mobil.
JK memberikan sebuah mobil baru khusus untuk ibunya, tetapi sang ibu jarang memanfaatkannya dan lebih senang naik becak.
”Ibu selalu melihat dari sisi praktisnya. Bagi ibu, naik becak lebih praktis dibanding naik mobil. Ibu juga tidak mau tampil beda dari teman-temannya,” katanya.
Kepada anak-anaknya, Ibu Athirah juga sering mengatakan bahwa kalau mau hidup bahagia, lihatlah ke bawah.
”Ibu bilang, kalau mau bahagia lihatlah ke bawah. Kalau kau naik motor, lihatlah orang yang naik sepeda. Jadi kalian selalu merasa bahagia. Tetapi kalau mau maju, lihatlah yang lebih tinggi,” ungkap JK.
(dimuat di Tabloid Demos, Makassar, I-II Desember 2008) Read More ..

Pustakawan di Indonesia Terlalu Materialistis

Pustakawan di Indonesia Terlalu Materialistis

Oleh : Asnawin


Tak mudah menjadi pustakawan di Indonesia, karena banyak kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya, tetapi seorang pustakawan yang baik tidak boleh pasrah begitu saja dengan berbagai kendala yang dihadapi.
Kenyataannya, pustawakan di Indonesia jalan di tempat, karena terlalu materialistis. Ibarat ikan lumba-lumba di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta yang hanya mau melompat setelah diberi makan ikan, pustawakan di Indonesia juga umumnya baru mau bekerja kalau ada honor atau sertifikat yang akan diterimanya.
Pustakawan di Indonesia umumnya juga tidak mengerti dan tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, sehingga sulit mengakses berbagai informasi dan juga tidak banyak peluangnya untuk berinteraksi dengan pustakawan di berbagai belahan dunia.
Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Perpustakaan BJ Habibie Politeknik Negeri Ujung Pandang, Salmubi Ssos SS MIM, saat tampil sebagai pembicara pada Seminar Internasional Perpustakaan dan Masyarakat Informasi 2008, di Gedung PKP Unhas, Makassar, belum lama ini.
Salmubi yang tahun 2007 terpilih sebagai pustakawan terbaik nasional, mengingatkan bahwa misi utama pustakawan adalah menjamin bahwa setiap jenis sumber informasi perpustakaan dapat diakses secara efektif dan efisien, sehingga setiap pengguna (warga) dimungkinkan mendapatkan pengetahuan, ide-ide, dan pandangan tentang berbagai hal dalam kehidupannya.
Misi pustakawan sangat dimungkinkan terlaksana dengan lebih baik sekarang ini, karena kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di perpustakaan. Akses luas dan tanpa rintangan bagi setiap warga untuk mencari dan memanfaatkan informasi merupakan bagian penting dan intelectual freedom yang juga menjadi hal yang diperlukan dalam Masyarakat Informasi (MI).
Sejumlah karakteristik lingkungan baru (era digital) sebagai akibat dari perkembangan TIK, menghadapkan pustakawan pada sejumlah kenyataan yang tak terhindarkan.
Kenyataan itu dapat berupa, antara lain: akses lebib besar terhadap berbagai jenis informasi, kecepatan akses informasi, kompleksitas temuan informasi, analisis dan hubungan informasi, teknologi yang berubah secara konstan dan terus menerus, keharusan menyediakan anggaran yang memadai untuk merespons perkembangan teknologi dan hal-hal terkait lainnya.
”Teknologi informasi sebagai bagian penting dari MI mengharuskan pustakawan membekali dirinya dengan kompetensi dan profesionalisme tinggi,” kata Salmubi.
Kompetensi dan profesionalisme pustakawan harus ditingkatkan dari waktu ke waktu agar tugas dan predikat baru yang dialamatkan kepada pustakawan dapat terlaksana dengan baik.
Sebab, pustakawan dalam MI setidaknya harus seorang yang bervisi, mampu melihat jauh kepada masa depan. Ia pun harus lebih proaktif dalam mempersiapkan tindakan-tindakan antisipatif dan preventif terhadap berbagai perkembangan terbaru yang sedang dan yang mungkin terjadi.
Karena itu, pustakawan harus menjadi pembelajar seumur hidup (lifelong learner) agar lebih sensitif terhadap kehidupan yang berlangsung dengan sangat dinamis dan juga mampu menjawab tantangan perubahan yang berlangsung cepat.
Pembelajaran seumur hidup harusnya melekat pada keseharian pustakawan. Pembelajaran merupakan titik awal suatu proses yang tiada berakhir dan hal itu menunjukkan adanya kedinamisan.

Profesi Dinamis
Menurut Salmubi, pustakawanan itu adalah profesi yang dinamis. Kedinamisan menumbuhkan pembaruan secara terus menerus, sehingga pengetahuan, keterampilan, dan sikap pustakawan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Fleksibilitas tinggi dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah, multidisiplin atau generalis, dan memiliki komitmen tinggi terhadap profesi pustakawan, merupakan syarat lain yang harus dimiliki pustakawan era digital.
Peran dan tugas-tugas pustakawan yang kompleks dalam MI harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan pustakawan agar mereka dapat juga berperan sebagai peneliti, perencana, pembimbing, manajer informasi, assessor, dan problem solver.
Dengan kata lain, pustakawan masa kini menjadi sosok yang harus “serba bisa”. Keserbabisaan pustakawan dapat ditunjukkan dengan pengetahuan dan kemampuannya tentang masalah-masalah lain yang tidak terkait langsung dengan tugasnya sebagai pustakawan, misalnya masalah keuangan, standar-standar, peraturan-peraturan, ketentuan hukum, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan.
Jelas, bahwa keberadaan TIK di perpustakaan nantinya tidak hanya mengubah peran pustakawan menjadi lebih kompleks, tetapi juga memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang berhubungan dengan aspek organisasi, penyebaran inforamasi, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan akses terhadap sumber-sumber informasi.
”Sekarang dan di masa datang, pustakawan menjadi kurang tepat jika hanya diposisikan sebagai penyedia informasi (information provider) semata atau penjaga ilmu pengetahuan (the keeper of knowledge). Tetapi, mereka adalah penyedia akses informasi (information access provider),” tandas Salmubi.

110 Peserta
Selain Salmubi, panitia juga menampilkan Gubernur Sulsel diwakili Sidik Salam sebagai pembicara utama, serta Manette Sose (seorang pemerhati perpustakaan dari Amerika Serikat) dan David Palmer dari Perpustakaan Universitas Hongkong.
Ketua Panitia, Sabri Ali Ssos, menjelaskan, seminar diikuti 110 peserta dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulsel dan Sulbar.
”Peserta terdiri atas pustakawan, guru, pegawai Dinas Pendidikan, serta pemerhati perpustakaan, termasuk wartawan,” jelas Sabri.
(dimuat di Tabloid Demos, Makassar, I-II Desember 2008) Read More ..

Masyarakat Pulau di Makassar Ikut Paket C

Masyarakat Pulau di Makassar Ikut Paket C

Oleh: Asnawin


Perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil cukup besar. Buktinya, pemerintah rela mengeluarkan biaya besar untuk membeli perahu dan mengirim tenaga pengajar (tutor) ke pulau-pulau kecil demi mengajar masyarakat setempat membaca dan menulis.
Di Kota Makassar misalnya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Non-formal Informal Depdiknas, bekerja sama Lembaga Pusat Kajian Ilmu Teknologi Kelautan (LPK-ITK) Universitas Muhammadiyah Makassar, membuat program kegiatan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat di Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Lompo, dan Pulau Barrang Caddi.
Masyarakat pada tiga pulau tersebut diikutkan pendidikan kesetaraan Paket C (setara SMA), Paket B (setara SMP), dan Paket A (setara SD). Sasarannya terutama masyarakat yang bukan usia sekolah. Selain diberi pelajaran umum sesuai kurikulum pendidikan, juga diberikan pendidikan keterampilan.
Sekretaris LPK-ITK Unismuh Makassar, Drs Akhmad Namsun, kepada DEMOs mengatakan, peserta pembelajaran untuk tahap pertama sudah ada, yakni sebanyak 33 orang.
Program pendidikan kesetaraan tersebut akan dilaksanakan sebanyak tiga tahap. Setiap tahap dibatasi pesertanya sebanyak 33 orang. Tenaga pengajarnya disediakan oleh Unismuh Makassar yang anggarannya dibayarkan dari dana proyek .
“Sekarang perahunya sedang kami tunggu dan kami sudah meminta kepada Pemerintah Kota Makassar untuk diberikan lahan parkir,” jelasnya.
Pengajar atau tutor nantinya akan menggunakan perahu tersebut untuk menyeberang ke pulau-pulau dan mengajar peserta pembelajaran, minimal tiga kali dalam sepekan.
Pihak LPK-ITK Unismuh juga akan mencari tenaga pengajar yang memiliki kemampuan dan kualifikasi mengajar dari masyarakat yang tinggal di pulau-pulau tersebut.
“Kami sekarang sedang mendata penduduk setempat. Mudah-mudahan ada di antara mereka yang bisa diangkat menjadi tutor,” kata Akhmad Namsun. (dimuat di Tabloid Demos, Makassar, I-II Desember 2008) Read More ..

Kegiatan Keagamaan Bentengi Pelajar

Kegiatan Keagamaan Bentengi Pelajar

Oleh: Asnawin


Pelajar dan remaja banyak yang terjerumus dalam pergaulan bebas, sehingga tidak sedikit dari mereka yang akhirnya hamil di luar nikah, masuk rumah sakit, termasuk rumah sakit jiwa, masuk penjara, dan juga ada yang tidak bisa lagi diselamatkan jiwanya.
Selain itu, mereka juga terpengaruh dengan berbagai macam godaan perkembangan dan perubahan zaman, sehingga banyak pelajar dan remaja yang menjadi materialistis, penampilannya dan tingkah lakunya tidak lagi menggambarkan sebagai orang timur Asia yang penuh etika, bahkan orangtua dan guru pun tidak lagi dihormati.
Untuk mengarahkan mereka dibutuhkan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat, terutama kegiatan keagamaan, karena kegiatan keagamaan dapat membentengi pelajar dan remaja.
Salah satu cara agar para pelajar dan remaja dapat selalu terlibat dalam kegiatan keagamaan yaitu dengan melibatkan diri dalam kegiatan organisasi keagamaan, seperti Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM).
Ketua DPRD Sulsel, HM Roem, mengatakan, selama puluhan tahun hingga akhir tahun 80-an, IRM yang ketika itu masih menggunakan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) banyak kegiatan di sekolah yang penuh dengan pembinaan spritual.
”Jika hal tersebut dapat kembali dihidup-suburkan, maka ke depan para pelajar akan terhindar dari pergaulan bebas, termasuk dalam hal pornografi dan narkoba, yang merupakan ancaman masa depan bangsa ini,” katanya saat menerima pengurus IRM Sulsel, di ruang kerjanya, belum lama ini.
Pelajar Muhammadiyah, khususnya yang berhimpun di IRM, kata Roem, selain cerdas juga kritis dalam menyikapi pengembangkan idealisme pelajar.
Dia juga menyatakan dukungan atas rencana IRM mengembalikan namanya menjadi IPM, namun dia mengingatkan bahwa yang terpenting IRM atau IPM diharapkan mampu kembali membentengi pelajar dengan kegiatan keagamaan.
Pengurus yang diterima yaitu Mahyuddin (ketua umum), Ahmad Yani, Hadisra, Jainuddin, Masnaini Muslimin, dan Sanusi. Kedatangan mereka untuk mengundang Ketua DPRD Sulsel, menghadiri Musyawarah Daerah IPM Sulsel dan Seminar Pendidikan dengan tema "Potensi Kekerasan Terhadap Pelajar dalam Pemilu", di Kota Palopo, 12-14 Desember 2008.
Mahyudin mengatakan, pada acara Muswil akan diadakan pemilihan pengurus baru, namun sebelumnya mereka IRM akan mengadakan diskusi warung kopi dengan para alumni IPM/IRM setiap pekan dengan tema "Peran Kader Muhammadiyah di Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, dan Wiraswasta."
(dimuat di Tabloid Demos, Makassar, I-II Desember 2008) Read More ..

Dosen Tidak Boleh “Zig-zag”

Dosen Tidak Boleh “Zig-zag”

Oleh: Asnawin


Tantangan yang dihadapi dosen ke depan adalah sertifikasi. Setiap dosen harus berkualifikasi S2 (magister) dan lolos sertifikasi. Dosen tidak diperkenankan mengajarkan mata kuliah tertentu jika tidak mampu memperlihatkan bukti hasil sertifikasinya, supaya diyakini bahwa dosen bersangkutan memang layak mengajarkan mata kuliah tersebut.
“Pintu untuk disertifikasi adalah S2, sehingga kalau ada dosen masih berijazah S1, harus segera melanjutkan kuliahnya, tetapi jangan zig-zag, S1-nya lain, S2-nya lain, S3-nya juga lain, karena kalau zig-zag pasti susah meraih jabatan professor,” tutur Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Prof Dr HM Basri Wello MA.
Hal tersebut dikemukakan saat memberikan sambutan pada pelantikan empat Pembantu Rektor (Purek) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, belum lama ini.
Dosen diharapkan benar-benar professional dan mendalami bidang ilmunya. Dosen bukan hanya melaksanakan tugas mengajar, melainkan juga harus melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Kepada pimpinan dan para pengelola Unismuh Makassar, Prof Basri Wello, mengingatkan agar sejak dini membangun system informasi dan system pengelolaan perguruan.
“Selagi belum besar, Unismuh sebaiknya membangun system informasi yang benar,” katanya.
Dalam beberapa kesempatan, Rektor Unismuh Makassar, Dr M Irwan Akib MPd, mengatakan, perguruan tinggi yang dipimpinnya kini membina belasan ribu mahasiswa. Pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2008/2009, Unismuh menerima lebih dari 5.000 mahasiswa baru.

Pembantu Rektor

Pembantu Rektor yang dilantik, yaitu H Abdul Rahman Rahim SE MM sebagai Purek I, Dra Hj Rosleny B Msi (Purek II), Drs. HM Darwis Muhdina Mag (Purek III), dan Drs Samhi Muawan Djamal Mag (Purek IV). Rahman Rahim pada periode lalu juga menjabat Purek I, Rosleni menggantikan HM Ikram Idrus SE MS, Darwis Muhdina menggantikan Drs Kamaruddin Moha MP, sedangkan Samhi Muawan menggantikan Darwis Muhdina.
Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Unismuh Makassar, KH Djamaluddin Amien, pada kesempatan itu memuji Ikram Idrus dan Kamaruddin Moha karena dengan menjabat dua periode sebagai Purek II dan Purek III, berarti keduanya sukses dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka.
“Kepada pejabat baru, kita harapkan mereka juga sukses dalam melaksanakan amanah dan dalam membesarkan Unismuh Makassar,” katanya.
Pelantikan juga dihadiri Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Drs KH Baharuddin Pagim, serta sejumlah undangan. (dimuat di Tabloid Demos, Makassar, I-II Desember 2008) Read More ..

Senin, 15 Desember 2008

RAKER KOMISI E BAHAS TUNTUTAN KARYAWAN PEDOMAN RAKYAT

RAKER KOMISI E BAHAS TUNTUTAN KARYAWAN PEDOMAN RAKYAT
Posted : [28/02/2007,06:12:31]

Rapat Kerja Komisi E dengan agenda membahas masalah Tuntutan Karyawan PT. Media Pedoman Jaya Makassar, digelar, Rabu (28/02) di ruang Rapat Panitia (Lanatai II) Gedung Tower DPRD Prov. Sulsel yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E, Prof. Dr.H. Djalaluddin Rahman, MA didampingi oleh Wakil Ketua Komisi E, Drs.H.Muh. Anas Genda, MM.Ph.D dan Sekretaris Komisi E, H.M. Ruslan, MA serta dihadiri oleh Asisten III Pemprov. Sulsel sekaligus mewakili Gubernur, H. Basrah Hafid, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulsel, Kadis Tenaga Kerja Kota Makassar, Ketua PWI Sulsel, Komisaris Utama PT. Media Pedoman Jaya, Wakil Komisaris PT. Media Pedoman Jaya sekaligus mewakili Direktur Utama Media Pedoman Jaya, Said Karim, Perwakilan Karyawan PT. Media Pedoman Jaya dan beberapa tamu lainnya dari Ekskekutif dan PT. Media Pedoman Jaya.


Dalam rapat kerja tersebut, disepakati bahwa masalah yang terjadi antara Direksi dengan karyawan pada PT. Media Pedoman Jaya sebaiknya diselesaikan secara internal dimana jika masih belum ada penyelesaian maka akan ditempuh jalur hukum melalui Be Partit dan Tri Partit dengan dinas terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja.

Komisi E melalui Ketua Komisi E, Djalaluddin rahman, memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak Direksi dan karyawan PT. Media Media Jaya, antara lain Pedoman Rakyat harus segera terbit pada edisi berikutnya, 2-3 hari mendatang karena rakyat sudah menantikan terbitnya kembali koran ini dan aspirasi karyawan tentang gaji yang belum dibayarkan harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan mekanisme dalam perundang-undangan dan setiap aspirasi harus diselesaikan dengan Be Partit dan Tri Partit antara pihak direksi dengan karyawan yang dimediasi oleh Komisaris dalam waktu yang tidak lama. Selain itu, Komisi E juga merekomendasikan agar Dewan Komisaris mengupayakan untuk menghadirkan Direktur Utama dalam rapat direksi yang akan diadakan pada tanggal 2 Maret 2007.

Said Karim selaku Wakil Komisaris sekaligus mewakili Direktur Utama PT. Media Pedoman Jaya mengatakan bahwa dirinya sedih dengan apa yang terjadi saat ini. Pihaknya juga sudah melakukan upaya untuk menangani masalah ini. “Kita minta kesabaran karyawan untuk tidak membawa masalah ini keluar dan dicoba untuk diselesaikan secara internal," katanya. Dirinya juga berpendapat bahwa dengan dibawanya masalah ini ke DPRD, dianggap mungkin ini jalan yang terbaik dan mudah-mudahan ada penyelesaiannya. Dan berbicara tentang ketenagakerjaan, perselisihan apapun dalam perusahaan tidak boleh mengorbankan pekerja dimana pekerja memiliki hak-hak yang dilindungi oleh UU.

“Beri kami kesempatan dan waktu untuk menyelesaikan masalah ini secara interna. Kalau tidak terjadi kesepakatan maka akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan kalau masih tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi maka Direktur Utama dipecat dan diganti dengan direksi yang baru, “ katan Said Karim.

Hal senada juga diungkapkan oleh Komisaris Utama. “Sekiranya langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan persoalan ini dilakukan secara internal, kalau tidak bisa maka ditempuh sesuai mekanisme yang ada dan kalau masih belum bisa maka RUPS akan menentukan tetapi yang pasti pekerja tidak boleh dikorbankan, “ ujarnya.

Sumber : Humas DPRD Sulsel Read More ..

Bara' Manusia Kebun

Bara’ Manusia Kebun

Bara’ seorang lelaki berdarah Bugis. Meski begitu, dia tak pernah mengakui garis keturunannya berdarah suku Bugis. Dia lebih senang menyebut dirinya sebagai orang Duri.

Duri adalah sebuah wilayah di kabupaten Enrekang, propinsi Sulawesi Selatan. Letak Duri berada di daerah pedalaman. Sekitar 270 kilometer dari kota Makassar. Atau dapat ditempuh dengan perjalanan darat selama kurang lebih 7 jam.

Kabupaten penghasil sayur mayur itu sendiri, diapit dua kabupaten dan satu provinsi yang mewakili tiga etnis suku terbesar di Sulawesi selatan. Yakni, suku Toraja di Kabupaten Toraja, suku Bugis di kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Suku Mandar di Provinsi Sulawesi Barat.

Sebelum terbentuk menjadi provinsi, Sulawesi Barat adalah sebuah kabupaten. Wilayah itu dulunya bernama kabupaten Polewali Mamasa, biasanya disingkat Polmas. Dulu, Polmas berada di bawah naungan admisnistrasi pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan.

Karena alasan kedaerahan yang membagi beberapa wilayah suku itulah, Bara’ sampai saat ini tidak mengakui dirinya sebagai seorang putera Bugis. Dia percaya, Duri adalah suatu wilayah transisi antara tiga suku, namun memiliki identitas kebudayaan tersendiri. Kata lainnya, Duri tidak termasuk suku Bugis, Toraja ataupun Mandar. Orang Duri bukan orang Bugis.

Namun entah darimana penamaan Duri untuk wilayah itu. Tak ada yang dapat memastikan. Tapi menurut beberapa sumber yang sama sekali tak layak dipercaya, sebutan Duri berasal dari kata ‘duri pohon salak’.

Pasalnya, daerah itu terkenal dengan tanaman pohon salaknya yang memang banyak tumbuh di situ. Ya, selain sayur, Duri juga penghasil buah terutama buah Salak. Namun sekali lagi, keterangan ini bisa jadi tidak valid. Karena berasal dari sumber yang keterangannya lumayan tak bisa dipertanggungjawabkan.

Masyarakat Duri adalah masyarakat yang sangat relijius. Mereka penganut Islam yang taat. Sebagian besar diantaranya, mengembangkan keyakinan dasar keagamaannya dengan bergabung dalam sebuah organisasi keislaman terbesar di dunia: Muhammadiyah.

Karenanya, jangan tanya kepada mereka soal ritual-ritual budaya. Mereka tidak mengenal itu. Yang mereka tahu, pola kehidupan harus berlandaskan agama yang terkonsepsikan secara moderen dan rasional. Dan mencampuradukannya dengan laku budaya adalah satu bentuk kemusyrikan yang tak terampuni dosanya. Prinsipnya, tak boleh ada ‘pengotoran’ budaya soal kemasyarakatan atas dua sumber laku keislaman: Al Quran dan Al Hadist. Agama membentuk budaya. Bukan budaya yang mempengaruhi agama.

Indoktrinasi itu kemungkinan besar mulai menguat pada era gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin Kahar Muzakkar di sekitar wilayah Kabupaten Luwuk, Enrekang dan sebagian wilayah Bugis di utara Sulawesi Selatan. Gerakan itu pada mulanya dicetus Kertosuwiryo di pulau Jawa, karena ketidakpuasan ideologi yang dianut bangsa Indonesia.

Pada zaman itu, seluruh manifestasi kebudayaan dan kesenian daerah yang dikuasai DI/TII dihancurleburkan. Upacara adat dihapus. Nyanyian dan tarian tak boleh ditampilkan. Dan seluruh simbol-simbol sosial budaya kemasyarakatan dilarang.
Semua aspek hanya boleh terimplikasi dalam satu bentuk: syariat Islam. Itulah yang menjadi sebab, sampai saat ini nyaris semua masyarakat Duri dikenal sebagi pribadi-pribadi taat beragama. Meski sebenarnya, tidak seluruh hal tersebut benar. Terlebih jika melihat kondisi kekinian di daerah itu.

***

Bara’ memiliki karakter keras namun relatif tenang dalam menyikapi satu perihal. Khas kepribadian masyarakat pegunungan. Sifat itu barangkali turunan kedua orang tuanya yang berdarah Duri, sebuah wilayah pedalaman di lereng gunung Latimojong.

Dia tak pernah mengenal kompromi terhadap kesalahan sistem atas apa yang diyakininya. Meski begitu, terkadang dia juga terlalu permisif terhadap situasi yang menurutnya terlalu sulit, hingga membiarkan dirinya berputar dalam lingkaran apatisme. Mungkin ini sebagai karakter bentukan dari lingkungan kota tempatnya dibesarkan: Makassar. Sebuah kota yang masyarakatnya mengalami transisi fase status sosial.

Sejak dilahirkan hingga menginjak bangku sekolah menengah atas, Bara’ adalah pribadi yang ‘lugu’. Pengertian lugu itu lebih dimaksudkan dalam konteks hubungan asmara. Bara’ tak penah mengenal kata percintaan. Dia tidak pernah berpacaran.

Proses pacaran baru dikenalnya sejak menginjak bangku kuliah. Dan semenjak itulah petualangan cintanya dimulai. Satu persatu sejumlah nama wanita dia catatkan dalam daftar orang yang pernah dikasihinya ataupun mengasihinya.

Ada beberapa hubungan, memang, yang tidak terlalung dianggap serius. Bara’ memasukkan klasifikasi ‘tidak serius’ jika lama hubungan yang dijalinnya tidak lebih dari enam bulan. Begitu seterusnya. Klasifikasi ‘serius’ untuk hubungan yang mencapai dua hingga tiga tahun. Dan, ‘sangat serius’ untuk hubungan yang bisa melewati masa lima tahun.

Dulu, di awal petualangannya, Bara’ sangat meyakini jodoh seseorang ditentukan oleh diri sendiri. Bukan oleh campur tangan Tuhan, sebagaimana termaktub dalam kitab suci berupa kumpulan rahasia-rahasia Tuhan tehadap diri manusia. Kualitas dan kepastian hubungan, katanya, ditentukan oleh sebesar apa ‘daya nekat’ seseorang menjaga dan meyakini keabadian hubungan itu.

Namun, sejak mengalami sebuah peristiwa ‘sinetron’, dia akhirnya sadar, bahwa sesungguhnya jodoh benar-benar ketentuan Tuhan yang yang sangat terjaga bersama ketentuan-ketentuan lainnya, seperti saat kematian dan rezeki. Ketentuan-ketentuan itu mutlak tak diketahui manusia. Begitulah keyakinan Bara’ kini.

Sehingga, saat ditinggal nikah salah seorang pacarnya di awal tahun 2008, Bara’ akhirnya menjadi pribadi yang lain. Dia menjadi seorang pribadi yang, menurut standarnya sendiri, disebutnya memiliki kebesaran jiwa’. Hal itu ditunjukannya dengan keikhlasan melepas kekasihnya untuk dipinang orang lain. Bahkan turut mengantarkan undangan pernikahan ke sejumlah kerabat dan kawan-kawannya.

***

Jumat subuh, tanggal 22 Desember, 29 tahun lalu. Saat itulah Bara’ pertama kali menghirup udara kehidupan dan memulai menjalankan amanah ilahiah di dunia. Kata orang-orang, hari Jumat adalah saat dimana Tuhan menurunkan ilmu pengetahuan ke umat manusia di muka bumi.

Bara’ terlahir sebagai anak kedua. Orang tuanya adalah pasangan yang bekerja sebagai pegawai negeri di sebuah perguruan tinggi negeri ternama di Makassar. Kakak Bara’ seorang perempuan. Antara keduanya terdapat jeda usia yang cukup panjang: tujuh tahun.

Tak ada harapan khusus, ketika Bara’ dilahirkan. Kedua orang tuanya, seperti orang tua-orang tua lainnya, hanya mengimpi Bara’ menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, bangsa dan negaranya. Sebuah harapan yang normatif, sebetulnya.

Bara’ menjalani masa kecil dengan penuh bahagia. Sebagai generasi pertama dari –yang kelak menjadi sembilan bersaudara– adik-adiknya, Bara’ mendapatkan apa-apa yang nyaris menjadi impian kebanyakan anak negeri yang terlahir dari keluarga marginal. Kesempatan berlibur, mainan berlimpah, sandang, kecukupan nutrisi, pendidikan dan kasih sayang, adalah beberapa diantara untuk menyebut kebahagiaan Bara’ itu.

Orang tua Bara’ penyuka hewan ternak dan tumbuhan. Berbagai jenis hewan ternak tersebut dipelihara di halaman rumah keluarga mereka. Semua jenis ayam, bebek, ikan dan hewan-hewan yang mampu memberi kontribusi nyata terhadap pemenuhan protein keluarga, dikembangbiakkan.

Bara’ ingat, setiap pagi sebelum ke sekolah, Ummi, ibu Bara’, pasti menggorengkan satu ekor ayam puyuh untuk anak-anaknya dan meminumkan mereka telur-telur yang dihasilkan ayam puyuh itu. Namun karena kelebihan protein, Bara’ bersama adik-adiknya terkadang harus mengalami bisul di bagian dahinya.

Mungkin karena kecukupan gizi itu, Bara’ menjadi anak yang cukup cerdas di sekolahnya. Prestasi tes akademiknya tidak pernah lewat dari ranking tiga. Begitu pula hasil tes pelajaran sehari-hari. Ibu dan Bapak gurunya hanya tahu menuliskan angka sembilan atau sepuluh di kertas ujian. Bara’ menjalani hari-harinya tanpa ada kesulitan hingga lulus sekolah menengah atas.

Ada satu hal yang sampai saat ini Bara’ tak mengerti. Dia mengalami suatu peristiwa yang dianggapnya sebagai suatu hidayah bagi manusia biasa. Jika dipandang dari konteks kenabian, mungkin itulah yang disebut mukzizat. Peristiwa itu tak mudah dan mungkin tak hilang dari bagian memori otak Bara’.

Terjadi di suatu hari Jumat siang pada tahun 1982. Saat itu Bara’ baru berusia empat tahun. Hari itu seperti hari-hari yang lain. Semua anggota keluarga berkumpul makan siang usai menunaikan shalat Jumat.

Setelah makan, Bara’ spontan mengambil selembar koran terbitan Makassar, edisi hari itu. Koran bernama ‘Pedoman Rakyat’ itu terletak di atas televisi hitam putih keluarganya. Dia kemudian bergerak ke arah keluarga yang sedang ngobrol usai makan. Bara’ lalu secara spontan membaca sebuah berita headline di koran itu. Bara’ lupa judulnya, namun satu yang dia ingat: berita itu menyangkut masalah ekonomi.

Seluruh anggota keluarga Bara’ terkejut. Bara’ yang masih berusia empat tahun, dan sebelumnya belum pernah diajar membaca, bahkan mengenali huruf sekalipun, mampu membaca sebuah berita dengan kelancaran setaraf kemampuan seorang anak yang sudah tak mengalami kesulitan membaca. Alias, sangat lancar.

Bara bisa membaca dengan baik. Bahkan sebelum masuk taman kanak-kanak. Tapi tidak begitu dengan kemampuan menggambarnya. Hingga kelas enam sekolah dasar, dia hanya mampu menggambar dua obyek yang sangat disukainya: gambar potongan seorang laki-laki yang mengenakkan sebuah topi bertuliskan ‘pers’ dan gambar sebuah pesawat pengangkut penumpang.

Entah, itu yang disebut gejala bakat alam atau bukan. Namun, sejak duduk di semester satu bangku kuliah hingga saat ini, dia sudah bekerja sebagai jurnalis di berbagai media massa di Indnesia. Dan tanpa tendensi apapun, setamat sekolah menengah atas dulu, dia mendaftarkan dirinya di sebuah perguruan tinggi dan mengambil jurusan jurnalistik.

Sekali lagi, entah ini yang disebut gejala bakat alam, tujuh tahun sejak memulai bekerja sebagai jurnalis, dia selalu ditempatkan di desk ekonomi. Sebuah sektor kehidupan yang sangat diminatinya dan merupakan topik bacaan pertamanya, saat mulai mampu membaca di usianya yang masih kecil dulu.


***


Bara’ adalah nama kecil. Nama panggilan. Nama sayang dari kakeknya, seorang tetua di kampung Duri. Bara’ dalam bahasa Duri berarti ‘kebun’. Sebuah tempat dimana tetumbuhan akan memberikan harapan dan kebahagiaan bagi manusia pemeliharanya. Bara’ mengimpi dia bisa menjadi kebun bagi keluarga, agama bangsa dan negaranya. Amin!

(Makasar, 10 Januari 2008. 03. 49 wita) copyright@http://thalibanspirit.wordpress.com Read More ..

Kalla Terbitkan Buku Tentang Ibunya

Kamis, 06-11-2008
Kalla Terbitkan Buku Tentang Ibunya

Wakil Presiden Jusuf Kalla akan meluncurkan buku yang bercerita tentang almarhumah ibunya, Athirah Kalla. Buku berjudul Hj Athirah Kalla Melangkah dengan Payung itu dibuat oleh tim dari Pemuda Muhammadiyah Sulsel.

Saat sesi wawancara dengan tim penyusun buku di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (5/11), Kalla tampak terharu menceritakan kisah perjalanan hidup ibunya. Beberapa kali ia terlihat terdiam dan menatap plafon sebelum menjawab pertanyaan dari tim penyusun buku.

Buku itu disusun oleh Basti Tetteng dan Asnawin. Saat sesi wawancara, tim penyusun buku didampingi oleh Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Pusat Izzul Muslimin, Sekum Gunawan, serta Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulsel Abdul Rachmat Noer. Rencananya, buku itu akan dibagikan pada acara Muktamar Nasyiatul Aisyiah yang akan berlangsung di Makassar 19 November mendatang.

Kalla memulai ceritanya dengan memujinya. "Ibu saya itu tidak pernah mengeluh," ungkap Kalla kepada tim penyusun buku.
Dalam kisah Kalla, Athirah Kalla membesarkan 10 anak-anaknya dengan sabar di rumahnya yang luas di Jl Andalas No 2 Makassar. Di rumah yang berdekatan dengan Masjid Raya, Makassar itu, juga banyak keluarganya yang menetap untuk disekolahkan.

Rumahnya pun selalu menjadi tempat rapat pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Sulsel, pengurus Aisyiyah Sulsel, pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan pengurus Senat Fisipol Unhas.
"Jadi rumah saya itu ganti-ganti orang rapat di sana. Hari ini NU, besok Aisyiyah. Kalau HMI tiap hari. Tapi ibu tak pernah mengeluh. Tiap malam ratusan orang yang datang. Ibu saya masak lalu pergi tidur di kamarnya. Teman-teman kalau mau makan langsung saja ke dapur ambil sendiri. Tapi ibu tidak merasa terganggu," papar Kalla.

Aktivis HMI Pusat, seperti Nurcholis Madjid (almarhum) dan Fahmi Idris (sekarang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), juga selalu menginap di rumah Kalla setiap kali datang ke Makassar. Mereka semua mengenal Athirah karena selalu mendapat pelayanan yang baik dan ikhlas.
Muktamar Nasyiah

Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sulsel, Rachmat Noer mengatakan, buku biografi Ibu Athirah Kalla rencananya akan dibagikan pada acara Muktamar Nasyiatul Aisyiyah di Makassar, 19-21 November ini.
Ketua Nasyiatul Aisyiyah Sulsel, St Chaerani Djaya, yang dihubungi terpisah mengatakan, muktamar akan dihadiri sekitar 2.000 peserta dan penggembira.

"Peserta muktamar kurang lebih 800 orang dari seluruh Indonesia, tetapi banyak penggembira dan juga banyak agenda kegiatan lainnya," jelasnya.
Muktamar akan diawali dengan Lomba Jalan Santai (16 November), lalu seminar (17-18 November), tanwir (18 November), serta pembukaan muktamar (19 November di Celebes Convention Centre). (Tribun Timur)

http://scriptintermedia.com/view.php?id=2007&jenis=Umum Read More ..